Ibu Kota Negara Baru, Bak Buah Simalakama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Ibu Kota Negara Baru, Bak Buah Simalakama

MayAlea

(Pegiat literasi Islam Kota Medan)

Masih seumur jagung, undang- undang ibukota negara hendak di revisi. Pemerintah mengatakan hal ini langsung atas permintaan Presiden Joko Widodo. Meski sebelumnya terjadi perdebatan antara KEMENKUMHAM dengan sejumlah fraksi DPR RI, dalam rapat badan kerja legislatif DPR, namun akhirnya UU IKN pun disepakati dan masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2023.

Jokowi menegaskan bahwa gagasan pemindahan ibukota negara ini sudah sejak tahun 2019 lalu, namun proses penyusunan Undang-Undang IbuKota Negara baru dimulai akhir tahun lalu. Terkesan ngotot, undang- undang pun resmi disahkan 18 Januari 2022 lalu dan belum genap sebulan tepatnya 15 Februari 2022 Jokowi meneken UU IKN dan menyepakati nusantara sebagai nama ibukota baru.

Kendati banyak protes, Presiden Jokowi tetap menjalankan rencana pemindahan ibukota negara baru. Ironis, ramainya gugatan yang dilayangkan ke majelis konstitusi pun tak menuai respon positif alias kandas. MK menilai pembentukan UU IKN sudah terbuka dan partisipatif.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota Komisi V DPR Irwan mengkritisi upaya pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Salah satu poin revisinya adalah terkait pembiayaan pembangunan IKN Nusantara.

Irwan mengatakan pemerintah memaksakan penggunaan APBN terburu-terburu tanpa ada batasan yang jelas dan tegas berapa yang akan digunakan. Pernyataan pak Yasona yang mengakui UU IKN direvisi agar pemerintah dapat menggunakan APBN untuk mendanai IKN membuktikan bahwa pemerintah tidak yakin IKN didukung investasi swasta apalagi dari investasi asing (17/12).

Inilah UU yang lahir dari sistem politik demokrasi, yaitu undang- undang yang dibuat hanya untuk kepentingan koorporasi juga oligarki yang gampang melar sesuai dengan kepentingan penguasa, wal hasil revisi UU menjadi solusi yang ditempuh.

Sangat bertolak belakang dengan islam, bahwa Allah Ta’ala lah yang berhak membuat aturan hidup, sedang manusia hanya sebagai pelaksana. Sebagaimana dalam firman Allah Ta’ala;

“Menetapkan hukum hanyalah hak Allah” (QS. al an’am: 57).

Sebagai seorang muslim sudah selayaknya akidah islam dijadikan pondasi dalam pembuatan UU tersebut, karena adanya keimanan yang kuat dan pertanggungjawaban kepada Allah Ta’ala yaitu UU harus lahir dari wahyu yaitu alquran dan as-sunnah, yang akan diadopsi oleh kepala negara (khilafah) sebagai pemegang kekuasaan.

Dalam islam, hal ekonomi pun memiliki aturan yang sangat jelas yaitu negara wajib menjamin beberapa pasal kepemilikan. Contohnya diwajibkan atas negara untuk menjamin kepemilikan individu, kepemilikan bersama/ umum, dan milik negara. Oleh karenanya dalam islam tidak akan kita dapati kebebasan harta baik itu milik umum atau milik negara, semua sudah diatur dalam syariat islam yaitu wajibnya seorang khalifah memberikan kesejahteraan bagi umatnya bukan malah sebaliknya, Insyaa Allah.

Wallahua’lam Bishshawab

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *