Oleh: Zawanah FN. (Jurnalis Muslimah Ideologi Khatulistiwa)
Kazakhstan, sebuah negara bergelar virgin lands ini, memiliki tanah kaya sumber daya yang belum dikelola maksimal untuk negaranya sendiri. Ladang minyaknya di Tengiz dan Kashagan tergolong yang terbesar di dunia. Tungsten, timah, tembaga, mangan, biji besi termasuk juga komoditas emas sedang terus berkembang di angsana. Gas bumi banyak tersimpan diwilayahnya yang dekat dengan Laut Kaspia.
Sayangnya, harapan pengelolaan sumber daya tersebut digantungkan Kazakhstan pada investasi asing dan kerja sama dengan negara lain. Seperti Rusia dan Oman dalam konsorsium pengelolaan minyak. Kemudian dengan Belarusia, Uzbekistan, Kyrgyzstan dan Tajikistan dalam kerja sama ekonomi. Bahkan sempat mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir, namun dengan alasan keamanan kini telah ditutup. Dalam pertahanan keamanan, Kazakhstan bersama Belarusia, Kirgistan, Armenia, dan Tajikistan tergabung dalam CSTO (Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif) yang dipimpin Rusia (merdeka.com, 11/1).
Menjadi negara terluas ke-9 di dunia seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh rakyatnya. Apalagi pada Tahun 2018 negara ini sempat memiliki Indeks Pembangunan Manusia versi PBB di peringkat ke 51 dari 189 negara di dunia. Wajib belajar hingga usia 17 Tahun dengan gratis biaya pada tingkat dasar dan menengah. 43% penduduknya adalah umat Islam, hidup damai berdampingan dengan umat Kristen Ortodoks hingga ateis.
Pemerintah dijalankan oleh oligarki yang inefisiensi. Rakyat menganggap pemerintah Kazakhztan otoriter, marak melakukan korupsi, hingga gagal mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi. Diawal tahun ini membuahkan kerusuhan yang tak dapat dihindari. Rakyatnya frustrasi akan kenaikan harga bahan bakar. Pecahlah chaos di kota-kota Kazakhstan yang berubah menjadi demonstrasi publik. Diperparah dengan demo massa yang diambil alih kelompok perusuh yang menyerbu gedung-gedung pemerintah dan bandara di Almaty, kota terbesar di Kazakhstan. Presiden Tokayev menganggap kerusuhan ini adalah kudeta terhadapnya atas nama gerakan teroris.
Kementerian Kesehatan Kazakhstan menyatakan sebanyak 164 orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi dalam sepekan terakhir. Dan Kantor Kepresidenan Kazakhstan mencatat sekitar 5.800 orang ditahan kepolisian selama protes Perdana menteri dan menteri-menteri banyak yang mengundurkan diri. Akses ke media sosial termasuk Facebook dan Telegram dibatasi. Pemerintah kemudian mengumumkan keadaan darurat hingga 19 Januari 2022 (cnnindonesia.com, 9/1).
Meski kondisi kini sudah berangsur pulih, tentu hal di atas bisa menjadi pelajaran bagi Kazakhstan dan kita semua. Kazahstan begitu gigih mempertahankan demokrasinya, bermain mata dengan sisa-sisa pengusung komunisme dan membuka diri dengan praktik kapitalisme. Tak heran potensi SDA dan SDM yang berlimpah pun menjadi ‘kutukan’ bagi negaranya. Banyak yang mengintervensi arah politik dan kebijakan publiknya hingga hari ini termasuk Rusia, cina dan Amerika Serikat. Tentunya intervensi yang bermakna mencari keuntungan dibaliknya.
Menurut Tom Bottomore dalam buku Political Sociology, perubahan politik yang cukup berarti dapat timbul dari adanya perang, kudeta istana, perubahan dinasti, ataupun karena munculnya seorang pemimpin politik yang talentanya begitu hebat, diperkenalkannya suatu teknologi baru, perdagangan, gerakan-gerakan budaya dan intelektual, pasang surutnya kelompok-kelompok sosial tertentu, termasuk para elite yang menunjukkan kepentingan sosial yang berbeda. Sayangnya perubahan politik kerap terjadi bukan atas kesadaran politik karena salahnya landasan sistemik yakni ideologi yang diterapkan. Padahal ideologi yang menjadi akar masalah berulangnya chaos di antara umat manusia.
Kesadaran politik yang telah membuat gejolak sosial di sistem kapitalisme seperti di atas, tidak lepas dari frustrasi yang dialami rakyat atas sistem pemerintahan yang tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan optimal. Kaya namun tak bisa memberi manfaat bagi rakyatnya, ibarat ayam mati di lumbung padi. Pemerintahnya menjadikan Barat sebagai penasihat politik kenegaraan. Umat Islam yang dominan di kalangan penduduknya pun telah terpengaruh ide-ide Barat tentang liberalisme dan demokrasi pada rakyat. Bukan atas dasar kesadaran politik Islam yang hakiki. Konflik internal inilah cara adidaya menghancurkan negeri-negeri kamu muslimin.
Peristiwa ini menjadi satu perenungan serius bagi negeri-negeri kamu muslimin untuk kembali menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Sekaligus sebagai solusi dan mengimplementasikannya secara kafah (menyeluruh). Baik di bidang politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan lain-lain yang termaktub dalam sumber hukum Islam yakni Al Qur’an dan As sunah. Lupakah kita sebenarnya umat Islam diseluruh bumi Allah ini sesungguhnya adalah bersaudara. Tidak bisa kita biarkan kondisi umat rusak secara internal dan terganggu faktor eksternal (penjajahan dan hegemoni adidaya). Jangan sampai umat frustrasi berkepanjangan, karena kerusakan di segala aspek kehidupan akan menjauhkan kita dari keberkahan.*
Wallahua’lam bishawab.
