Oleh: Siti Nur Afia, Amd.,Farm
Pendiri ruang guru Belva Devara menjadi staf khusus milenial presiden Republik Indonesia. Karena ruang guru ditunjuk menjadi aplikator kartu pra kerja, Belva devara dinilai melakulan praktek korupsi. (Tribunjateng.com)
Rachland Nashidik mendesak presiden RI Joko.Widodo agar segera memecat pendiri sekaligus direktur utama ruang guru tersebut. Hal tersebut diungkapkan lewat akun twiternya @RachlanNashidik, selasa (14/4/2020). “Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus, Bisnis terpuruk PHK dimana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp.5,6 Triliun untuk pelatihan online? Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus presiden”.
Dalam statusnya Rachland Nashidik menegaskan Jokowi harus menghentikan pelatihan online dalam program kartu pra kerja. Sebab, tidak hanya ekonomi bangsa ini tengah mengalami resesi imbas virus corona, kebijakan tersebut ditegaskannya terindikasi adanya praktek kolusi. Dirinya juga menduga alasan utama pemerintahan Jokowi mendorong perpu covid-19 karena terkait hal tersebut.
Terkait polemik yang terjadi dalam pelaksanaan program kartu pra kerja yang digelar selama masa pandemi virus Corona. Rachland Nashidik pun menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, menghapus pendanaan negara bagi pelatihan online dan menggunakan seluruh anggaran kartu pra kerja sebesar Rp. 20 Triliun untuk BLT rakyat. Kedua, menyalurkan BLT lewat bank milik pemerintah. Ketiga, memecat staf khusus presiden yang telah terbukti melakukan tindakan dugaan korupsi dalam pelaksanaan kartu pra kerja.
Pelatihan online kartu pra kerja justru menguras anggaran sebesar Rp. 5,6 triliun. Hal tersebut sangat tidak tepat. Mengingat kebutuhan warga berupa BLT sangat dibutuhkan selama menghadapi wabah virus Corona. Selain itu, resesi yang terjadi imbas wabah virus Corona yaitu melemahkan seluruh lini perekonomian nasional. Sehingga kecil kemungkinan perusahaan melakukan perekrutan dalam waktu dekat.
Sehingga, yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah sebuah pelatihan, namun bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok, agar masyarakat dapat melewati social distancing tanpa memikirkan kebutihan pokok, sehingga masyarakat bisa melewati masa pandemi ini.
Ini menunjukkan bahwa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dan konflik kepentingan. Sehingga bulan lagi hal yang baru, sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka yang duduk di kursi kekuasaan mereka memiliki bisnis-bisnis yang diuntungkan dengan kedudukannya, dan rezim hari ini adalah rezim yang cenderung mempraktekkan oligarki karena segelintir orang untuk menikmati fasilitas-fasilitas dan kekuasaan. Tindak seperti ini adalah satu langkah menuju tindak korupsi.
Dan disini rakyat dibiarkan untuk berjuang sendiri di tengah-tengah wabah, padahal permasalahan utama adalah wabah Corona. Perekonomian yang semakin berantakan itu adalah dampak dari wabah ini, seharusnya para penguasa menyelesaikan terlebih dahulu penyebaran virus Corona ketika virus Corona sudah bisa teratasi dan berakhir maka perekonomian akan kembali normal.
Dari sini kita bisa simpulkan bahwa dalam sistem demokrasi, selain bermental koruptor. Sistem ini juga mendukung lahirnya perampok negara sekaligus melindungi mereka. Para penguasa bersatu membentuk kekuatan saling bergandengan tangan dengan para elituntuk menjaga kepentingan mereka.
Pada pandemi ini oligarki kekuasaan begitu kental tercium dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Mereka dengan teganya memanfaatkan pandemi ini untuk kepentingan mereka, rasa empati pada diri mereka seakan sudah hilang.
Berbeda dengan Islam, di dalam Islam mereka yang duduk di kursi kekuasaan diberi kejelasan tentang kompensasi yang mereka dapatkan atas perbuatan mereka terhadap tugas-tugas kenegaraan. Sehingga mereka tidak boleh berbisnis atau melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat mengalihkan perhatian dan tugas kenegaraan mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah kepala negara (khalifah) . Dan berlaku pula pada para pegawai negara. Mereka diberikan gaji yang cukup sehingga para pegawai dapat konsentrasi mengurusi tugas-tugas kenegaraan.
Jadi di dalam Islam semua diatur dengan sangat jelas, seluruh kebijakan yang dibuat hanya untuk kemaslahatan umat. Karena tugas utama seorang penguasa adalah mengurusi kebutihan umatnya. Dan kondisi hanya bisa tercapai ketika tata cara pengolahan kenegaraan secara keseluruhan diatur dengan syariat islam. Wallahualam bisshawab.
