Oleh : Rina Tresna Sari, S.Pd.I (Praktisi Pendidikan dan Member AMK)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, saat ini Indonesia sudah menjadi tujuan relokasi pabrik-pabrik perusahaan besar asal China. Padahal, sebelumnya, perusahaan-perusahaan besar lebih memilih merelokasi pabriknya ke Vietnam.
hal ini terjadi karena penawaran menarik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dia mencontohkan, Kawasan Industri Batang di Jawa Tengah yang akan dimulai pembangunannya dengan memberikan tanah secara cuma-cuma.
“Kita kasih tanah gratis aja, kemarin kita bikin di Batang, presiden resmikan. Ini tanahnya BUMN, infrastruktur dibangun oleh APBN, sumber daya disewa aja karena kawasan industri sekarang ini bukan kawasan industri investor, tapi kawasan industri tanah. Belum ada industrinya tapi tanahnya sudah ada,” kata dia.(Gelora.CO,13/7/2020)
Komentar politik
Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan tanah secara cuma-cuma untuk relokasi pabrik-pabrik perusahaan besar asal china patut disayangkan. Apalagi anggapan Indonesia bisa makmur melalui investasi adalah mimpi di siang bolong.
Investasi asing memang dipaksakan sebagai konsekuensi keterlibatan Indonesia dalam pergaulan internasional, yang pada hakikatnya adalah paksaan untuk ikut mekanisme perdagangan bebas.
Penerapan perdagangan bebas nyatanya justru menumbuhkan ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lainnya.
Masuknya investasi dan dominasi asing di pasar dalam negeri, jelas menjadi sarana penjajahan yang paling efektif, dan membahayakan perekonomian negeri ini. Keikutsertaan dalam perjanjian perdagangan bebas sama saja memberi jalan kepada asing (kaum kafir) untuk menguasai kaum muslim.
Tentu saja memutus ketergantungan akan investasi, mengeluarkan diri dari kubangan kotor itu hanya akan bisa terealisasi bila Indonesia mandiri dan berdaulat. Sayangnya, hal ini hanya menjadi utopi bila sistem Kapitalisme yang masih merajai dunia.
Karena sistem ini hanya menempatkan Indonesia ataupun negeri-negeri muslim lainnya sebagai pengekor, yang tak mungkin diberi peluang untuk mandiri dan eksis sebagai bangsa besar.
Karena itulah mewujudkan Khilafah Islamiyah sebagai negara yang memiliki kompetensi dan keunggulan komparatif ekonomilah yang bakal mengentaskan Indonesia dari kubangan investasi asing. Sebab hanya Khilafah yang mampu membebaskan diri dari utang dan penarikan investasi luar negeri.
Dengan mekanisme politik ekonomi Islam, Khilafah akan mengelola dan mengatur sepenuhnya asset-asset milik umum secara profesional demi kemakmuran rakyat. Semua itu dilakukan demi melindungi berbagai kepentingan masyarakat dan mewujudkan izzul Islam wal muslimin.
Wallahu a’lam bishshowab
