Genderang Kegagalan Rezim Neolib Jilid 2

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh : Teti Ummu Alif (Pemerhati Sosial dari Kendari)

Rezim periode baru memang belum genap 100 hari melangkah maju. Namun demikian, berbagai tingkah polah para pejabat baru yang begitu menggebu justru mulai menuai kekecewaan publik. Begitulah ketika jalan perubahan diserahkan kepada golongan orang yang pernah memihak penista agama. Maka, tiada sedikit pun asa, alih-alih wacana masa depan politik yang layak diharapkan untuk mengurusi kompleksitas urusan rakyat. Belum seumur jagung berdinas, sudah begitu kentara ke arah mana model ragam kebijakan yang tengah dan akan ditunaikan. Bahkan benih-benih kegagalannya kian nampak jelas.

Deretan Kegagalan Rezim Dalam Mengurusi Urusan Rakyat
Bagai makan buah simalakama merupakan sebuah pribahasa yang mungkin cocok untuk menggambarkan sulitnya hidup di era rezim neolib sekarang . Tak tanggung-tanggung hampir semua kebijakan yang dilahirkan hanya mampu membuat rakyat menjerit. Tak sedikit yang mengharap kematian segera menghampiri agar kesempitan hidup bisa teratasi. Kesulitan begitu dirasakan diseluruh lini kehidupan. Mulai dari bidang kesehatan pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS kesehatan sebesar 100 persen. Juga penanganan kasus stunting dengan program 1 keluarga piara 1 ayam pun membuat rakyat meringis. Sedangkan bidang pendidikan kita menyaksikan begitu banyak kebijakan yang menuai polemik diantaranya pemberlakuan sistem zonasi dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), banyaknya gedung sekolah yang tak layak pakai bahkan runtuh, gaji guru honorer yang lebih rendah dari buruh bangunan, dsb. Pun, dalam penyediaan air bersih ternyata masih ada sebanyak 33,4 juta penduduk indonesia masih kekurangan air bersih (suara. Com, jumat 23/10/2019). Bidang pangan pun tak luput dari masalah. Baru-baru ini perum BULOG akan membuang stok beras busuk sebanyak 20 ton. Pembuangan tersebut mendapat sorotan karena menghabiskan dana yang tak sedikit yakni sekitar 160 miliar. Bidang penyediaan perumahan dan pemukiman tak kalah pelik. Program pemerintah sejuta rumah tidak menjawab masyarakat kelas menengah kebawah untuk memiliki hunian, sebab lokasi rumah subsidi yang berada jauh dari pusat kota sehingga 30 – 40 persen rumah subsidi ditinggalkan kosong. Bidang energi jangan ditanya lagi, pemerintah memastikan penyesuaian tarif listrik untuk golongan rumah tangga mampu 900 VA pada tahun depan karena tak ada lagi subsidi dikelompok tersebut mulai 2020. Hingga bidang transportasi kita disuguhkan aksi pemerintah menaikkan tarif dibeberapa ruas tol di Indonesia. Hal ini mengacu pada UU no 38/2004 tentang jalan dan peraturan pemerintah no 15/2005 tentang jalan tol.

Sebab Kegagalan Rezim Karena Konsep Neoliberal Kapitalistik
Tidak hanya sekularisme yang telah berperan merusak bangsa ini. Sistem neoliberalisme juga merupakan biang keladi kerusakan yang terjadi. Berikut beberapa fakta yang bisa menguatkan kesimpulan bahwa bangsa ini sedang didominasi kebijakan neolib sekaligus menyebabkan fasad diberbagai sektor:

Pertama, modal asing kian berkuasa dalam investasi. Bisa dilihat pada UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam UU PMA yang baru ini, modal asing tidak lagi dibatasi—bisa 100%. Hak guna usaha bisa 94 tahun dan, jika waktunya sudah habis, bisa diperpanjang 35 tahun lagi. Yang membuat kita miris pemerintah memberikan perlakuan sama kepada pemodal asing dengan pemodal domestik. Padahal para kapitalis asing jelas memiliki kekuatan dan peluang lebih, karenanya kehadiran mereka semakin mendominasi.

Ketika hajat hidup dikuasai swasta apalagi asing, maka pertimbangannya bukan lagi kesejahteraan rakyat, namun mengedepankan keuntungan sebesar-besarnya sekalipun harus mengorbankan nasib rakyat.

Kedua, salah satu pilar anggaran negeri ini berasal dari utang luar negeri yang tentu saja berbasis riba. Kebijakan ini semakin membuat bangsa ini terperosok pada jeratan para kapitalis yang membuat hilangnya kedaulatan Negara.

Kebijakan yang semestinya diambil secara mandiri justru harus tunduk pada tuntutan dan tekanan para pemodal dan Negara pemberi utang, walaupun pada akhirnya mengorbankan kepentingan rakyat.

Ketiga, privatisasi besar-besaran terhadap perusahaan negara. Privatisasi telah menyebabkan Negara kehilangan banyak kekayaan yang pada awalnya bisa menjadi sumber pemasukan yang potensial. Selain itu, pengalihan pengelolaan dari Negara kepada swasta telah memaksa rakyat memperoleh haknya secara tidak alami dan dengan biaya yang sangat mahal sesuai dengan harga yang ditetapkan perusahaan.

Keempat, menyerahkan layanan publik pada mekanisme pasar. Kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum/bersih, penyediaan rumah, dan lain sebagainya menjadi barang langka, mahal, dan sulit diperoleh. Akibatnya banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan asasinya sebagai manusia.

Kelima, memberlakukan perdagangan bebas. Siapapun bebas masuk ke dalam pasar produksi dan konsumsi tanpa ada pengecualian dan tidak ada perbedaan aturan yang diterapkan. Akibatnya, para pengusaha kecil dalam negeri harus rela tersisih dan kalah oleh para pedagang asing yang lebih kuat (baik secara modal maupun dalam penguasaan teknis).

Sebagai contoh terjadi di pasar buah dan sayur Indonesia: Malaysia menguasai 43 persen, Tiongkok menguasai 28 persen dan India 6 persen. Sedangkan produksi sayur dan buah lokal hanya menguasai 6 persen pangsa pasar saja. Padahal kita negeri agraris yang semestinya mampu swasembada.

Negeri ini memang sudah beberapa kali ganti rezim, namun sistem yang diterapkan sama saja yakni sekularis, kapitalis neoliberal. Karenanya perubahan rezim tidak memberikan perbaikan sama sekali bagi nasib rakyat. Alih-alih mensejahterakan yang terjadi justru semakin membuat rakyat terpuruk pada berbagai kesulitan hidup dan ancaman penderitaan.

Kapitalisme neoliberal telah melahirkan pemimpin berkarakter korup, ingkar janji dan tidak bertanggung jawab terhadap amanah yang ada di pundaknya sebagai pengayom rakyat. Kehadiran mereka hanya ada untuk mengamankan kepentingan para pemilik modal. Akar persoalan negeri ini bukan semata terletak pada kelemahan orang, namun disebabkan kesalahan sistem kehidupan yang dijalankan.

Syariah Kaffah Solusi Tuntas
Sungguh, kebijakan zalim yang mana lagi yang mau kita dustakan? Toh semua fakta sudah nyata membuat hidup rakyat semakin tercekik.
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS Ar Ruum [30]:41).

Jadi, solusi atas semua kegagalan dan kerusakan ini hanya 1 tak ada yang lain, kembali kepada pangkuan syariah kaffah dalam bingkai Khilafah Rasyidah.
“jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Niscaya Kami akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan”. (Al A’raf:97).

Wallahu A’lam bi Asshowwab..

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *