IMPOR BERAS, BUKTI GAGAL KESEJAHTERAAN TERHADAP KEDAULATAN PANGAN

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

IMPOR BERAS, BUKTI GAGAL KESEJAHTERAAN TERHADAP KEDAULATAN PANGAN

Oleh RIZKY APRIANI, S.Pd
(Tenaga Pendidik Muslimah)

Indonesia merupakan negara agraris dengan tanah yang luas dan subur, dan tentunya ini menjadi bekal untuk mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Dan sebagian besar masih mengkonsumsi beras sebagai bahan pokok. Pentingnya komoditas ini menjadikan sebagai acuan untuk menilai kesejahteraan masyarakat dan terkadang ini menjadi acuan dalam menilai kondisi sosial politik masyarakat. Cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog hanya mencapai 594.856 ton per 22 November 2022. Jumlah cadangan beras pemerintah atau CBP tersebut jauh di bawah angka ideal minimal sebesar 1,2 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan bahwa pihaknya sudah berupaya untuk melakukan penyerapan gabah dan beras dari petani dalam negeri. Namun demikian, penyerapan tersebut masih di bawah target. “Dalam proses perjalanannya, penyerapan masih jauh dari target yang ditentukan,” ujar pria yang akrab dipanggil Buwas tersebut saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI. Kondisi tersebut memunculkan wacana impor yang diusulkan oleh Perum Bulog. Padahal pada awal tahun 2022, pemerintah tidak merencanakan impor. Advertisement Pada 17 Oktober 2022, Badan Pusat Statistik merilis data bahwa produksi beras pada 2022 diperkirakan sebesar 32,07 juta ton. Sementara konsumsi beras diperkirakan mencaai 30,2 juta ton. Artinya, produksi beras di Indonesia diperkirakan surplus hampir 2 juta ton tahun ini. (katadata.co.id, 23/11/2022).

Saat rapat dengar pendapat dengan Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Direktur Utama Holding Pangan ID Food, Kamis, (cncbindonesia.com, 24/11/2022).Buwas mengungkapkan mendapat penugasan harus memiliki stok beras sebanyak 1,2 juta ton hingga akhir tahun 2022.

 

NEGARA AGRARIS, KENAPA HARUS IMPOR?

Mungkin ini akan menjadi pertanyaan yang besar untuk semua orang. Karna indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas, iklim yang sangat mendukung, dan jumlah petaninya yang banyak, tapi tidak mampu melakukan swasembada pangan secara berkesinambungan, bahkan harus tergantung impor.

Bulog kekurangan Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sehingga mengusulkan untuk impor. Impor ‘perlu’ dilakukan karena penyerapan beras oleh Bulog rendah., sementara Kementan gagal menyediakan beras yang dijanjikan. Di sisi lain petani enggan menjual beras ke bulog karena harga beras sedang tinggi, sementara Bulog membeli dengan harga yang lebih rendah.

Sangat miris sekali mendengar kenyataan seperti itu, bahwa negara yang sangat dikenal sebagai tanah surga harus mengimpor juga kepada negara tetangga, dan ternyata indonesia memiliki lahan yang lebih luas dari Thailand dan Vietnam untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Itu artinya, mereka hanya menguntungkan para oligarki kapitalis dan tidak pernah memihak kepada rakyak kecil. Persoalan ini menunjukkan adanya kegagalan perencanaan penyerapan beras cadangan dan buruknya koordinasi berbagai pihak terkait. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan pangan yang bersifat kapitalistik sehingga tidak berpihak pada petani seperti naiknya harga pupuk, yang membuat produksi berkurang.

BAGAIMANA SOLUSI DALAM ISLAM?

Islam memiliki sistem pengelolaan yang terbaik, yang akan menjamin ketersediaan cadangan pangan oleh negara dan melindungi petani beras sehingga dapat berproduksi optimal. Sebagaimana di dalam kitab daulah islam karangan syekh Taqiyuddin an-Nabhani membahas bahwa setiap orang yang memiliki tanah( pertanian), diharuskan untuk mengelolanya. Baitul mal memberikan modal kepada para petani yang tidak memiliki modal agar memungkinkan menggarap tanahnya. Setiap orang yang mentelantarkan tanahnya selama tiga tahun berturut-turut tanpa mengelolanya, maka tanahnya akan diambil dan diserahkan kepada yang lain.

Jadi khalifah akan bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya dan tidak akan memberikan celah untuk menyusahkan rakyat, yang berbeda kondisinya sepeti saat ini, dengan harga pupuk yang sangat mahal namun disisi lain pemerintah ingin membeli beras petani dengan harga yang murah, dan itu tidak akan terjadi didalam sistem islam.

Wallahu a’lam bishshawab

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *