Oleh : Dyah Astri Wandi (Member Revowriter, Probolinggo)
Tahun Masehi 2019 sebentar lagi akan segera berakhir. Namun para wakil rakyat bangsa ini nampaknya belum memberikan sinyal akan selesainya segala permasalahan umat di negeri ini. Alih-alih mengentaskan masalah sosial yang tengah memperburuk kondisi bangsa, para wakil rakyat malah semakin gencar bersama-sama menyuarakan isu radikalisme. Bahkan kini Wapres ikut angkat suara dengan menuduh anak-anak PAUD lebih rentan terpapar radikalisme. Setelah sebelumnya BNPT dan beberapa menteri juga mengatakan hal yg senada dengan Tokoh ormas terbesar di Indonesia itu.
Mereka terlalu sibuk pada satu sisi yang menurutnya akan membahayakan NKRI kedepannya. Sehingga muncullah kekhawatiran-kekhawatiran yang tak berdasar dan lebih menyudutkan Islam dan para pejuangnya. Maka tatkala Ulama di persekusi, baginda rasul dinista, Islam difitnah, mereka diam tak bergeming seakan hal tersebut bukan sesuatu yang layak untuk diurusi.
Sementara disisi lain mereka mengabaikan berbagai masalah ummat yang sebetulnya jauh lebih urgent untuk segera ditangani. Pada bidang Pendidikan, dalam kacamata kapitalis sekuler seorang pelajar saat ini tak lebih hanya sekedar sebagai mesin pencetak yang dididik bagaimana menghasilkan materi yang nantinya bisa siap pakai didunia industri. Sehingga pendidikan hanyalah pelengkap menjadikan ekonomi di Indonesia lebih liberal.
Tidak saja berbiaya mahal, pendidikan SMK berbasis industrialisasi juga berujung pada pembengkakan angka pengangguran terdidik. Di sisi lain, rendahnya gaji guru honorer yang jumlahnya ribuan orang tidak saja menyengsarakan namun juga mencerminkan betapa buruknya penghargaan rezim neolib terhadap guru.
Upaya masyarakat dalam memperoleh hak pendidikan tinggi pun demikian. Tidak sedikit orang tua mengeluhkan beban berat biaya pendidikan tinggi Uang Kuliah Tunggal(UKT) karena tidak sebanding dengan penghasilan dan gajinya. Beratnya beban UKT juga diungkapkan mahasiswa dengan demo yang berlangsung di sejumlah universitas.
Dibidang Kesehatan, pemalakan pada rakyat atas nama iuran BPJS Kesehatan terus berlangsung. Iuran BPJS-K naik dua kali lipat yang akan berlaku pada awal tahun 2020(meski fakta dilapangan justru ada yg berlaku sejak bulan Oktober tahun ini), serta memaksa rakyat untuk membayar iuran jika menunggak. Sementara disisi lain dokter juga ikut disalahkan karna dianggap terlalu maksimal menangani pasien BPJS yang berakibat semakin bengkaknya anggaran BPJS.
Belum lagi penderita HIV/AIDS yang semakin tahun semakin meningkat. Data Nasional merilis pengidap HIV dilaporkan berjumlah 349.882 jiwa dan AIDS sebanyak 117.064 jiwa. Jumlah kasus penyandang HIV tertinggi berada DKI Jakarta (62.108) dan AIDS terbanyak adalah Papua (22.554). (detik.com, (28/11/2019). Ini adalah jumlah yang dilaporkan, kemungkinan masih banyak yang belum ketahuan. Sebab ini bagaikan fenomena gunung es.
Ditambah lagi dengan kasus kekerasan yang juga seringkali terjadi bahkan menjadi momok yang kita pun tidak menyangka pelakunya terkadang ialah orang terdekat. Dalam peringatan Hari Perempuan Nasional (8/3/19) Mariana Amiruddin (Komisioner Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa di tahun 2019 ada kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus. Data tersebut dihimpun dari tiga sumber yakni Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA), lembaga layanan mitra komnas perempuan, dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR). Mariana menjelaskan bahwa pada Catahu 2019 ditemukan fakta baru tentang kekerasan terhadap perempuan yakni perkosaan dalam pernikahan (marital rape), incest, kekerasan dalam pacaran (KDP), cybercrime, dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Kendati beberapa darinya adalah jenis kasus lama, namun jenisnya semakin beragam.
Solusi Tuntas untuk Indonesia
Dari berbagai rentetan problematika yang terjadi pada bangsa ini, semua terjadi akibat solusi yang ditawarkan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja tanpa melihat kemashlahatan rakyat itu sendiri. Tanpa lagi memikirkan bagaimana nasib bangsa ini kedepannya. Maka solusi tuntas yang harusnya dilakukan oleh penguasa hanya satu kuncinya, yaitu dengan menerapkan Islam Kaffah untuk Bumi Pertiwi agar kembali negeri ini dilimpahi berkah dari sang Ilahi.
Wallahu’alambisshawab
