Oleh. Alfiyah Kharomah (Revowriter Jawa Tengah)
Wacana new normal life terus didengungkan. Pemerintah terus mengupayakan agar daerah-daerah dapat segera menerapkan kebijakan tersebut. Bahkan penerpapan kebijakan tersebut sudah didahului dengan diterapkannya pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
Tenru saja, kebijakan tersebut disambut oleh masyarakat. Masyarakat beramai-ramai keluar rumah. Himbauan banyak tenaga medis untuk tetap di rumah tak dihiraukan mereka. Sejak menjelang lebaran, karena pelonggaran tersebut banyak tempat yang mendadak ramai. Contohnya adalah mal dan pasar-pasar.
Tak ayal, penambahan kasus Corona yang melonjak tinggi tak dapat dihindari. Seperti yang dikatakan oleh Hendrar Prihadi, Walikota Semarang menyebutkan pasar, rumah sakit, dan lembaga pendidikan sebagai klaster penyebaran baru virus di Semarang. Ketiga klaster tersebut memicu peningkatan kasus COVID-19 di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut.
Ia juga menyatakan dalam dua hari terakhir ada penambahan 17 orang yang terkonfirmasi positif virus corona. Guna menekan kembali angka kasus positif tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Semarang menggelar pemeriksaan massal di pusat-pusat perbelanjaan serta tempat usaha. Akhirnya, Pemerintah Kota Semarang memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Semula PKM akan berakhir pada Minggu (24/5), tapi akhirnya diperpanjang dua pekan sampai Minggu (7/6) (jateng.idntimes.com).
Sebelumnya Rektor Universitas Alma Ata Yogjakarta Profesor Hamam Hadi mengemukakan pendapatnya bahwa longgarnya penerapan PSBB di Indonesia memicu peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dalam beberapa hari. Ia juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu bukanlah Pelonggaran PSBB, tapi PSBB itu sangat longgar. Dan longgarnya PSBB tersebut memicu lonjakan kasus COVID-19.
Lonjakan kasus COVID-19 tidak terlepas dari mobilitas tinggi para warga ke bandara dan stasiun, pemudik yang sudah pulang kampung kemudian mengunjungi pasar di desanya, pusat-pusat perbelanjaan yang buka dan mereka berkerumun. Ini berpotensi menjadi tempat penularan.
Kebijakan pemerintah tentang pelonggaran PSBB, justru membuat warga langsung berbondong-bondong ke pusat perbelanjaan. Secara psikis, masyarakat mengira bahwa pandemi corona telah usai.
Akibatnya, menurut data Pemprov Jawa Tengah, Per 7 Juni 2020, 1.682 kasus positif virus corona, terdiri dari 647 pasien dirawat (38,47 persen), 913 sembuh (54,28 persen) dan 122 meninggal (7,25 persen). Selanjutnya ada kasus 6.257 pasien dalam pengawasan (PDP) Corona. Dari jumlah tersebut, 840 (13,42 persen) di antaranya masih dirawat, 4.553 (72,37 persen) sembuh, dan 864 (13,81 persen) orang meninggal. Kemudian data orang dalam pemantauan (ODP) virus Corona di Jateng saat ini yakni 39.723 kasus. Terdiri dari 1.427 ODP masih dalam pemantauan (3,59 persen) dan 38.296 selesai pemantauan (96,41 persen).
Tidak menyentuh akar masalah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, malah memilih ikhtiar memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan menggagas sebuah gerakan. Yaitu, gerakan pola hidup baru, yakni hidup bersama Covid-19. Gerakan ini rupanya telah disampaikan ke bupati dan wali kota di Jateng agar bisa bersama-sama ‘bertindak’. Ia juga menyampaikan umtuk move on yuk.
Ia ingin merubah sistem sosial ekonomi menjadi gaya atau pola hidup baru.
Artinya diperbolehkan melakukan aktivitas ekonomi, namun harus memperhatikan hidup sehat dan protokol kesehatan selama pandemi, seperti jaga jarak, cuci tangan dan menggunakan masker. Ia seolah mengamini himbauan presiden untuk berdamai dengan corona.
Dengan demikian, 4 wilayah di Jawa Tengah menyatakan siap menjalankan new normal. Wilayah tersebut meliputi Semarang, Temanggung, Surakarta dan Magelang. Pemimpin tertingi wilayah tersebut juga telah menyiapkan strategi untuk menghadapi pandemi dengan penerapan new normal. Semarang akan memberlakukan peningkatan tes Covid-19, Temanggung akan memberlakukan protokol kesehatan ketat, Surakarta mengerahak polisi untuk mengawal pemberlakuan normal baru dan Magelang akan membuka destinasi wisata dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai inkonsisten dan tak konsekuen.
Inkonsistensi kebijakan yang dipilih pemerintah pusat dan daerah justru memperpanjang masa wabah berikut konsekuensinya. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diambil tidak menyentuh akar masalah. Apalagi di lapangan, soal tes masih carut marut dan ketidakdisiplinan warga juga menjadi kendala pemberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Apalagi membawa-bawa aparatur polisi. Strategi yang diambil tidaklah tepat. Tentu saja, konsekuensi terberatnya adalah hilangnya nyawa.
Ini juga sangat berbahaya bagi upaya, memutus rantai sebaran virus yang sudah bertransmisi lokal ini. Inkonsistensi tersebut bisa memicu gelombang kedua corona. Terbukti data kasus corona di Jawa Tengah ambyar.
Perlu digaris bawahi, pemerintah yang plin plan dalam mengambil kebijakan menunjukan tidak adanya renstra penanganan Covid-19 dan absennya tanggung jawab penuh Negara dalam penanganan wabah. Jangan salahkan publik jika mereka bertanya-tanya, ada siapa di belakang pemerintah? Benarkah negara dikendalikan oleh kepentingan korporasi swasta?
Dalam mindset Islam, Negara harus bersungguh-sungguh mengurusi rakyatnya, apalagi jika bersinggungan dengan nyawa manusia. Bagi Islam, nyawa seorang muslim lebih berharga dari hancurnya dunia seisinya. Maka, negara akan berbuat sekuat tenaga untuk melindungi nyawa rakyatnya, sekalipun saat terjadinya wabah.
Ini tercermin dari sikap Khalifah Umar bin Khattab ra, saat di era kepemimpinannya terjadi wabah, yang juga krisis ekonom sebagai imbasnya, beliau langsung memerintahkan pendirian posko-posko bantuan, kemudian membagikan makanan dan pakaian langsung kepada rakyat yang jumlahnya mencapai enam puluh ribu orang.
Berbeda dengan rezim kapitalistik yang terkesan bermain-main dengan nyawa, rakyat seolah dijadikan hewan coba, mengevaluasi kebijakan agar sesuai dengan selera kapital. Islam yang menyayangkan satu nyawa hilang justru mengupayakan pencegahan wabah meluas dengan karantina wilayah dan mendorong kaum muslim untuk menemukan vaksin.
Ini terlihat dari bagaimana negara concern terhadap ditemukannya vaksin smalpox yang melanda Khilafah Utsmani di abad ke-19. Ilmuwan mendapatkan dana penelitian yang besar dari baitul mal dan didukung langsung oleh Khalifah. Sehingga mereka bisa fokus dengan penelitian untuk menemukan vaksin.
Bicara soal wabah, pencegahan dengan menerapkan karantina adalah kunci keberhasilan dari penanggulangan wabah. Jauh sekali dari pemimpin kapitalis negeri ini yang hobi berkelakar kata, namun mempersilahkan wabah masuk dengan membuka kran TKA bergelombang, Islam justru sejak terjadi titik awal wabah atau epicenter wabah yang berpotensi menular dengan cepat, segera menerapkan karantina wilayah. Sehingga, penanggulangaan wabah terpusat, fokus dan mudah diatasi segera.
Tentu saja, di era pandemi yang menyesakan raga dan hati, umat merindukan sistem sejati yang melindungi rakyat dari pandemi. Bukan sistem yang melahirkan pemimpin jago berkelakar mempermainkan emosi atau govertainment yang menggelar konser virtual yang tak berempati bahkan saat ini masyarakat dibenturkan dengan tenaga medis yang notabene pahlawan sejati di tengah pandemi. Yakni sistem yang benar-benar mengurusi rakyatnya karena tuntutan aqidah dan ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta’ala.
Sistem berperadaban tinggi yang memanusiakan manusia dan menjaga nyawa mereka. Sistem yang menjadikan hukum Allah lebih tinggi dari segala apapun di bumi ini. Sistem yang mengayomi rakyat mulai dari maroko hingga merauke. Sistem agung yang melahirkan pemimpin sekelas Abu Bakr, Umar bin khattab, Ustman Bin Affan dan Ali bin Abi Tholib bahkan Muhammad Al-Fatih. Sistem yang melindungi tak hanya sebatas skup Jawa Tengah, namun seantero negeri. Sistem yang bernama Khilafah ala minhajjin nubuwah yang mengakomodir hukum Ilahi. Semoga Allah menyegerakannya tegak di bumi setelah umat diuji pandemi Covid-19 ini. Aamiin Ya Rabbal alamin.
