Kartu Prakerja “Solusikah”Mengatasi Pengangguran?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh: NELLY, M.Pd

Berbicara tentang masalah pengangguran di Indonesia  tak akan ada habisnya. Karena masalah yang satu ini sangat kompleks dan sampai saat ini belum ada ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pengangguran di era sekarang. Pengangguran adalah seseorang yang tidak punya pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan orang yang bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan saat ini tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Padahal Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah namun ternyata tidak membuat masyarakat di dalam nya hidup dengan kesejahteraan.

Pada faktanya Pengangguran terus meningkat dari tahun ketahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat  jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2019 sebesar  5,28% atau mencapai  7,05 juta orang. Angka pengangguran tersebut naik secara jumlah dibandingkan Agustus 2018 sebesar 7 Juta jiwa orang. (katadata.co.id).

Adapun juga, TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang masuk mencapai 3 juta orang per tahun, jadi komposisi bekerja dan penganggurannya akan terus naik seiring jumlah penduduk.

Banyak Pengangguran pada pendidikan lulusan SMK atau SMA sederajat meningkat 11.41%. Karna banyak nya lulusan baru ini yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah tinggi membuat mereka nekat untuk mendaftar kerja di perusahaan dengan kemampuan seadanya dan bersaing dengan banyak orang. Belum lagi para sarjana yang setiap tahun di wisuda dari Universitas se-indonesia, menurut data BPS terbaru 2018, hampir 8% dari total 7 juta lebih sarjana menganggur. Angka ini meningkat 1,13% dari tahun 2017.

Apalagi dengan diresmikan nya MEA, membuat orang bebas keluar masuk ke negara indonesia untuk mencari kerja dan di datangkan nya tenaga kerja asing dari luar negeri membuat semakin sengit persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Data terbaru yang di rilis viva.co.id pengangguran-Indonesia tertinggi ke-2 di Asia Tenggara. Tentu ini menjadi sesuatu yang miris bagi bangsa ini, dimana seharusnya persoalan anak bangsa bisa di atasi dengan bijak sehingga tidak akan menimbulkan masalah baru.

Untuk mengatasi masalah pengangguran ini sebenarnya pemerintah sudah merancang perpres dengan membagikan kartu prakerja seperti yang di kutip dari laman bisnis.tempo.co, bahwa “Presiden Joko Widodo akan merealisasikan pembagian kartu prakerja kepada masyarakat pada awal tahun 2020”.

Dengan nilai yang mengiurkan “ kartu prakerja yang dicetak secara digital itu nantinya berisi saldo sekitar 3,650 juta sampai 7,650 juta”. Dan tidak semua pengangguran di negeri ini bisa mendapatkannya karena kartu ini hanya diberikan untuk pengantin baru yang bersertifikat nikah, korban PHK dan pencari kerja lain dengan syarat-syarat yang tidak mudah. Ditambah lagi rencana pemerintah yang mengeluarkan dana sebesar Rp. 10 triliun untuk mendukung program kartu prakerja yang nantinya akan diperuntukan bagi 2 juta peserta. Sedangkan, faktanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di indonsia berdasakan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 7,05 juta orang per-agustus 2019. Sehingga wajar ketika masyarakat merasa khawatir kartu prakerja ini tidak tepat sasaran dan bukan menjadi solusi.

Banyak faktor sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa masalah pengangguran ini seakan menjadi problem yang belum juga bisa di atasi oleh bangsa ini dan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Kalau ditelaah lebih jauh faktor penyebabnya yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan yang di sediakan oleh pemerintah, yang kedua adanya faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan masyarakat dan ini tidak mampu bersaing dengan pekerja dari luar, yang ketiga kekayaan alam kita hampir 80% lebih dikuasai oleh swasta dan asing dan APBN kita sangat sedikit untuk membiayai dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi rakyat, yang keempat, adanya kebijakan dari negara yang memperbolehkan menerima pekerja asing, dan yang ke lima, pemerintah belum menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyat yang seharusnya bertanggungjawab penuh dalam memberikan fasilitasi, membuka lapangan pekerjaan yang banyak serta memberikan modal usaha dll untuk rakyatnya. Dan semua masalah ini sebenarnya terjadi karena negeri ini masih mempertahankan dan menerapkan sistem sistem kapitalisme sekuleristik, dimana segala aturan yang di terapkan tidak memihak pada rakyat, para kapital yang menguasai hampir seluruh Sumber Daya Alam negeri dan berbagai kebijakan dan yang menjadi asas dalam sistem ini adalah manfaat serta kepentingan, maka wajar jika berbagai aturanpun tidak memberikan pelayanan dan pengurusan terhadap rakyat termasuk dalam masalah mengentaskan masalah pengangguran.

