Oleh : NS. Rahayu (Komunitas Setajam Pena)
Covid19 dituduh sebagai penyebab PHK masal yang masih akan terus berlangsung, karena prediksi putusnya rantai penyebaran diperkirakan hingga akhir tahun (desember). Tak bisa dipungkiri sejak covid19 menyerang sudah banyak sekali para pekerja yang terPHK (putus hubangan kerja), bagi yang tidak terPHK nasib mereka pun diujung tanduk.
KOMPAS.com melansir berita, Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia meminta pemerintah dapat mencegah pemutusan hubungan kerja ( PHK) secara serius di tengah pandemi Covid-19. “Kami tidak menutup mata bahwa pandemi Covid-19 ini berdampak pada seluruh sektor usaha, namun PHK massal juga bukan keputusan yang manusiawi untuk saat ini,” ujar Presiden Aspek Indoensia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2020).
Indonesia yang sejak awal ekonominya jeblok ditambah serangan virus covid19 yang mampu merontokkan ekonomi global, membuat dampak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tidak siap menghadapi serangan itu. Dan hasilnya sudah nampak saat ini, PHK.
Dan kartu prakerja yang dijadikan sebagai alat jitu masa kampanye oleh pemerintah, saat pandemi dikeluarkan sebagai solusi paripurna atas banyaknya pekerja yang terkena PHK, namun ternyata sepi peminat.
Sebagaimana yang dilansir media Radarmadiun.co.id (14/04/2020), Kartu Prakerja Minim Peminat, Potensi 14 Ribu, yang Daftar Baru 164 menurut catatan DPPTK (Dinas Perdagangan Perindustrian dan Ketenagakerjaan) pada selasa, 14/4. Kartu yang awalnya diperuntukkan pekerja migran indonesia (PMI) itu lantas dialihkan untuk mengatasi banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan akibat pendemi covid19.
Pemerintah mengeluarkan kartu tersebut pada timing yang sangat pas, seolah-olah pemerintah peduli akan kondisi rakyat. Namun rakyat ternyata sudah sangat cerdas. Bukannya terbuai oleh pecitraan kartu prakerja malah banyak rakyat yang menggugat kartu tersebut, sehingga wajar hingga saat ini peminat kartu prakerja sangat rendah.
Bagaimana tidak menggugat, kartu prakerja telah bergeser fungsinya dari janji kampanye yang dulu katanya bisa digunakan untuk bekerja tapi faktanya hanya berupa program skill yang rakyat bisa mengaksesnya sendiri di youtube tanpa harus ikut kartu prakerja. Sementara progam ini menghabiskan dana triliunan rupiah hanya untuk pelatihan yang tidak urgent dan darurat.
Hal ini membuktikan bahwa adanya kartu prakerja merupakan akal-akalan antara penguasa dengan pengusaha. Pemerintah sangat gamblang menunjukan kepada rakyat bahwa uang triliunan rupiah dengan cuma-cuma diberikan kepada para vendor startup (kapitalis).
Disisi lain rakyat mengharapkan pada masa pendemi ini bantuan dana segar (tunai) kepada rakyat. Karena yang dibutuhkan calon pekerja bukanlah Kartu Pra-Kerja. Yang dibutuhkan mereka adalah kepastian lapangan kerja sehingga progam kartu prakerja yang diberikan pemerintah tidak menyentuh akar masalahnya.
Pemerintah terkesan tidak serius dan hanya sekadar iming-iming rakyat dengan harapan palsu dan lupa bahwa uang triliunan rupiah itu adalah uang rakyat bukan uang pribadi mereka sendiri. Rakyat hanya dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan, selebihnya hati pemerintah ada ditangan kapital yang telah membiayai mereka sehingga berbagai cara akan dilakukan pemerintah untuk menyenangkan tuan-tuan mereka.
Dengan dana yang besar itu para kapitalis tinggal mengeruk keuntungan tanpa perlu menyediakan lapangan kerja real. Siapa yang dirugikan? Jelas rakyat! Inilah wajah asli demokrasi, kekuasaan ditangan rakyat itu utopis.
Umat harus segera menyadari sudah saatnya kembali kepada Islam. Islam akan memberikan solusi mengatasi pengangguran dan PHK pun juga setiap permasalahan yang ada. Islam adalah sistem kehidupan yang datangnya dari Allah, SWT pencipta alam semesta, kehidupan dan manusi sekaligus mengatur semua ciptaanNya. Ketika aturan itu ditaati dan terapkan maka akan membawa kemaslahatan dalam kehidupan manusia baik dunia dan akhirat.
Wallahu’alam bi shawab