Idul Adha Kembali Berbeda, Khil4f4h Tidak Bisa Ditunda

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Idul Adha Kembali Berbeda, Khil4f4h Tidak Bisa Ditunda

Oleh: Azizah S.Pd

(Pemerhati Kebijakan Publik)

 

Penetapan tanggal Idul Adha versi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memiliki perbedaan. Hal ini mempengaruhi jadwal puasa sunah yang dilakukan jelang Idul Adha, yakni puasa Arafah. Sekaligus mempengaruhi momen perayaan Idul Adha bagi umat Islam Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita akan berpuasa Arafah dan berhari raya mengikuti pemerintah Indonesia atau mengikuti Arab Saudi?

 

Sementara itu puasa Arafah adalah ibadah puasa yang dilakukan pada 9 Dzulhijah atau bertepatan dengan ibadah wukuf yang dilakukan jemaah haji. Artinya, bagi Indonesia, 9 Dzulhijah atau puasa Arafah jatuh pada Minggu, 16 Juni 2024. Sementara di Arab Saudi ibadah wukuf dilakukan pada Sabtu, 15 Juni 2024. Dari sinilah muncul pertanyaan besar tentang kapan seharusnya puasa Arafah dan perayaan Idul Adha dilakukan? (CNN Indonesia)

 

Puasa Arofah dan Wukuf di Padang Arofah

Bagi seorang muslim haram hukumnya bila berpuasa Arafah pada hari yang berbeda dengan waktu wukuf di padang Arafah. Inilah pendapat terkuat dalam masalah ini. Setidaknya ada dua alasan yang perlu kita cermati. Alasan yang pertama adalah karena puasa Arafah yang yang dilakukan pada waktu yang berbeda dengan hari di mana para jamaah haji wukuf di Arafah, berarti telah menyimpang dari definisi syariah.

 

Hari Arafah itu bermakna menunjukkan waktu dan tempat sekaligus. Dari segi waktu, hari Arafah adalah hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Sedang dari segi tempat, hari Arafah adalah hari di mana para jamaah haji berwukuf di Arafah. Maka dari itu, jika seorang muslim berpuasa Arafah pada hari yang dianggapnya sebagai tanggal 9 Dzulhijjah, namun bukan hari wukuf di Arafah, misalnya berpuasa satu hari sebelumnya maupun sesudahnya, berarti dia telah menyalahi hukum syariah.

 

Sedangkan alasan yang kedua adalah karena berpuasa Arafah pada waktu yang berbeda dengan waktu wukuf di Arafah, berarti telah menyalahi patokan wajib untuk menentukan Idul Adha dan rangkaian manasik haji di bulan Dzulhijjah, yaitu rukyatul hilal yang dilakukan oleh Amir Mekkah (penguasa Mekkah). Dengan kata lain, patokannya bukanlah hisab,dan juga bukan rukyatul hilal di masing masing negeri Islam berdasarkan prinsip perbedaan mathla atau tempat lahirnya bulan.Tetapi khusus untuk Idul Adha patokannya adalah rukyat yang dilakukan oleh pemimpin Mekah (Amir Mekah).

 

Memang benar bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal mengamalkan satu rukyat yang sama untuk Idul Fitri. Mazhab Syafi’i menganut rukyat lokal, yaitu mereka mengamalkan rukyat masing-masing negeri. Sementara mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menganut rukyat global, yakni mengamalkan rukyat yang sama untuk seluruh kaum muslim. Artinya, jika rukyat telah terjadi di suatu bagian bumi, maka rukyat itu berlaku untuk seluruh kaum muslim sedunia, meskipun mereka sendiri tidak dapat merukyat.

 

Hanya saja perbedaan semacam itu ternyata tidak ada dalam penentuan Idul Adha. Seluruh ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali telah sepakat mengamalkan rukyat yang sama untuk Idul Adha. Rukyat yang dimaksud adalah rukyatulhilal (pengamatan bulan sabit) untuk menetapkan awal Dzulhijah yang dilakukan oleh penduduk Makkah. Rukyat ini berlaku untuk seluruh dunia.

Karena itu, kaum muslimin dalam sejarahnya senantiasa beridul Adha pada hari yang sama. Fakta ini diriwayatkan secara mutawatir (oleh orang banyak pihak yang mustahil sepakat bohong) bahkan sejak masa kenabian, dilanjutkan pada masa Khulafaurrasyidin, Umawiyin, Abbasiyin, Utsmaniyin hingga masa kita sekarang. Namun, meskipun penetapan Iduladha ini sudah diketahui secara pasti sebagai bagian integral ajaran Islam, anehnya pemerintah Indonesia dengan mengikuti fatwa sebagian ulama telah berani membolehkan adanya perbedaan Idul Adha di Indonesia.

Jadilah Indonesia sebagai negara di muka bumi yang tidak mengikuti Hijaz dalam ber-Idul Adha. Idul Adha di Indonesia sering kali jatuh pada hari pertama dari Hari Tasyrik (11 Zulhijah), dan bukannya pada hari penyembelihan kurban (10 Zulhijah).

 

Nasionalisme Penghalang Persatuan

 

Sungguh memprihatinkan bahwa pemerintah tidak menggunakan pendapat dari empat imam madzhab yakini dengan rukyat global ataupun lokal. Justru yang menjadi pijakan penentuan hari raya jauh dari kata syar’i.Nasionalisme-lah yang menyebabkan Indonesia tidak mau merujuk pada patokan syariah.Apalagi terkait dengan idul Adha tuntunannya malah lebih jelas,yakni mengikuti keputusan Arab Saudi sebagai pelayan tamu Allaah jamaah Haji. Seharusnya saat jamaah wukuf di Arafah yakni tanggal 9 Dzulhijjah (15 Juni 2024) maka kaum muslimin lainnya dibelahan dunia manapun sunnah menjalankan puasa Arafah. Sedangkan pada tanggal 10 Dzulhijjah (16 Juni 2024) semua berhari raya Idul Adha.

 

Sedangkan jika ketetapan Pemerintah Indonesia diikuti maka masyarakat Indonesia berpuasa sunnah Arafah disaat jamaah haji dan muslim dibelahan dunia lainnya sudah berhari raya Idul Adha, artinya Haram berpuasa. Arab Saudi dengan Indonesia hanya berjarak waktu 4 – 5 jam jadi seharusnya Tidak perlu terjadi puasa sunnah Arafah n lebaran hari raya Idul Adha dengan hari yang berbeda.

 

Inilah kondisi umat Islam ketika tidak bersatu dibawah satu kepemimpinan Islam yaitu Khilafah Islamiyah.

Yang terjadi pada negeri-negeri muslim hari ini benar benar memprihatinkan. Perbedaan hari raya dasarnya bukanlah dalil atau qaul muktamad, melainkan tegak di atas paham nasionalisme dan dalam kerangka negara bangsa.Jadi bukan soal perbedaan mathla’ tapi karena perbedaan wilayah kekuasaan dengan batas-batas imajiner nation state.Kondisi inilah yang menjadikan kita membutuhkan kepemimpinan tunggal dan kesatuan umat yakni Khilafah.

 

Khilafah Menyatukan Perbedaan

 

Ketika umat Islam punya Khilafah, perbedaan terkait pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha memang pernah terjadi. Terkait Idul Fithri misalnya pernah terjadi perbedaan antara penduduk di Syam (Suriah dan sekitarnya) dan di Madinah.Pun demikian dengan Idul Adha, pernah terjadi perbedaan antara Mesir (Kairo) dengan Makkah. Artinya ketika ada khilafah sebenarnya pernah juga terjadi perbedaan.

 

Namun, bagi Khalifah boleh saja mengadopsi suatu hukum syara’ yang sifatnya untuk persatuan umat Islam serta menghilangkan perbedaan yang ada, supaya timbul persatuan. Menghilangkan perbedaan yang terkadang membuat permusuhan di tengah-tengah masyarakat.

Lebih dari itu, perbedaan yang terjadi sekarang bukan karena faktor mathla’, namun karena batas-batas sekat nasionalisme. Sehingga sudah seharusnya persatuan lebih didahulukan oleh seluruh umat Islam terkait dengan ibadah yang di dalamnya ada syiar persatuan.

Wallahu a’lam bish-shawwab

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *