Oleh: Yani Ummu Farras Abiyyu, S.Pd.I (Pemerhati Sosial dan Politik)
Enam bulan sudah Covid-19 membersamai masyarakat dunia. Selama itulah hampir seluruh negara dunia pora-poranda karenanya. Semua negara rutin memberikan informasi -19 di negara masing-masing. Hingga Rabu (17/6/2020) catatan kasus Covid-19 di Asia Tenggara berjumlah 123.005 kasus. (Kompas.com, 18 Juni 2020)
Indonesia menjadi negara dengan kasus infeksi virus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara, melampaui Singapura. Data pada Rabu (17/6), Indonesia memiliki sekitar 41.431 orang positif Covid-19, sekitar 16.243 sembuh dan 2.276 meninggal. Adapun Singapura sebanyak 41.216 kasus, dengan 26 paseien meninggal, sementara Filipina dengan 26.781 kasus, meninggal sebanyak 1.103 orang. (CNNIndonesia.com, 17 Juni 2020)
Selain itu, Indonesia saat ini berada di urutan ke-19 di dunia dalam hal penambahan kasus baru. Menurut data World Health Organization (WHO), angka penularan virus atau reproduction rate (RO) di Indonesia adalah 2,5, artinya satu penderita bisa menulari 2,5 orang. Tingkat penularan ini masih tergolong tinggi. (Sindonews.com, 04/06/2020)
New Normal Menuai Kritik
Peningkatan angka tersebut mengakibatkan Indonesia tidak memenuhi kriteria penetapan New Normal menurut World Health Organization (WHO). Dilansir Republika.com (30/5), ada enam kriteria yang perlu dipenuhi oleh suatu negara sebelum melonggarkan pembatasan dan memasuki era New Normal, salah satunya adalah negara yang akan menerapkan New Normal harus memiliki bukti bahwa penularan Covid-19 di wilayahnya bisa dikendalikan.
Ketua Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) mengatakan, jika enam kriteria yang telah ditetapkan WHO di atas belum dipenuhi maka sebaiknya rencana penetapan New Normal dipikirkan kembali. (Republika,com, 30 Mei 2020)
Kritik atas wacana penetapan New Normal di Indonesia saat kasus Covid-19 terus meningkat juga datang dari para ahli epidemiologi. Peneliti epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, memperingatkan agar pemerintah tidak memakai istilah New Normal. karena faktanya Indonesia tidak normal, penuh resiko, tidak ada yang hijau. (Kumparan.com, 13 Juni 2020)
Pakar Kesehatan pun angkat bicara. Dewan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dr. Hermawan Saputra mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan New Normal. Menurutnya Indonesia belum saatnya memberlakukan New Normal karena temuan kasus baru terus meningkat dari hari ke hari. (Merdeka.com, 25 Mei 2020)
Antara Kepentingan Ekonomi dan Keselamatan Rakyat
Pemulihkan stabilisasi ekonomi sebagai alasan pemerintah menetapkan New Normal saat kondisi Indonesia tangani kasus Covid-19 abnormal pun menyeruak ke permukaan. Sejak akhir Maret 2020, pemerintah membatasi pergerakan masyarakat melalui aturan social distancing, stay and work from home hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan berbagai sektor ekonomi mengalami kontraksi. Investasi menurun, industri pariwisata melemah, daya beli masyarakat lesu, ribuan perusahaan tumbang yang mengakibatkan jutaan orang di PHK, serta menurunnya angka perdagangan/ekspor-impor.
Selama kebijakan PSBB diberlakukan, pemerintah harus mengucurkan anggaran penanganan Covid-19. Termasuk memberi bantuan kepada warga yang terkena dampak Covid-19. Namun kondisi keuangan negara yang lemah menyulitkan pemerintah meringankan beban rakyat akibat pandemic. Hal ini diakui oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian (Sesmenko), Susiwijono Moegiarso bahwa negara tak akan sanggup terus-terusan memberikan bantuan sosial ke masyarakatnya mengingat kemampuan keuangan negara yang juga terbatas. Menurutnya New Normal harus segera diberlakukan demi menyelamatkan perekonomian Indonesia dari keruntuhan. (Detik.com, 03/06/2020)
Memang benar, pemerintah berkewajiban untuk menjaga stabilisasi ekonomi juga menyelamatkan ekonomi dari kehancuran. Terlebih selama Covid-19 menjadi pandemi ekonomi menjadi sektor yang utama terkena dampaknya. Bila tidak segera diatasi akan mengakibatkan krisis yang lebih besar, termasuk berdampak pada krisis sosial.
