Oleh : Citrawan Fitri, S.Mat., M.Pd (Moramo, Sulawesi Tenggara)
Saat ini angka pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 masih terus melonjak. Per 15 Mei 2020, ada 17.025 kasus positif Covid-19 di Indonesia, dengan penambahan 529 pasien Covid-19 dalam 24 jam terakhir. detiknews.com (16/05)
Di tengah pandemi yang belum berakhir. Muncul wacana sekolah dibuka kembali pada pertengahan Juli 2020. Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid menegaskan bahwa pembukaan sekolah tersebut dilakukan di daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman dari wabah corona.
Hamid mengatakan nantinya kegiatan sekolah akan menggunakan protokol kesehatan di area institusi pendidikan yang sudah ditentukan pemerintah. Dan diwajibkan memakai masker. Tapi ia tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pihaknya bakal menetapkan protokol kesehatan tersendiri maupun pembatasan jumlah siswa. www.cnnindonesia.com (09/05)
Wacana itu tidak disambut positif oleh Federasi Serikat Guru Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriawan, ia meragukan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terlihat tak sinkron dalam penanganan corona. Ia mengatakan bahwa “Kalau ingin membuka sekolah di tahun ajaran baru, oke itu kabar baik. Tapi [datanya] harus betul-betul [tepat], mana [daerah] yang hijau, kuning, merah”. www.cnnindonesia.com (09/05)
Kemudian Satriawan juga mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan Kemendikbud terkait pembukaan sekolah. Misalnya mengatur teknis penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tahun ajaran baru tak mungkin terlaksana tanpa adanya PPDB. Dan belajar dari tahun-tahun sebelumnya, sekolah kerap menerima antrean orang tua siswa baru meskipun pendaftaran dilakukan daring.
Maka dikhawatirkan siswa dan guru akan menjadi korban wabah corona jika rencana Kemendikbud membuka sekolah pertengahan Juli diputuskan. Mengingat pemerintah pusat dan daerah kerap memegang data penyebaran virus yang berbeda-beda. www.cnnindonesia.com (09/05)
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga mengingatkan Kemendikbud harus berhati-hati menerapkan kebijakan ini. Sebab menurutnya, saat ini penyebaran virus corona justru telah terdeteksi di seluruh provinsi di Indonesia. www.muslimahnews.com (15/05)
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono turut bersuara, ia mengatakan masih berisiko jika membuka sekolah pada pertengahan Juli 2020. www.muslimahnews.com (15/05)
Sikap yang ditunjukkan pemerintah saat ini terkesan tidak memikirkan bagaimana dampak yang akan terjadi pada rakyatnya. Pasalnya, di tengah pandemi yang masih menunjukkan jumlah positif yang belum mereda, pemerintah mengeluarkan wacana sekolah akan aktif seperti biasa. Tanpa melihat apakah kebijakan itu akan efektif bagi rakyat karena dilakukan tanpa diiringi kepastian bahwa virus tidak lagi menyebar dan mereka yang terinfeksi sudah diisolasi.
Faktanya untuk memastikan siapa saja yang terinfeksi melalui tes massal dan PCR saja belum dilakukan. Pemerintah selalu beralasan kekurangan alat. Jika rakyat mau melakukan tes secara mandiri, biaya harus ditanggung sendiri dan tak murah. Jelas semakin menambah kesulitan rakyat di tengah pandemi.
Oleh sebab itu, sulit rasanya ketika hendak menyambut optimis atas kebijakan pemerintah membuka sekolah lagi pada pertengahan Juli. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan ketidakjelasan pemerintah menangani wabah corona hingga saat ini. Meski diberlakukan PSBB, jumlah rakyat yang terpapar virus masih terus bertambah. Bahkan hal ini juga mengundang kebingungan kepala negara menghadapinya.
Semua kebijakan tersebut tentu muncul dari rezim ruwaibidhah. Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
“Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.” (HR. al-Hakim, al-Mustadrak‘ala as-Shahihain, V/465)
Satu komando dari negara dalam menangani wabah Covid-19 ini sangat penting. Kebijakannya dari pusat hingga daerah sejalan dan tidak tumpang tindih. Semua diperuntukkan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Selain itu, kebijakan yang baik terkait Covid-19 perlu selalu didukung oleh data-data yang valid dan akurat agar kebijakan yang dikeluarkan negara tidak salah.
Tak ada yang bisa menggantikan semua peran negara tersebut, apalagi rakyat. Kesemuanya ini hanya akan terwujud jika sistem pengaturan segala aspek kehidupan masyarakat didasarkan pada konsep Islam yang diterapkan secara kafah dalam naungan Khilafah Islamiyah.
Wallahu a’lam bishshawab
