Oleh : Nur Syamsiah Tahir (Praktisi Pendidikan, Pegiat Literasi, dan Member AMK)
Dilansir oleh VIVAnews pada hari Sabtu, 4 Juli 2020 – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengungkapkan bahwa produktif di tengah masa pandemi virus corona (Covid-19) atau masa normal baru, semakin berisiko di sejumlah daerah.
Juru Bicara Khusus Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan itu dikarenakan masih cukup tingginya penyebaran wabah Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia.
“Gambaran-gambaran ini meyakinkan kita bahwa aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai produktivitas kembali di beberapa daerah masih berisiko. Ini karena ketidakdisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan,” kata dia saat telekonferensi, Sabtu, 4 Juli 2020.
Berdasarkan data hingga hari Sabtu, 4 Juli 2020, penambahan jumlah positif baru Covid-19 mencapai 1.447 kasus, sehingga total kasus positif mencapai 62.142. Sedangkan yang dinyatakan sembuh 28.219 dan yang meninggal 3.089.
Adapun berdasarkan wilayah, penyebaran di Jawa Timur masih tertinggi dengan 413 kasus baru, di DKI Jakarta 223 kasus baru, di Sulawesi Selatan 195 kasus baru, di Jawa Tengah 110 karus baru, di Bali 91 kasus baru, dan di Jawa Barat 88 kasus baru.
Masa Normal Baru yang Tidak Normal
Peningkatan kasus Covid-19 di masa normal baru ini baik secara data maupun penambahan wilayah adalah hal yang wajar. Faktanya, sejak awal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan ketidak jelasan konsep penanganan terhadap kasus Covid-19.
Dimulai dari lambannya respon pemerintah dalam pemberlakuan masa Lockdown, lengahnya pemerintah terhadap kewajibannya pada pemenuhan kebutuhan rakyat saat lockdown, penyelesaian terhadap problem yang muncul sebagai dampak masa pandemi sehingga sektor perekonomian hampir lumpuh total. Lalu berlanjut dengan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menstabilkan kegiatan perekonomian. Sampai kemudian muncul seruan hidup damai dengan corona, padahal vaksin belum ditemukan. Ini pun masih berlanjut dengan disosialisasikannya kampanye kurva landai dengan tujuan untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah menekan sebaran virus dan menjadi legitimasi kesehatan untuk melonggarkan PSBB untuk kepentingan ekonomi.
Padahal fakta yang terjadi dengan diterapkannya berbagai kebijakan di atas, ratusan pedagang di berbagai pasar positif terinfeksi Covid-19 dan tidak sedikit yang menjadi korban jiwa. Sebaran virus di pasar ini diduga karena pedagang tidak patuh terhadap protokol kesehatan dan karena pemerintah melakukan pendekatan yang salah (tidak persuasif dalam melakukan tes rapid di pasar) sehingga ditolak warga. Di sisi lain, harusnya pemerintah tak cukup hanya dengan menyediakan sarana tes dan himbauan agar patuh, tapi juga butuh pendekatan agar sadar protokol kesehatan, pemberian jaminan pemenuhan kebutuhan sehingga rakyat tidak memaksakan diri untuk berjualan yang berisiko besar terhadap sebaran virus Covid-19 serta harus ada sanksi tegas yang dijalankan oleh aparat setelah edukasi memadai.
Demikian pula di sektor pendidikan, pemerintah melalui kementrian pendidikan harus mengkaji ulang kebijakannya tentang permulaan tahun ajaran baru dan pembukaan kegiatan belajar mengajar. Termasuk juga pembukaan sarana pariwisata dan investasi di bidang ekonomi.
Maka, wajar apabila para ahli berpandangan bahwa tingginya angka kasus baru corona di berbagai daerah itu terjadi karena pelonggaran PSBB diterapkan di tengah kondisi masyarakat yang tidak siap. Oleh karena itu semestinya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mencabut kembali program new normal. Sementara itu pihak pemerintah beralasan bahwa kasus Covid-19 naik karena faktor tes masif dan pelacakan agresif yang dilakukan oleh pemerintah.
Pada dasarnya pelaksanaan tes dan pelacakan untuk memastikan individu terinfeksi tidak menularkan pada yang sehat adalah tanggung jawab negara. Dan menjadi kewajiban negara untuk mencari jalan keluar jitu bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak pembatasan selama masa karantina. Juga seharusnya kelesuan ekonomi yang dialami pelaku ekonomi raksasa/kapitalis tidak menjadi pendorong kuat pemerintah untuk memberlakukan new normal dengan risiko mengorbankan keselamatan jiwa masyarakat luas.
Solusi Jitu untuk Hidup Normal
Selama hampir 6 bulan berlangsung, makin nampak betapa sistem politik, ekonomi dan kesehatan yang berjalan di berbagai negara gagal dalam mengatasi masalah. Termasuk di negeri ini. Fakta kenaikan kasus Covid-19 tidak menjadikan rezim ini panik tapi justru menerapkan new normal dalam kondisi yang tidak normal. Adalah sebuah kewajaran bagi negeri yang mengemban asas kapitalisme. Paham yang menomorsatukan kaum pemodal. Apalagi para penguasa negeri dikelilingi oleh kaum pemodal. Merekalah yang menyokong para penguasa untuk memegang tampuk kepemimpinan. Dan ini bukanlah makan siang gratis. Alih-alih memikirkan rakyat, yang ada hanyalah upaya untuk mengembalikan pundi-pundi uang yang telah digelontorkan dalam proses duduk di kursi kekuasaan.
Hal ini tentu saja berbeda dengan Islam. Dalam Islam, segala sesuatunya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Urusan duniawi menjadi satu kesatuan dengan urusan akhirat. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Bukhari yang meriwayatkan dari Ibn Umar RA, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Seorang imam yang berkuasa atas masyarakat bagaikan penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya (rakyatnya).”
Sejatinya memang penguasa atau negara mesti memprioritaskan urusan pengayoman terhadap kehidupan rakyat, sebab itulah cerminan dari posisinya sebagai raa’in dan junnah. Tidak boleh negara mengambil kebijakan yang mengabaikan nasib mereka. Dalam keadaan apa pun keselamatan rakyat senantiasa akan menjadi pertimbangan utama negara.
لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan disahihkan al-Albani).
Oleh karena itu, sesungguhnya jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan problem yang tumpang tindih di negeri ini tidak lain adalah kembali pada sistem Ilahi. Sistem khilafah yang telah terwujud selama 1300 tahun dan menguasai ¾ wilayah dunia adalah perwujudan nyata berlakunya sistem Ilahi. Maka memperjuangkan tegaknya khilafah ala minhaji nubuwwah adalah jalan menjemput pertolongan Allah Swt. Inilah solusi jitu untuk bisa hidup normal. Sehingga fakta negara abai terhadap rakyatnya bahkan tanpa panik sedikit pun saat wabah meningkat (naik) tidak akan terjadi lagi.
Wallahu a’lam bishawab.
