Oleh: Anggun Permatasari
Asuransi jiwa merupakan produk investasi yang sangat lucu, malah bisa dibilang konsepnya sangat mengerikan. Polanya adalah nasabah membayar uang kepada perusahaan asuransi, sedangkan perusahaan memberikan sejumlah “manfaat” kepada nasabah kalau nasabah jatuh sakit/meninggal dunia. Anehnya, banyak orang berbondong-bondong berjudi dengannya.
Menjelang tahun baru masehi lalu, publik dikejutkan dengan skandal gagal bayar Asuransi Jiwasraya. Dikutip dari laman berita CNN Indonesia.com., Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah menjadi sorotan masyarakat. Asuransi jiwa tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp32,89 triliun untuk kembali sehat.
Pastinya para nasabah Jiwasraya tidak menduga perusahaan asuransi yang dipilihnya bakal collapse. Karena, konon Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia (Hindia Belanda). Didirikan dengan akta Notaris William Hendry Herklots Nomor 185. wikipedia.org. Kenyataannya, usia dan posisinya sebagai perusahaan milik negara tidak menjadi jaminan kredibilitas dan profesionalitas Jiawasraya.
Dilihat dari total klaim yang diajukan nasabah yang belum bisa dicairkan sekitar 13T. Kemudian meminta dana talangan negara 30T lebih untuk menyehatkan diri, kasus ini merugian negara terbesar ke 2 setelah kasus BLBI di rezim sebelumnya.
Beragam spekulasi banyak dikemukakan pakar ekonomi terkait latar belakang kebangkrutan Jiwasraya. Salah satunya Said Didu, sebagai pengamat BUMN dia menganggap ada ‘perampokan keuntungan’ terutama menjelang tahun politik. Ini sejalan adagium ‘BUMN sebagai sapi perah partai dan rezim penguasa’.
Skema pengelolaan BUMN di alam kapitalis neolib adalah model korporasi. Keterlibatan lingkaran kekuasaan dalam memanfaatkan BUMN untuk mempertahankan eksistensi individu dan partainya sudah menjadi rahasia umum.
Mereka memutar otak untuk mencari keuntungan dengan menabrak rambu-rambu halal-haram. Pastinya yang sarat riba dan maisir/gambling berujung krisis/kebangkrutan. Dan sebagai jalan keluarnya, negara memberi talangan. Inilah yang disebut perampokan besar-besaran terhadap negara secara legal. Yang menikmati hasil segelintir kaum kapitalis, pemilik bank, dan elit BUMN untuk melanggengkan kursi kekuasaan. Namun, lagi-lagi rakyat yang menjadi korban.
Sedangkan, menurut pengakuan Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sasongko, latar belakang lain kebangkrutan sebenarnya Jiwasraya sudah lama tidak sehat. Dalam mengelola saham, cara yang diambil sangat berisiko (unprudent) dan serampangan. Untuk mengatasinya dengan menjual ‘JS Saving Plan’ asuransi-investasi (bancassurance) berbunga sangat tinggi ke masyarakat dan Jiwasraya menanam modalnya di bursa saham, bahkan dengan membeli saham gorengan atau abal-abal (saham perusahaan yg ‘digoreng’ seolah sangat menguntungkan).
Secara kasat mata itu merupakan tindakan gegabah pada pengelolaan investasi Jiwasraya. Pengelola bermain serampangan dalam membeli saham dan reksa dana. Memang dalam sistem ekonomi kapitalis, perusahaan asuransi akan memutar dana dari nasabah dalam pasar saham.
Sehingga, perusahaan bisa mendapat benefit dari laba yang dihasilkan. Namun seringnya, ketika banyak nasabah yang mengajukan klaim, dana tidak bisa dicairkan karena tidak likuid.
Beliau juga mengatakan skema ponzi membuat perusahaan harus menggunakan setoran premi dari anggota untuk membayarkan klaim yang jatuh tempo setiap hari. Pada gilirannya, terjadi gagal bayar polis asuransi.
Dari penjabaran di atas, Laporan keuangan yang tidak akuntable harusnya menjadi warning bagi otoritas atau lembaga negara yang berwenang melakukan pemeriksaan sebelum terjadi kasus gagal bayar. Namun, kelicikan perusahaan menyulap laporan keuangan sedemikian rupa membuat nasabah tertipu.
Sayangnya, karena statusnya sebagai perusahaan plat merah, kasus Jiwasraya sepi dari pemberitaan dan seakan ditutup-tutupi. Persoalan ini bertambah buruk mengingat BUMN seringkali menjadi tumpuan para petinggi dan sponsorship beragam proyek individu dan korporasi di lingkaran kekuasaan. Contoh: Jiwasraya mensponsori kedatangan klub bola dunia Manchester City.
Sebenarnya permasalahan gagal bayar dan kebangkrutan yang dialami BUMN tidak hanya dialami Jiwasraya. Contoh: yang sedari dulu mengeluhkan kerugian adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ini tentunya terjadi karena daulat gurita kapitalisme yang sangat kuat mencengkeram Indonesia.
Skandal ini mestinya menyadarkan umat akan buruknya sistem kapitalisme. Tidak ada sedikitpun kebaikan dan maslahat bagi umat. Sistem ini sebenarnya hanya dipertahankan oleh mereka yang tamak harta dan kekuasaan. Persekongkolan penguasa dengan para begundal kapitalis tentunya membuat sempurna eksistensi sistem ini untuk terus bercokol di negeri ini.
Hanya sistem Islamlah yang mampu memberikan jaminan kesehatan dan kesejahteraan lahir-batin secara adil, merata dan gratis. Karena jaminan kesehatan merupakan salah satu hal dasar yang wajib dipenuhi negara untuk umatnya.
Sejarah peradaban yang diukir di bawah naungan daulah islam membuktikan keberhasilan negara membangun peradaban gemilang. Pastinya itu semua bisa terwujud karena penguasa bersandar pada al-quran dan sunnah.
Will Durrant dalam bukunya “The story of Civilization” menuliskan, Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak, sekaligus memenuhi keperluannya.
Rumah Sakit Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit, tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarahwan berkata, bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.
Contoh di atas merupakan bukti keberhasilan daulah Islam dalam memberikan pelayanan kesehatan secara penuh kepada umat.
Sistem kekhilafan tidak akan menyerahkan urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti kesehatan kepada lembaga asuransi seperti BPJS apalagi perusahaan swasta.
Nabi SAW. berpesan, “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin. Jadi, penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (Bukhari dan Muslim).
Dengan terwujudnya kesejahteraan umat yang merata, umat tidak perlu memikirkan jaminan kesehatan terhadap diri dan keluarganya. Dan sejatinya asuransi adalah produk jahat sistem kapitalis neolib yang tidak bertanggungjawab terhadap nasib rakyatnya. Wallahu alam.
