Oleh: Agung Andayani
Untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri (PDN) khususnya pada sektor pendidikan. Salah satunya dalam penggunaan laptop buatan dalam negeri. Dengan alasan supaya tidak ada ketergantungan terhadap produk impor. Maka Pemerintah sudah ada rencana membuat konsorsium industri TIK bersama Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Gadjah Mada untuk pembuatan laptop dan tablet Merah Putih.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7/2021). Bahwa, “Pemerintah berupaya mempersiapkan riset dalam negeri untuk meningkatkan kandungan TKDN agar dapat memproduksi laptop Merah Putih, mulai dari desain hingga pengembangannya”.
Luhut berujar belanja pemerintah untuk produk dalam negeri di bidang pendidikan, khususnya produk teknologi informasi dan komunikasi, masih sangat rendah dibandingkan dengan nilai impornya. Karena itu, pemerintah telah menetapkan target pengadaan TIK lokal untuk bidang pendidikan sebesar Rp 17 triliun.
Urgenkah investasi besar sejenis ini di tengah pandemi yang masih belum terkedali? Dengan pencapaian kasus positif covid perhari masih dikisaran kepala 40 ribu sampai 50 ribu lebih di masa PPKM darurat. Dan dengan tingkat kematian perhari telah mencapai 1.000 jiwa bahkan sampai 2.000 jiwa. Masih banyak masyarakat yang kesusahan, kelaparan bahkan masih ada yang belum tersentuh oleh bantuan sosial. Disaat masyarakat membutuhkan uluran bantuan. Masih ada oknum-oknum yang tega dan tanpa malu memanfaatkan dana bantuan sosial. Dana bantuan sosial telah dikorupsi tidak tanggung-tanggung nilainya mencapai triliunan.
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menduga kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 bisa mencapai Rp 100 triliun, bahkan lebih. Namun, Novel Baswedan belum bisa memastikan lebih lanjut lantaran kasus ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan, kasus ini menjadi salah satu korupsi terbesar.”Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh. Kasus ini nilainya puluhan triliun. Bahkan saya rasa seratus triliun nilai proyeknya dan ini korupsi terbesar yang saya pernah perhatikan,” kata Novel kepada CNN Indonesia, seperti dikutip Rabu (18/5/2021).
Dana anggaran investasi senilai 17 triliun tidak bisa dibilang kecil. Mengapa pemerintah tidak mengalihkan alokasi anggarannya untuk penuntasan pandemi. Misalnya untuk memperbaiki kualitas dan kinerja medis serta untuk bansos. Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan uluran bantuan akibat dampak pandemi covid.
Wallahua’lam bishawab.
