Glorifikasi Pelaku Kejahatan Seksual Mengapa Bisa Terjadi?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh: Atika Marsalya, S. PD (Aktivis Dakwah)

 

Kekerasan atau kejahatan seksual di Indonesia masih menjadi momok di tengah-tengah masyarakat Indnesia. Di masa pandemi, Kasus kekerasan seksual masih mendominasi kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Data dari komnas Perempuan tahun 2021 tercatat kekerasan yang terjadi di Ranah Publik/Komunitas adalah kekerasan seksual sebanyak 590 kasus (56 %) (komnasperempuan.go.id 5/3/2021).

Di tengah tingginya kasus kekerasan seksual, penyambutan bak pahlawan diberikan pada Artis Saipul Jamil (SJ) setelah bebas dari penjara. Sang artis yang notabenenya adalah mantan narapidana kasus kejahatan seksual yakni tindakan asusila pencabulan. Atas dasar apa penyambutannya begitu meriah hingga diberikan kalung bunga? Bukankah ini adalah glorifikasi yang nyata?

Masyarakat makin dibuat geram saat diwartakan banyaknya tawaran pekerjaan pada SJ untuk kembali ke layar kaca. Dilansir dari Kompas.com (Senin, 13/9/2021), petisi daring berisi ajakan untuk memboikot SJ yang ditujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bahkan telah mencapai 537.223 tanda tangan.

“Jangan biarkan mantan narapidana pencabulan anak di usia dini masih berlalu-lalang dengan bahagia di dunia hiburan, sementara korbannya masih terus merasakan trauma.” Demikian salah satu isi keterangan petisi yang dibuat di laman change.org oleh Lets Talk and Enjoy. (Kompas.com, 5/9/2021)

Lebih tepat lagi, psikolog forensik, Reza Indragiri Amriel melalui keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa sebutan yang pas bagi SJ adalah ephebophilia. Berdasar Psychology Wikiaephebophilia didefinisikan sebagai preferensi seksual di mana orang dewasa tertarik secara seksual kepada remaja yang sudah masuk atau dalam fase akhir pubertas, sekitar 15—19 tahun. (suara.com, 7/8/2021).

Masyarakat tentu sangat berharap stasiun televisi memboikot mantan narapidana kejahatan seksual tersebut. Namun, mengapa televisi dan YouTube hingga kini masih menampilkan SJ?

Mengapa Ini Terjadi?

Televisi sebagai media penyiaran elektronik memiliki jangkauan yang cukup luas di masyarakat. Hampir semua orang mengakses televisi. Segala informasi yang terdapat di televisi bisa dengan mudah diakses masyarakat. KPI selaku lembaga yang memiliki wewenang menetapkan standar penyiaran nyatanya tidak menjamin stasiun televisi di Indonesia menayangkan tayangan yang bermutu bagi masyarakat.

Hal ini terjadi tidak terlepas dari adanya hegemoni kapitalis sekuler di Indonesia. Media sebagai alat penyebarluasan informasi menjadi pelayan bagi ideologi yang dianut sebuah negara. kapitalis sekuler memandang segala hal dalam timbangan untung/rugi. Apa-apa saja yang dipandang mampu mendatangkan cuan maka akan jadi andalan walaupun membahayakan.

Media siar dalam tata kelola negara sekuler kapitalisme ditempatkan sebagai ladang industri. Media hanya mengejar rating yang dengannya akan terhimpun profit yang berlimpah. Mereka kehilangan visi sebagai medium dalam mengajarkan nilai-nilai luhur.. Akibat media di bawah kendali korporasi, pemerintah seperti tak memiliki andil menentukan mana yang boleh tayang dan mana yang tidak.

Glorifikasi pada pelaku kejahatan seksual sejatinya lahir dari budaya permisif yang menuhankan ide kebebasan yang lahir dari ideologi sekuler ‘memisahkan agama dari kehidupan’. Ditambah lagi, hilangnya visi lembaga penyiaran sebagai media edukasi, inilah sebab yang menjadikan tayangan di media massa hanya berputar pada kepentingan korporasi.

Dilema Antara HAM dan Kepatutan Publik

Ketua KPI blak-blakan mengklarifikasi tentang adanya glorifikasi pelaku kejahatan seksual. Klarifikasi ini beliau sampaikan saat menjadi tamu di kanal youtube Deddy Corbuzer. Dalam klarifikasi ketua KPI tersebut, ia menjelaskan bahwa berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran, tampilnya Saipul Jamil di tv bisa saja melanggar hukum.

