Jokowi Marah, Apa Bisa Selesaikan Masalah?

Oleh : Deny Rahma (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Tanggal 18 Juni 2020 media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang diunggah oleh Sekretariat Presiden, di dalam video tersebut Presiden Joko Widodo yang memimpin Sidang Kabinet Paripurna terlihat sangat geram, marah bahkan mengancam para menterinya dengan pembubaran lembaga dan reshuffle. Presiden Jokowi marah dan menganggap banyak Menteri belum punya sense of crisis dan bekerja seperti kondisi normal. Dirinya siap mempertaruhkan reputasi politiknya untuk membuat kebijakan extraordinary, mulai dari membuat perppu, membubarkan lembaga hingga reshuffle.

Dikutip dari laman detik.com (28/6/2020) presiden Jokowi mengatakan bahwa “Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara,” kata Jokowi seperti arahannya kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres.

Dari rapat tersebut ada beberapa sektor yang mendapat sorotan. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran Rp 75 triliun. Jokowi mengkritik penggunaan anggarannya baru sekitar 1,53%. Beliau juga menegaskan bahwa “Pembayaran dokter, tenaga spesialis keluarkan. Belanja peralatan keluarkan,” katanya. Dengan begitu, uang beredar di masyarakat tersebut dapat memicu aktivitas perekonomian. Kedua, bantuan sosial ke masyarakat dan ketiga, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menurut Sri Mulyani kecilnya serapan anggaran karena program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi “musuh baru”. Permasalahan ini terjadi di level operasional dan proses administrasi. Padahal rakyat pada saat ini membutuhkan penanganan pandemik dengan cepat dan tepat sasaran demi keberlangsungan hidup mereka. Namun para pemangku kekuasaan malah meributkan tentang kinerja mereka yang kurang baik dan malah membuat gaduh jagat media sosial. Presiden Jokowi juga pernah mengatakan bahwa kabinetnya tak memiliki visi dan misi namun mereka menjalankan visi misi Presiden pada pengukuhan kabinet Indonesia maju, hal ini menegaskan bahwa Presiden kurang serius dalam menangani masalah yang ada di Indonesia sekarang ini bahkan justru melempar kesalahan kepada orang lain. Karena seharusnya para pemangku kekuasaan bekerjasama tanpa saling lempar kesalahan dalam mengurusi rakyat sehingga terciptalah sebuah kebijakan yang tepat sasaran untuk menangani masalah rakyat. Mengingat yang dibutuhkan dalam penanganan pandemik adalah landasan yang benar dalam pengambilan kebijakan.

Namun selama dalam koridor kapitalisme, tidak akan lahir kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat, bahkan selalu akan menguntungkan para kapital dan membela oligarki. Karena sistem kapitalis adalah sistem yang jelas tak layak untuk diterapkan ditengah masyarakat, dimana sistem ini hanya menguntungkan para pemilik modal. Berbeda dengan Islam yang sudah jelas berhasil dalam menangani permasalahan rakyat. Dalam Islam pemimpin harus bertanggung jawab penuh dalam menangani seluruh permasalah rakyat. Dalam sistem Islam yaitu Khilafah, terdapat pembantu Kholifah (pemimpin umat) yakni muawin dimana ia diangkat untuk membantu kholifah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Seorang muawin haruslah kompeten dalam bidang pemerintahan dan harus seorang yang sholih karena ia adalah wakil dari pemimpin negeri. Tak hanya muawin, kholifah juga harus mengangkat wakil untuk mengurusi kemaslahatan rakyatnya. Mereka juga harus bertugas sesuai syariat Islam karena masalah rakyat adalah tanggung jawab penuh seorang pemimpin maka penerapannya juga tak boleh main-main. Wallahua’lam bish-showab.