Namun pemerintah juga punya tanggungjawab yang utama dalam menjaga keselamatan jiwa seluruh rakyat Indonesia sebagaimana mandat Konstitusi. Pandemic Covid-19 ini telah menelan banyak korban, yang mengakibatkan ribuan warga telah meninggal, sementara puluhan ribu yang terinfeksi virus mengancam jutaan jiwa rakyat Indonesia. Terlebih adanya kasus Orang Tanpa Gejala (OTG) yang menjadi ancaman besar bagi masyarakat. New Normal tak seharusnya diambil sebagai solusi demi memperbaiki sektor ekonomi, sebab bila negara tetap memberlakukan New Normal berarti pemerintah telah mengorbankan keselamatan jiwa rakyat demi kepentingan ekonomi.
Kasus Covid-19 yang kian meningkat harus diakui sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi ini. Salah satu indikasinya adalah beberapa kebijakan pemerintah yang tumpang tindih, berubah-ubah serta tidak singkron antarpejabat di pemerintahan. Masyarakat pun dibuat bingung oleh inkonsistensi kebijakan pemerintah tersebut, yang melahirkan ketidakdisiplinan masyarakat.
Penetapan New Normal juga menjadi bukti pemerintah abai dari tugasnya melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Sebab New Normal dinilai sebagai kebijakan gegabah yang ditetapkan oleh pemerintah. Tak hanya itu, kebijakan New Normal juga menunjukkan kelemahan sistem ekonomi kapitalisme yang diadopsi oleh pemerintah saat ini. Sebab tak hanya Indonesia, bahkan negara adidaya seperti Amerika pun mengalami kolaps sistem ekonominya akibat Covid-19.
Menjadikan Islam Solusi Alternatif
Melalui kasus Covid-19 ini, rakyat Indonesia seharusnya menyadari kelemahan ketahanan politik dan ekonomi negara ini. Sistem Demokrasi-Kapitalisme yang dianut oleh negeri ini telah mengantarkan Indonesia pada kondisi yang kian terpuruk. Tak ada solusi yang nyata, yang ada hanyalah masalah yang diselesaikan dengan masalah. Terlebih lagi tak ada jaminan bahwa New Normal ini benar akan menyelamatkan perekonomian.
Pemerintah seharusnya menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Sebab ekonomi yang krisis bisa disembuhkan kembali, tapi jiwa rakyat yang meninggal akibat kebijakan yang gegabah tak bisa dihidupkan kembali oleh pemerintah. Kualitas ekonomi dikatakan baik bila berhasil menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, namun bila banyak jiwa rakyat melayang di tengah stabilnya keadaan ekonomi bisakah itu disebut keberhasilan ekonomi?
Pemerintah Indonesia wajib menjadikan kegagalan Korea Selatan menerapkan New Normal karena mengalami peningkatan kasus Covid-19 setelah membuka kembali sejumlah sekolah sebagai pelajaran. New Normal sebagai trend global dari negara-negara Kapitalis juga hendaknya membuat Indonesia melepaskan kepercayaannya pada Ideologi Kapitalisme karena terbukti gagal mengantarkan dunia pada solusi yang benar.
Intelektualitas rakyat Indonesia harus diarahkan untuk memikirkan alternatif sistem lain menggantikan sistem Demokrasi-Kapitalisme yang nyata gagal menuntaskan berbagai persoalan global sekaligus gagal menciptakan sistem ekonomi stabil termasuk gagal memberi perlindungan bagi jiwa rakyat di seluruh dunia.
Islam sebagai sebuah agama yang lengkap dengan peraturan kehidupannya layak dipertimbangkan sebagai sistem alternatif. Terlebih secara histori Islam dengan sistem ekonomi dan politiknya selama 13 abad berhasil menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang kala itu membentang di 2/3 belahan dunia. Padahal masyarakat yang hidup dalam naungan Islam kala itu terdiri dari suku, bangsa, dan agama yang berbeda. Hal itu merupakan bukti sejarah yang tidak dapat dibantah oleh siapapun.
Model kepemimpinan Islam inilah yang dirindukan oleh rakyat, dan insyaAllah akan segera hadir bila umat mau bersatu untuk berjuang menegakannya. Dengannyalah dunia akan terbebas dari hegemoni negara-negara kapitalis sekaligus bebas dari cengkraman ideologi rusak kapitalisme. []