“Ada beberapa pasal yang kira-kira bisa menjerat. Jadi ditafsirkan untuk dapat terjerat hukum itu ada, (kemungkinannya)” kata dia.

Jadi sebenarnya pada kasus Saipul Jamil, di dalam komisoner ada perdebatan yang cukup sengit antara mempertimbangkan aspek HAM atau etika. (Denpasarupdate.com, 9/9/2021).

Dalam situasi seperti ini, HAM menjadi dasar pertimbangan mengapa pelaku kejahatan seksual dinormalisasi sehingga layak mendapat panggung di televisi. padahal di lapangan masih banyak kasus serupa yang terjadi, dan bisa jadi korban kekerasan seksual masih berjuang melawan trauma yang mereka alami. Di sini terlihat makna HAM menjadi ambigu.

Generasi Terancam Amoral

Kasus SJ bukan yang pertama, banyak dari mereka setelah melakukan tindakan asusila justru makin naik karier keartisannya. Sebut saja Luna Maya yang makin eksis pascavideo syur dirinya viral. Vanessa Angel yang terlibat prostitusi online, masih saja diberi panggung. Sheila Marcia yang hamil di luar nikah pun malah diangkat menjadi duta antiaborsi karena memilih mempertahankan bayi yang dikandungnya.

Begitulah, mereka semua kembali eksis dan tampil di layar kaca. Publik dibuat fokus pada prestasinya dan mengabaikan fakta perzinaan yang mereka lakukan karena dianggap sebagai ranah pribadi si figur publik. Sama dengan kasus SJ ini, publik dibuat fokus pada karyanya “menghibur” penonton dan dipaksa mengubur fakta bahwa ia adalah seorang pelaku pencabulan.

Inilah kala media komunikasi massa—televisi, radio, surat kabar, film, dan internet—menjadi medium ideologi sekuler dalam menancapkan nilainya di tengah masyarakat. Masyarakat digiring untuk menghormati kebebasan tingkah laku seseorang dan diarahkan untuk mudah memaafkan kesalahannya dengan alasan setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan.

Padahal, perkara ini bukanlah terkait maaf memaafkan, tetapi terkait menjadikan figur publik sebagai role model kebebasan. Karena tak bisa dimungkiri, bagi generasi yang jauh dari pemahaman agama, sosok artis adalah idola yang tingkah lakunya sering kali jadi inspirasi.

Maka jangan heran, media begitu gencar mengekspose ide kebebasan tingkah laku. Sang artislah yang berada di garda terdepan dalam memvisualisasikannya. Semua ini semata untuk tertancapnya kebebasan bertingkah laku yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perang peradaban sedang berlangsung saat ini. negara lemah dalam menjaga moral generasi. Ancaman serangan pemikiran-pemikiran asing seperti liberalisme tak bisa dihindari. Masyarakat diminta cerdas untuk memilih tayangan di tengak kapitalisasi informasi.

 

Sistem I’lamiyah Negara Khilafah

Dalam Islam, media berfungsi strategis dalam melayani ideologi Islam, baik di dalam maupun luar negeri. Media ada di bawah kontrol penuh pemerintah. Pemerintah akan melarang keberadaan media yang berhaluan selain ideologi Islam.

Di dalam negeri, media berfungsi untuk membangun masyarakat yang kukuh, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa. Media akan senantiasa menayangkan acara-acara yang dapat menjaga jawil iman dalam masyarakat. Media pun memiliki fungsi edukasi kepada publik tentang pelaksanaan kebijakan dan hukum Islam di dalam negara.

Sedangkan fungsi media di luar negeri adalah untuk menyebarkan Islam, baik dalam suasana perang maupun damai, untuk menunjukkan keagungan ideologi Islam sekaligus membongkar kebobrokan ideologi kufur buatan manusia. Maka, media adalah alat propaganda dakwah dan jihad, untuk memudahkan upaya menggabungkan negeri-negeri Islam menjadi bagian integral dari Khilafah Islamiah.

Oleh karena itu, wahai kaum muslim, jika kita menginginkan media berhenti mengaruskan ide kebebasan, urgen kiranya menjadikan media berhaluan Islam, yang mana kendali agar media senantiasa menayangkan konten bermanfaat dan syiar Islam hanya ada pada negara. Sementara, negara bersistem sekuler kapitalisme tidak akan memungkinkan itu semua.

Maka, mari kita wujudkan negara yang memiliki kendali penuh atas media dan senantiasa menjadikan media sebagai wasilah dakwah dalam membangun suasana keimanan pada Allah Swt., yakni Khilafah Islamiah.

Wallahua’lam bishawab.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *