Fobia Syariat, Dana Umat Diembat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh : Mesi Tri Jayanti (Aktivis Dakwah Kampus)

 

Sistem kapitalisme pada hakikatnya telah nyata gagal dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Kezaliman yang berbuah pada problem tak berkesudahan menjadi realitas yang sedang dihadapi umat saat ini. Bahkan disaat bersamaan, umat malah didorong mengeluarkan dananya untuk menutup borok kelemahan sistem ini. Terlebih lagi, aspirasi umat untuk melaksanakan ajaran Islam secara kaffah justru dicampakkan bahkan dikriminalisasi

 

Di tengah kondisi keuangan negara yang defisit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Istana Negara, Senin (25/1). Jokowi menyampaikan besarnya potensi wakaf di Indonesia.

 

Jokowi menyebut potensi yang besar tersebut harus dibarengi dengan perluasan penyaluran wakaf. Wakaf tidak lagi hanya terbatas pada kegiatan ibadah, bisa dikembangkan untuk kegiatan sosial ekonomi. Nantinya wakaf akan memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat (Kontan.id)

 

Sejalan dengan presiden, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa pemanfaatan instrumen wakaf di Indonesia belum optimal. Padahal, menurutnya, dana wakaf dapat mendukung upaya mengatasi masalah pembangunan dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Bisnis.com)

 

Pernyataan tersebut pun diserang banyak pihak. Satu di antaranya adalah Rizal Ramli. Melalui akun twitternya @RamliRizal dia mengatakan bahwa pemerintah tidak konsisten. “Islamofobia digencarkan, tapi ketika kesulitan keuangan, merayu dan memanfaatkan dana ummat, wakaf dan dana haji. Kontradiktif amat sih ..,” tulisnya.

 

Wajar saja jika respons masyarakat geram dan mempertanyakan. Betapa selama ini pemerintah menjegal ajaran Islam, syariat Islam difitnah radikal, ulamanya dipersekusi dan dikriminalisasi. Namun ketika keuangan negara bermasalah, bersegera melirik dana umat

 

Bukan sistem kapitalis namanya jika tidak menjadikan aspek manfaat sebagai tolok ukur dalam mengambil kebijakan

 

Sistem keuangan yang diklaim mampu menjadi solusi atas kondisi defisit ini, nyatanya malah semakin oleng dan menambah permasalahan baru. Defisitnya anggaran dan kontraksi yang tajam menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk memanfaatkan dana wakaf

 

Berbeda dengan sistem keuangan dalam negara khilafah, Baitulmal adalah sebuah pos yang mengatur semua pemasukan dan pengeluaran negara khilafah. Setidaknya ada tiga hal yang membuat Baitulmal stabil dan kuat. Pertama, sumber Baitulmal banyak dan tidak sama sekali membebankan pada pajak dan utang. Kedua, pengaturan alokasi pengeluaran pun sudah jelas. Setiap jenis pengeluaran memiliki alokasi sumber pendanaannya.

 

Ketiga, penyusunannya tidak dilakukan tahunan, melainkan dilakukan sepanjang waktu sesuai alokasi yang diatur syariat. Sehingga, menghabiskan anggaran di akhir tahun tidak akan terjadi dalam sistem keuangan Baitulmal.

 

Dalam kitab Al Amwal, karya Abdul Qadim Zallum, Baitulmal terdiri dari dua bagian pokok. Pertama, berkaitan dengan harta yang masuk ke Baitulmal dan seluruh jenis harta yang menjadi sumber pemasukannya. Kedua, berkaitan dengan harta yang dibelanjakan dan seluruh jenis harta yang harus dibelanjakan.

 

Hal terkait harta yang masuk atau pendapatan terbagi menjadi tiga pos sesuai dengan jenis hartanya.

 

Pertama, bagian fa’i dan kharaj. Bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pengaturan arsip-arsip pendapatan negara. Meliputi harta yang tergolong fa’i bagi seluruh kaum muslim dan pemasukan dari sektor pajak (dharibah) yang diwajibkan bagi kaum muslim tatkala sumber-sumber pemasukan Baitulmal tidak mencukupi.