Sistem Islam Mengatasi Masalah Pengangguran

Solusi untuk mengatasi problem pengangguran ini adalah dengan jalan yang sistemik, jika kita melihat bagaimana Islam memberikan solusi terhadap masalah ini tentunya dengan konfrehensif. Karena Islam adalah sebuah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dari urusan individu, masyarakat hingga negara termasuk juga masalah pengangguran. Dalam Islam masalah pengangguran sangat kecil kemungkinan akan terjadi, dalam sistem Islam Negara Khilafah, kepala negara Khalifah berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi Politik Ekonomi Islam. Dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dengan mengaktifkan sektor ekonomi real (pertanian, Industri, perusahaan milik negara). Hal ini juga sudah dicontohkan baginda Rasulullah Saw. pada saat beliau menjadi pemimpin negara di madinah dan juga pernah di contohkan oleh para khalifah setelah beliau. Suatu ketika Rasulullah memberikan dua dirham kepada seseorang. Kemudian beliau bersabda: “Makanlah dengan satu dirham, dan sisanya, belikanlah kapak, lalu gunakan kapak itu untuk bekerja!”.

Bentuk tanggungjawab pemimpin dalam Islam sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda, “Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya. (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Selain itu, Islam mewajibkan kepada setiap individu laki-laki untuk bekerja dan pahala yang akan di dapatkan. Dorongan kepada individu untuk bekerja. Misalnya, firman Allah SWT:

“Berjalanlah kalian di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya.”(QS.al-Mulk[67]:15). 2). Hal ini pernah dilakukan Rasulullah dan Khalifah Umar ra. Pada salah sahabat waktu itu yang malas bekerja dan malah berdiam diri di Masjid seraya berdoa saja tanpa berusaha untuk mencari rezeki dengan bekerja, merekapun diperintahkan untuk keluar dan bekerja.

Sistem Islam juga mengatur bagaimana sumber pendapatan negara dikelola dengan baik oleh negara dan tidak menyerahkan kepada swasta apalagi asing untuk mengelola, sehingga APBN negara cukup bahkan berlebih untuk menyediakan lapangan kerja seluasnya bagi rakyat dengan memberikan gajih yang layak. Kemudian keberadaan sumber daya alam yang merupakan milik umat juga wajib dikelola oleh negara dan untuk hasilnya diserahkan kepada rakyat dengan mekanisme memberikan pendidikan, kesehatan yang berkualitas bahkan gratis, jadi rakyat tidak lagi terbebani dengan kebutuhan yang serba sulit. Indonesia adalah negeri yang Allah SWT anugerahkan kekayaan yang melimpah ruah, tentunya ini menjadi modal untuk memberikan kesejahteraan dan mengatasi maraknya pengangguran di negeri ini.

Maka dari itu sudah saatnya kita kembali pada hukum aturan yang akan memberikan kebaikan untuk negeri ini yaitu dengan mencontoh sistem warisan Nabi dan para khulafaur rasyidin dengan menerapkan Islam Kaaffah dalam kehidupan bernegara “Tanpa itu, kita akan terus menderita akibat berbagai persoalan hidup yang tidak pernah berakhir di negeri ini. Allah SWT berfirman :’Apakah sistem Jahiliah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin?”(QS.al-Maidah[5]:50.)

Penulis” Aktifis Peduli negeri, Pemerhati Masalah Sosial,
Politik dan Kemasyarakatan”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *