Ironi TKA Masuk Saat PPKM Darurat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh: Eva Vitariani Amd. Par (Tenaga Pendidik SD Sekolah Plus Khoiru ummah Cimahi)

 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah melarang warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021.

 

Namun ironisnya, sebanyak 20 tenaga kerja asing (TKA) dari China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/7) malam. Puluhan TKA China itu masuk Indonesia di tengah pandemi yang kini melanda negeri.

 

Kedatangan pekerja asal China tersebut menjadi sorotan masyarakat lantaran saat ini pemerintah tengah menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali untuk menekan laju penyebaran covid-19.

 

Pasalnya saat ini pemerintah sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat untuk daerah Jawa dan Bali. Untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

 

Bahkan pemerintah melalui Kemendagri telah menyiapkan sanksi pidana kepada pelanggar kebijakan PPKM darurat berupa pidana penjara dan denda.

 

Perlakuan pemerintah terhadap warga asing sangat berlawanan dengan perlakuan terhadap rakyatnya sendiri. Di satu sisi pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap masyarakat bahkan menyiapkan sanksi pidana jika melanggar sementara di sisi lain pemerintah membiarkan TKA masuk dengan bebas dinegeri ini. Sungguh sangat ironi perlakuan pemerintah di tengah kondisi pandemi dengan lonjakan kasus yang terjadi saat ini.

 

Benarkah pemerintah serius dalam menangani masalah Covid-19 saat ini?. Itulah yang banyak dipertanyakan oleh berbagai elemen masyarakat.

 

Islam Punya Solusi

 

Maka dari itu, akar permasalahan tak terselesaikannya persoalan pandemi, Bukan karena kebijakan PPKM Darurat yang serba nanggung. Namun akar masalahnya adalah ketidakpercayaan umat pada penguasa yang telah mengakar belukar.

 

Ketidakpercayaan lahir dari buruknya pengurusan penguasa pada rakyat. Dan buruknya pengurusan penguasa tak bisa dilepaskan dari tata kelola negaranya yang bersistemkan demokrasi. Demokrasi lah yang menghilangkan peran pencipta untuk mengatur kehidupan bernegara. Demokrasi pula lah yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan penguasa korup dan kebijakan yang mendzolimi.

 

Sungguh, kunci terselesaikannya pandemi saat ini adalah mengembalikan kepercayaan umat pada penguasa. Agar penguasa dan umat bahu membahu bekerjasama dalam menyelesaikan pandemi. Namun penguasa yang cinta pada rakyatnya, bekerja hanya untuk melayani rakyatnya, sebagaimana paradigma kepemimpinan dalam Islam yang mencakup dua hal:

 

1. Islam mengharuskan dan menetapkan penguasa atau pemerintah itu sebagai peri’ayah (pengurus) dan penanggung jawab atas segala urusan rakyat yang dipimpinnya.

 

2. Seluruh kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah ditujukan untuk menegakkan hukum Allah secara kaffah berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah dan menegakkan amar ma’ruf nahyi munkar.

 

Paradigma kepemimpinan Islamlah yang sejatinya akan mewujudkan pemerintah yang dicintai oleh rakyatnya, karena mampu mewujudkan rasa adil dan rasa aman bagi segenap rakyat yang dipimpinnya. Dan pemerintah yang dicintai rakyatnya tersebut, hanya akan kita temui dalam masyarakat Islam yang kehidupannya dinaungi sistem buatan illahi, Khilafah Islamiyah.

 

Wallahu a’lam bishowab

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *