Oleh : Mira Sutami H ( Pemerhati Sosial dan Generasi )
Masa – masa sulit sekarang ini telah dihadapi oleh seluruh negeri – negeri di dunia ini. Karena wabah yang tak tahu kapan berakhirnya. Banyak kalangan yang resah akibat wabah yang menjangkiti seluruh dunia. Mulai dari dari rakyat jelata hingga penguasa.
Begitupun lndonesia yang dari awal tidak ada persiapan menghadapi wabah serta lambannya pemerintah untuk menangani wabah. Sehingga jumlah positif terkena wabah makin hari makin bertambah banyak. Dan akhirnya pemerintah mengambil kebijakan PSBB.
Pemerintah telah memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai langkah untuk membendung penyebaran virus corona baru penyebab Covid-19. Pilihan itu diperkuat dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
Namun, setelah dilakukan evaluasi, pemerintah bersiap melakukan modifikasi terhadap PSBB. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. (Cnbclndonesia. com, 04/05/2020 )
Tentu hal itu membuat banyak kalangan bertanya – tanya ada apa dan kenapa PSBB dibatasi. Kecurigaan muncul dari banyak kalangan bahwa PSBB dibatasi untuk kepentingan pengusaha.
Termasuk kecurigaan Syahrul dari PKS.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Syahrul Aidi Maazat, mencurigai rencana pemerintah melonggarkan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) hanya demi kepentingan segelintir pebisnis. Pebisnis itu, kata dia, hampir bangkrut sehingga mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB.
Menurut Syahrul, bila alasan di balik rencana itu benar hanya untuk kepentingan bisnis, maka pemerintah sudah melanggar asas keadilan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU Karantina Kesehatan, menurut dia, keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama.
Dia khawatir pelonggaran PSBB akan membuat masyarakat menjadi korban dua kali. Selama PSBB diterapkan, kata dia, banyak masyarakat yang kena hukum karena tidak paham dengan istilah yang tiba-tiba saja muncul itu. Ketika PSBB dilonggarkan, ia khawatir makin banyak korban yang jatuh. ( Tempo.co, 03/05/2020 )
apabila kita berfikir secara mendalam memang ada benarnya juga kecurigaan Syahrul ini karena dengan adanya wabah ini daya beli rakyat mulai menurun, bila ditambah dengan PSBB tentu bisa dibayangkan seberapa besar kerugian yang akan didapat. Bisa jadi para pengusaha akan segera gulung tikar masal. Tentu hal itu pasti tidak diinginkan oleh para pengusaha.
Apabila kecurigaan Syahrut tersebut benar maka fakta tentang sistem kapitalis tak pernah berpihak kepada rakyat tapi berpihak kepaka korporasi adalah benar adanya.
Fakta di lapangan pun juga sangat miris. Jumlah kasus covid – 19 makin meningkat tiap harinya. Tapi PSBB masih dilonggarkan di sana -sini.
Data terbaru, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto melaporkan perkembangan perihal Covid-19 hingga Minggu (3/5/2020) pukul 12.00 WIB. Berdasarkan data, ada penambahan 349 kasus konfirmasi positif sehingga menjadi total 11.192. ( Cnbclndonesia.com, 04/05/20)
Walaupun pemerintah memberlakukan kelonggaran dengan alasan masyarakat masih butuh bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal rakyat bila ada jaminan hidup pastilah akan taat dengan aturan walau mungkin terpaksa. Namun faktanya rakyat tak ada jaminan hidup dan dirumahkan. Ya wajar kalau PSBB dinegeri ini tak efektif dijalankan. Apalagi ada permainan penguasa dengan pengusaha yang mempunyai kepentingan untuk terus memperbesar pundi – pundinya.
Dari awal saja pemerintah tak serius menangani wabah ini karena dengan alasan ekonomi pemerintah melakukan karantina wilayah ( lockdwon ). Turis dan pekerja dari Cina boleh masuk ke lndonesia. Maka wajar kalau sampai sekarang wabah belum bisa teratasi tapi malah bertambah besar jumlahnya.
Sistem Kapitalisme memang tak bisa memberi jaminan apapun pada umatnya. Umat tak diriayyah lebih – lebih dimasa wabah saat ini. Baik sandang, pangan maupun kesehatan dan lebih mengedepankan ekonomi dan membela kepentingan korporasi. Rakyat yang menjadi korban penerapan sistem ini.
Hal ini akan berbeda jika lslam diterapkan secara kaffah. Karena seorang khalifah akan menetapkan lockdown bukan PSBB yang semrawut sepeti pada era saat ini. Kebijakan khalifah tidak akan berpihak pada siapapun dalam menangani wabah ini. Keselamatan dan kesehatan umat lebih dikedepankan. Dalam lslam nyawa 1 orang itu lebih berharga dari dunia dan seisinya.
Jadi penanganan wabah yang dilakukan oleh khalifah tentu tidak main – main. Urusan ekonomi memang penting dalam pemerintahan namun urusan umatlah yang didahulukan oleh khalifah terutama di masa wabah.
Ketika khalifah Umar bin khatab menjadi khalifah terjadi wabah di satu wilayah dan pandemi itu berlangsung lama. Khalifah Umar bin Khatab sampai – sampai lupa untuk mengurus dirinya sendiri. Beliau lebih banyak lapar dan apabila makan belau hanya makan minyak dan roti kering. Hal itu terjadi sampai wabah benar – benar tuntas.
Khalifah Umar berjibaku untuk memerangi wabah. Segala daya dan upaya dilakukan seperti memenuhi kebutuhan sandang, pangan, pakaian orang -orang yang ada di wilayah wabah.
Untuk masalah kesehatan juga diupayakan. Para ilmuwan dikerahkan untuk menemukan obat ( vaksin ) yang terbaik. Selain menyediakan tenaga medis dan peralatan kesehatan terbaiknya.
Seorang khalifah ( pemimpin ) tidak seperti pemimpin sekarang ini yang tunduk pada kapital / korporasi untuk mempertahankan hegomoninya. Namun lebih dari itu seorang pemimpin dalam lslam meriayyah umat karena ketakwaan pada Allah semata.
Kepedulian pada umatnya karena rasa tanggungjawab beliau atas amanah yang telah diberikan kepadanya. Berbada jauh jari karakter pemimpin saat ini. Nah nampak jelas perbedan penanganan wabah dari sistem kapitalis dan lslam. lslam adalah sistem terbaik yang mampu nengurai seluruh masalah umat. Terbukti dengan kepemimpinan lslam yang pernah memimpin kurang lebih 14 abab lamanya.