 

Bagian fa’i dan kharaj tersusun dari beberapa seksi sesuai dengan harta yang masuk dan jenis harta tersebut, yaitu; pertama, seksi ghanimah mencakup ghanimah, anfal, fa’i, dan khumus. Kedua, seksi kharaj. Ketiga, seksi status tanah. Keempat, seksi jizyah. Kelima, seksi fa’i. Keenam, pajak (dharibah).

 

Perlu diketahui, dharibah atau pajak dalam Islam berbeda jauh dengan pajak dalam sistem demokrasi. Selain menjadi tumpuan APBN dan pajak, dalam sistem ini dibebankan pada seluruh warganya.

 

Sedangkan pajak dalam Islam hanya diberlakukan pada kaum muslim yang kaya saja. Pengambilannya bersifat temporal. Jika kondisi Baitulmal telah stabil, pemungutan pajak pun dihentikan.

 

Kedua, bagian pemilikan umum. Bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pencatatan harta milik umum. Juga berfungsi sebagai pengkaji, pencari, pengambil, pemasaran, pemasukan dan yang membelanjakan dan menerima harta-harta milik umum. Tidak boleh bercampur dengan harta lain, karena harta tersebut milik seluruh kaum muslim.

 

Adapun bagian pemilikan umum dibagi menjadi beberapa seksi berdasarkan jenis harta pemilikan umum, yaitu; seksi minyak dan gas, seksi listrik, seksi pertambangan, seksi laut, sungai, perairan dan mata air, seksi hutan, dan padang (rumput) gembalaan. Dan seksi aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus.

 

Negara tidak boleh memberikannya pada swasta apalagi asing. Negara hanya berhak mengelola dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat sepenuhnya. Bisa dalam bentuk biaya kesehatan, biaya pendidikan, dll.

 

Ketiga, bagian sedekah. Bagian ini menjadi tempat penyimpanan harta-harta zakat seperti zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ternak unta, sapi, dan kambing. Pos ini hanya didistribusikan pada delapan asnaf tidak boleh untuk selainnya, sesuai firman Allah SWT surat at-Taubah ayat 60.

 

Adapun pos belanja dalam Baitulmal adalah apa-apa yang harus dibelanjakan Baitulmal untuk keperluan yang mencakup pembiayaan bagian-bagian Baitulmal itu sendiri. Terbagi menjadi beberapa seksi dan biro, yaitu seksi dar al Khilafah, seksi mashalih ad-daulah dan seksi santunan, semuanya memperoleh subsidi dari badan fa’i dan kharaj.

 

Seksi jihad yang meliputi biro pasukan, biro persenjataan dan biro industri militer dibiayai seluruh bagian dari Baitulmal. Seksi penyimpanan harta zakat dibiayai dari pendapatan seksi zakat. Seksi penyimpanan harta kepemilikan umum dibiayai dari pendapatan kepemilikan umum berdasarkan tabanni Khalifah.

 

Seksi urusan darurat/bencana alam dibiayai dari fa’i dan kharaj serta dari harta kepemilikan umum. Jika kedua pos tersebut kosong, maka kebutuhannya dibiayai dari harta kaum muslim berupa sumbangan sukarela dan dharibah. Terakhir, seksi anggaran belanja negara (al Muwazanah al-ammah), pengendali Umum (al Muhasabah al-ammah) dan badan pengawas (al muraqabah) dibiayai dari fa’i dan kharaj.

 

Inilah pos-pos pendapatan dan belanja dalam Baitulmal. Pendanaannya yang bebas utang akan menjadikan seluruh kebijakannya independen. Ditambah dengan karakter penguasa yang amanah, akan mampu menetapkan kebijakan yang adil dan pro rakyat.

 

Begitu pun pendanaan yang tidak bertumpu pada pajak, akan meringankan beban rakyat. ditambah fungsi pemerintah sebagai penjamin kebutuhan umat, akan mampu menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Sungguh, semua ini akan bisa terwujud jika sistem pemerintahan negeri ini berlandaskan syariat, yaitu Khilafah. [Wallahua’lam]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *