Oleh: Sara Respati, M.Sc (Pendidik Generasi)
Saat ini jagad dunia pendidikan maya sedang ramai oleh surat terbuka orang-tua siswa yang di unggah pada halaman Facebooknya. Dalam surat itu sang wali murid meminta pemerintah untuk segera membuka sekolah sehingga proses KBM dapat dilaksanakan layaknya kondisi normal.
Isi surat tersebut mengeluhkan bertambahnya beban orang tua karena harus mendampingi anak-anak untuk belajar secara daring disamping harus mengurusi urusan rumah tangga. Selain itu, konsekuensi pembelajaran daring ini membuat orang tua harus merogoh kantong lebih dalam untuk membeli kuota internet. Di dalam surat itupun sang orang tua membandingkan kebijakan pemerintah yang telah membuka fasilitas lain, seperti pasar dan pusat pembelanjaan, namun sekolah belum dibuka kembali.
Surat terbuka tersebut menuai pro dan kontra. Banyak orang tua, khususnya para ibu, yang setuju dan juga mendorong pemerintah untuk segera membuka sekolah. Tetapi, banyak juga yang tidak sependapat karena takut akan adanya cluster Covid-19 baru di sekolah-sekolah. Mereka paham bahwa virus ini menyebar secara cepat dan memilih untuk berdamai dengan segala kerepotan sekolah daring. Dua kubu ini semakin ramai memaparkan argument mereka masing-masing, bahkan ada yang saling menghujat. Keduanya mempunyai alasan yang valid.
Beban ekonomi masyarakat semakin berat. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli kuota internet. Bahkan, headlines Tribunnews tanggal 15 Juli 2020 salah satunya berjudul “ Kisah Mpok Ida, Pinjam HP dan Ngutang ke Tetangga Beli Kuota Internet Agar Anaknya Bisa Belajar”. Sangat miris! Belum lagi masalah sinyal di daerah non-urban. Para siswa bahkan harus menumpang di kantor kelurahan untuk mencari sinyal (https://nasional.okezone.com/, 15 Juli 2020). Ditambah masalah jika kedua orang tua bekerja, maka anak terpaksa ditemani oleh kerabat yang lain atau asisten rumah tangga pada saat proses KBM.
Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan sekolah daring ini tidak dibarengi oleh support dari pemerintah. Dalam Islam, negara berkewajiban mengatur segala aspek sistem Pendidikan yang diterapkan, termasuk di memastikan bahwa rakyat dapat mengakses pendidikan secara mudah. Dengan proses daring yang penuh lika-liku pada sistem seperti saat ini, rakyat yang sudah susah akan semakin terbebani.
Sedangkan alasan utama bagi para orang tua yang berpendapat para siswa harus tetap belajar dari rumah adalah kekhawatiran akan terjangkit Covid-19 dan ingin memutus rantai penularan. Jika hanya sekolah yang tetap ditutup, namun pasar dan mall telah dibuka dengan alasan ekonomi, kasus Covid-19 akan terus melonjak. Dengan kata lain, pengorbanan mereka mungkin tidak signifikan untuk melandaikan kurva Covid-19 di Indonesia. Maka, kebijakan pemerintah perlu dilihat kembali. Menolak lockdown dan mengesahkan new-normal, membuat virus ini tidak terkendali. Korban-korban termasuk tenaga kesehatan terus berjatuhan. Dalam Islam, jika terdapat wabah, maka prosedurnya jelas, yaitu lockdown bagi daerah yang terpapar wabah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam mengenai wabah tha’un:
“Dari Siti Aisyah RA, ia berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha‘un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, dahulu, tha’un adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa tha’un, kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridha-Nya seraya menyadari bahwa tha’un tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid,” (HR. Bukhari, Nasa’i dan Ahmad).
Jika zona yang terkena wabah segera di lockdown, maka daerah-daerah lain dapat beraktivitas seperti biasa. Masyarakat yang berada pada zona lockdown pun akan diberikan support penuh oleh negara. Sayangnya, sistem sekarang tidak menangani wabah sesuai dengan syariat Islam. Dampaknya, Covid-19 telah tersebar di luas di Indonesia dan berdampak buruk bagi masyarakat di segala aspek kehidupan.
Sehingga, dapat dikatakan masalah pendidikan ini tidak terlepas dari masalah di bidang-bidang lain, contohnya seperti masalah ekonomi rakyat dan tidak meratanya infrastuktur komunikasi yang mendukung sekolah daring. Mereka saling berkaitan, dan menyelesaikan secara parsial tentu saja tidak bisa memperbaiki sistem secara keseluruhan. Pemecahannya harus menyentuh akar. Maka, untuk memecahkan problematika yang telah merongrong segala aspek kehidupan, semestinya negeri ini mengambil Islam sebagai solusi fundamental.
Wallahu’alam bish-shawab.
