Oleh : NS Rahayu
KB (keluarga berencana) adalah istilah dengan nuansa yang indah karena dalam berkeluarga sudah seharusnya terencana sejak awal agar mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Namun makna KB yang dimaksud adalah upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, secara teori kapitalis semakin sedikit jumlah penduduk maka kesejahteraan akan mudah didapat. Dengan asumsi itu Program KB terus digalakan secara nasional, anggaran dana nasional dari tahun ke tahun naik secara otomatis begitupun dana yang mengalir ke daerah pun juga naik.
Sebagaimana dilansir Magetantoday.com (16/2/2020), Anggaran gemuk dana aloksi khusus (DAK) non fisik mengucur deras ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( APKBPP dan PA) kabupaten Magetan. Angkanya sudah bukan ratusan lagi namun bernilai milyaran. Dinas APKBPP Magetan hendak membelanjakan dana RP. 1.1 miliar untuk transportasi dan akomodasi tahun 2020 yang bersumber dari DAK non fisik.
Pengendaliaan jumlah penduduk melalui KB dianggap menjadi solusi kesejahteraan masyarakat. Karena kesejahteraan berdasarkan kapitalis menjadi tolok ukur kemajuan suatu negeri, ketika banyak masyarakat yg sejahtera maka masyarakat tersebut tidak akan tertarik untuk mengkritik penguasa atau menggulingkan rezim sehingga semakin tinggi kesejahteraan maka semakin rendah seseorang untuk terkena faham radikal.
Padahal semakin tidak ada yang mengkritik penguasa semakin kokohlah eksistensi rezim tersebut, artinya semakin eksis rezim maka semakin eksis sistem kapitalis mencengkram. Sehingga program KB dengan dana yang tinggi ini juga bisa digunakan oleh penguasa untuk menangkal radikalisasi yaitu melakukan deradikalisasi. Istilahnya sekali mendayung dua pulau terlewati. Depopulasi berhasil, deradikalisasi berhasil.
Seperti yang dilansir detiknews.com (9/8/2018), bahwa Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Jawa Barat menilai salah satu faktor tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme diakibatkan minimnya tingkat kesejahteraan. FKPT Jawa Barat telah melakukan penelitian terkait korelasi antara tingkat kesejahteraan dengan tumbuhnya paham terorisme. Ketua FKTP Jawa Barat Yaya Sunarya usai acara pelatihan literasi digital penanggulangan terorisme di Hotel Luxton Kota Cirebon menyatakan bahwa hasil penelitian kami tingkat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan itu memiliki pengaruh terhadap penyebaran paham terorisme. Faktor-faktor itu memang menjadi pemicu.
Padahal jelas kesejahteraan di sistem kapitalis hanya hisapan jempol belaka tak akan pernah ada, meskipun program KB sukses, kemiskinan akan terus ada dan semakin lebar disebabkan kondisi sistemik yang memaksa masyarakat hidup tanpa adanya jaminan kesejahteraan. Sedangkan program radikalisasi merupakan program yang memang sengaja dihembuskan dan digoreng untuk menakut-nakuti masyarakat terutama kaum muslim untuk kembali kepada islam. Cara mereka merusak melalui semua ranah dalam kehidupan. Karena kapitalisme faham jika islam berkembang dan memimpin dunia, maka dengan sendirinya kapitalisme akan mati. Karena islam memberikan kesejahteraan dan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat. Wallahu’alam bishawab
