Oleh. Mauli Azzura
Negeri yang terkenal dengan sumber daya alam melimpah, namun dikenal juga dengan sebutan surga impor. Kekayaan alam dengan sebagian besar mata pencaharian penduduk sebagai petani penanam padi. Dan masih tetap sama, hampir setiap tahun menjadi polemik masalah negara yakni, persoalan yang menyangkut import barang pangan.
Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), potensi produksi beras Januari – April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84% dari produksi di periode 2020 yang sebesar 11,46 juta ton (MediaIndonesia, 17/03/21).
Masih menjadi perdebatan karena sebetulnya Indonesia saat ini tidak sedang dalam keadaan kekurangan beras/bahan pangan, tetapi pemerintah tetap menerbitkan wacana kebijakan import beras dengan alasan sebagai cadangan bahan pangan untuk kebutuhan mendesak seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) atau untuk stabilitasi harga atau operasi pasar.
Jika dipikir secara logika, import beras bukanlah sesuatu yang mendesak dan harus dilakukan dalam waktu dekat kala panen raya masyarakat segera tiba. Tentu akan terlihat dengan jelas siapa yang paling dirugikan dalam kebijakan tersebut,apalagi saat panen raya. dikarenakan hal itu membuat harga gabah lokal menjadi turun. Bagaimana tidak ?. Saat wacana import beras masih dalam tahap rencana dan belum dieksekusi, harga jual gabah kering petani sudah mulai terpengaruh.
https://www.kompas.tv/article/155390/pemerintah-impor-beras-1-juta-ton-petani-kami-ditenggelamkan
Sudah seharusnya pemerintah memenuhi kebutuhan rakyat terlebih masih dalam keadaan pandemi. Namun jalan import bukanlah satu-satunya yang bisa diambil untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan, sedang kita mengetahui bahwa rakyat masih mampu untuk menghasilkan bahan pangan tersebut, hanya tinggal bagaimana dukungan pemerintah agar rakyat mampu memproduksi barang pangan dengan jumlah melimpah tanpa melakukan import, terlebih disaat bansos sudah tidak berupa sembako melainkan berupa uang.
Perlu kita sadari, bahwa import justru akan membuat masalah baru dengan meningkatkan ketergantungan kita pada negara lain, jadi bisa dipastikan, rakyat lah yang paling terkena dampak karena tidak sedikit dari mata pencaharian penduduk adalah adalah bertani atau bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, demi kepentingan siapa jika masih tetap melakukan import beras disaat panen raya segera tiba ?.
Dalam hal ini, tentu para kapitalis siap berperan dalam kemanfaatan keuntungan mereka, jadi pemerintah seharusnya bisa memberikan perhatian lebih untuk distribusi hasil pertanian, misalnya menyediakan alat transportasi yang memadai, memberikan bibit tanaman unggul terbaik, sampai menyediakan pupuk dengan harga murah untuk menunjang kemudahan para petani dalam memproduksi hasil pangan.
Lantas bagaimana islam memandang ?. Islam membolehkan negara untuk mengimport komoditas-komoditas yang memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh rakyat. Namun demikian, tetap dalam pengawasan bila produksi dalam negri belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan menyeluruh.
Wa llahu a’lam Bishowab.
