Oleh: Devi Rahma Dona (Pegiat Opini Ideologis Lubuklinggau)
Liputan6.com, Jakarta – Pemilu 2024 menjadi titik baru regenerasi elite politik, mengingat dua periode masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir. Berkaca dari pengalaman Demokrat, suara partai berkuasa tersebut turun drastis dan kalah setelah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tidak lagi mencalonkan diri. Temuan survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research menunjukkan, PDIP tidak akan bernasib seperti Demokrat. Setelah menang pemilu legislatif pada 2014 dan 2019, PDIP diprediksi akan kembali unggul atau juara tiga periode berturut-turut.
“Jika pemilu digelar saat ini, PDIP meraih elektabilitas tertinggi yaitu sebesar 28,7 persen. Sedangkan Gerindra membayangi dengan elektabilitas 14,3 persen,” ujar Direktur Eksekutif indEX Research Vivin Sri Wahyuni dalam siaran pers, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Tiga partai politik lainnya dipastikan aman posisinya jika ambang batas parlemen tidak berubah, yaitu Golkar 9,4 persen, PKS 6,2 persen, dan PKB 5,1 persen. Sementara suara Demokrat hanya sebesar 3,5 persen, disusul PPP 3,0 persen, Nasdem 2,6 persen, dan PSI 2,5 persen. Temuan survei indEX menunjukkan, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan merupakan capres terkuat saat ini.Setelah dua kali bertarung dalam pilpres, absennya Jokowi pada 2024 memberi peluang kepada Prabowo untuk maju kembali dan memenangkan pilpres mendatang. Elektabilitas Prabowo paling tinggi di antara tokoh-tokoh lain, mencapai 21,1 persen.
Figur-figur di luar koalisi pendukung Jokowi pada pilpres lalu juga mendulang elektabilitas yang tinggi. Nama Anies yang kerap digadang-gadang sebagai lawan politik Jokowi meraih elektabilitas 13,3 persen, disusul oleh Sandiaga Uno sebesar 11,4 persen. Sebagai catatan, Prabowo dan Sandi sebelumnya berhadap-hadapan dengan Jokowi pada pilpres 2019 dan Anies-Sandi memenangkan Pilkada DKI 2017. Usai rekonsiliasi politik, Prabowo bergabung dalam kabinet periode kedua Jokowi dengan menjabat Menteri Pertahanan.
“Baik Prabowo maupun Sandi sama-sama figur Gerindra, sedangkan kader PDIP yang paling tinggi elektabilitasnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yaitu sebesar 9,9 persen,” tutur Vivin.
Survei indEX Research dilakukan pada 1-10 Februari 2020, dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(https://www.liputan6.com/news/read/4185783/survei-pdip-kembali-menang-pemilu-2024-prabowo-dan-anies-capres-terkuat?medium=dable__desktop&campaign=related_click_5)
Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan atau ketertarikan publik dalam memilih sesuatu, baik itu seorang figur, lembaga atau partai, maupun barang dan jasa dimana informasi tersebut didapatkan dari hasil berbagai survei. Secara bahasa istilihan elektabilitas ialah hasil serapan dari Bahasa Inggris yaitu “electability” yang artinya keterpilihan. Dan pada umumnya untuk meningkatkan elektabilitas sebuah objek “barang, jasa, orang, lembaga” maka objek tersebut harus populer dan memenuhi kriteria keterpilihan, misalnya:
Dikenal baik oleh masyarakat luas, terbukti memiliki kinerja yang baik, memiliki prestasi di bidang tertentu, memiliki rekam jejak yang positif di bidangnya.
[Perbedaan Eelektabilitas Dan Popularitas]
Dalam hal ini kedua istilah tersebut berhubungan namun memiliki pengertian yang berbeda. Popularitas ialah tingkat keterkenalan suatu objek di mata masyarakat sedangkan elektabilitas ialah tingkat keterpilihan objek yang dimaksud. Artinya seseorang yang populer di masyarakat belum tentu memiliki elektabilitas tinggi sehingga layak dipilih. Begitu pun sebaliknya seseorang yang punya elektabilitas mungkin saja tidak dipilih karena tidak populer di mata masyarakat.
Dalam bidang politik, popularitas seorang figur merupakan modal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian publik. Popularitas tersebut nantinya akan dapat mendongkrak elektabilitas figur tersebut dengan membangun pencitraan, baik secara langsung di masyarakat maupun melalui berbagai media massa.
[Hubungan Kampanye Politik Dan Elektabilitas]
Kampanye politik merupakan serangkaian usaha komunikasi secara terencana yang dilakukan sekelompok orang untuk mendapatkan dukungan dari publik. Untuk meningkatkan elektabilitas seseorang umumnya kampanye politik yang dilakukan ialah dengan pencitraan politik. Dalam kegiatan kampanye politik, seringkali dilakukan pencitraan dengan tujuan untuk membentuk opini publik mengenai seorang figur yang diangkat. Pencitraan politik ini biasanya dilakukan secara persuasif untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari pemilih.
[Elektabilitas Dalam Demokrasi]
Elektabilitas tingkat keterpilihan atau ketertarikan publik pada seseorang/objek menjadi peninjau seberapa besar peluang seseorang dalam memenangkan pertarungan dalam kancah politik. Untuk meningkatkan elektabilitas ini pun saat ini caranya cukup beragam, mulai dari pencitraan sampai dengan penipuan besar-besaran pada masyarakat yang menjadi sasaran karena suaranya begitu penting semi mendapat kedudukan. Sebenarnya hal ini bukanlah hal aneh dalam sistem demokrasi kapitalis. Dengan tolak ukur yang sekuler, maka tidak akan menghiraukan aturan atau pandangan agama dalam menilai suatu perbuatan. Segala hal yang dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas ini misalnya, dilakukan dengan cara yang halus, mengena, seolah benar-benar baik, jujur, amanah citranya, bermasyarakat, merakyat, tentu tidak akan dzalim kelak ketika menjadi wakil rakyat atau bahkan pemimpin yang mengayomi hidup masyarakat. Namun sayang sungguh sayang, itu hanyalah mimpi di siang bolong dalam sistem saat ini. Rakyat hanya dimanja dan dipuja menjelang pemilihan atau pemungutan suara, selepas itu janji-janji manis berubah menjadi sumpah serapah rakyat, yang merasa mereka ditipu dan dianiaya. Karena nyatanya bukan keadilan dan kesejahteraan yang mereka dapat justru sebaliknya. Inilah jika berhukum pada aturan manusia.
[Elektabilitas Dalam Islam]
Boleh saja meningkatkan elektabilitas di tengah masyarakat, namun hukum syara’ tetap menjadi standar dalam berbuat. Sebab kaum muslim yang menyadari bahwah amanah itu sesuatu yang berat pertanggungjawabannya, maka sulit dicari orang yang akan dengan mudah dimintai atau diberikan jabatan. Karena mereka paham kelak Allah akan bertanya tentang jabatan itu didapat dengan cara apa dan digunakan untuk apa. Islam tak mengenal elektabilitas dalam memprediksi menang atau kalah. Sebab standarnya jelas, haq-bathil, halal-haram yang ketika seseorang tak memiliki standar itu maka dia akan terbuang dari peluang menjadi seorang pemimpin. Terlebih lagi PDIP yang dalam hal ini, sebagaimana kita tahu adalah partai yang jelas-jelas menolak syariat Allah, memusuhi umat muslim, dan menjadi bagian untuk menangguhkan kebangkitan Islam. Kemudian dalam sistem Islam memilih pemimpin bukan sesuatu yang ringan, akan dicari yang terbaik di antara yang baik-baik. Tentu pula memiliki kriteria wajib seorang pemimpin agar dapat memimpin dengan baik.
[Pemimpin Dalam Islam]
Saat membincangkan sistem pemerintahan Islam (Khilafah), Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Hukm fiî al-Islam menyebutkan syarat-syarat syar’i yang wajib ada pada seorang pemimpin (Imam/Khalifah) yaitu: (1) Muslim; (2) laki-laki; (3) dewasa (balig); (4) berakal; (5) adil (tidak fasik); (6) merdeka; (7) mampu melaksanakan amanah Kekhilafahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw.
Syaikh an-Nabhani juga menyebutkan syarat tambahan—sebagai keutamaan, bukan keharusan—bagi seorang pemimpin di antaranya: (1) mujtahid; (2) pemberani; (3) politikus ulung.
Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Afkar as-Siyasiyyah menyebutkan beberapa karakter seorang pemimpin yaitu:
Pertama, berkepribadian kuat. Orang lemah tidak pantas menjadi pemimpin. Abu Dzar ra. pernah memohon kepada Rasululah saw., untuk menjadi pejabat, namun beliau bersabda:
يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا
“Abu Dzar, kamu ini lemah, sementara jabatan ini adalah amanah. Pada Hari Pembalasan amanah itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil amanah tersebut sesuai dengan haknya dan menunaikan kewajiban dalam kepemimpinannya.” (HR Muslim).
Kedua, bertakwa. Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya, menuturkan, “Rasulullah saw., jika mengangkat seorang pemimpin pasukan atau suatu ekspedisi pasukan khusus, senantiasa mewasiatkan takwa kepada dirinya.” (HR Muslim).
Seorang pemimpin yang bertakwa akan selalu menyadari bahwa Allah SWT senantiasa memonitor dirinya dan dia akan selalu takut kepada-Nya.
Ketiga, memiliki sifat welas kasih. Ini diwujudkan secara konkret dengan sikap lembut dan bijak yang tidak menyulitkan rakyatnya. Terkait ini Rasulullah saw. pernah berdoa:
اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ
“Ya Allah, siapa saja yang diberi tanggung jawab memimpin urusan umatku dan menimbulkan kesulitan bagi mereka, maka persulitlah dia. Siapa saja yang memerintah umatku dengan sikap lembut (bersahabat) kepada mereka, maka lembutlah kepada dia.” (HR Muslim).
Keempat, penuh perhatian kepada rakyatnya. Maqil bin Yasar menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, “Siapa saja yang memimpin pemerintahan kaum Muslim, lalu dia tidak serius mengurus mereka, dan tidak memberikan nasihat yang tulus kepada mereka, maka dia tidak akan mencium harumnya aroma surga.” (HR Muslim).
Kelima, istiqamah memerintah dengan syariah. Diriwayatkan bahwa Muadz bin Jabal, saat diutus menjadi wali/gubernur Yaman, ditanya oleh Rasulullah saw., “Dengan apa engkau memutuskan perkara?” Muadz menjawab, “Dengan Kitabullah.” Rasul saw. bertanya lagi, “Dengan apalagi jika engkau tidak mendapatinya (di dalam al-Quran)?” Muadz menjawab, “Dengan Sunnah Rasululllah.” Rasul saw. bertanya sekali lagi, “Dengan apalagi jika engkau tidak mendapatinya (di dalam al-Quran maupun as-Sunnah)?” Muadz menjawab, “Aku akan berijtihad.” Kemudian Rasulullah saw. berucap, “Segala pujian milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah ke jalan yang disukai Allah dan Rasul-Nya.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Baihaqi)
Jelas lah bahwah dengan demikian elektabilitas yang menjadi tingkatan keterpilihan publik terhadap seseorang atau objek haruslah berbanding lurus dengan apa mereka nanti memimpin. Jika cara mendongkrak elektabilitas ini saja sudah slah, apalagi dalam mengambil kedudukan/jabatan, hingga cara memimpin yang itu harus dipertanggungjawabkan.
“Wa Allahu ‘Alam Bishawwab”
