Diplomasi yang Berujung Petaka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh: Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd
Praktisi Pendidikan

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.(8). Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka Itulah orang-orang yang zalim(9).” (TQS. Al Mumtahanah :8-9)

Ayat al Qur’an di atas berisi tata cara seorang muslim bermuamalah dengan orang kafir (nonmuslim). Ayat tersebut sekaligus menjadi rambu-rambu bagi seorang muslim untuk tidak menjadikan kafir harbi sebagai teman. Ayat ini menjadi rujukan bagi kita dalam menimbang peristiwa beberapa waktu lalu.

Seperti telah diketahui, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard ‘Mike’ Pompeo melakukan lawatan ke Indonesia, menyusul kunjungan Wakil Menteri Pertahanan AS dan delegasi US International Development Finance Corporation (DFC). Pompeo bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada kamis, 29 Oktober 2020 lalu (news.detik.com, 29/10/2020).
Sebelum bertemu Presiden Joko Widodo, Pompeo bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Pada kesempatan tersebut, Retno mengundang investor Amerika Serikat (AS) untuk investasi di Kepulauan Natuna. AS memang merupakan salah satu investor utama Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi AS ke Indonesia sebesar 279 juta dola AS pada kuartal III 2020 untuk 417 proyek. Dengan jumlah tersebut, AS menempati posisi ke-7 negara dengan investasi terbesar. Retno mendorong pebisnis AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, termasuk untuk proyek-proyek di pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers, Kamis 29 Oktober 2020 lalu (galamedia.pikiran-rakyat.com, 1 November 2020).

Kunjungan Pompeo ke Indonesia merupakan rangkaian perjalanannya ke India, Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia pada 25-30 Oktober 2020. Kunjungan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan China dalam mencari dukungan negara-negara di Asia, khususnya soal konflik Laut China Selatan, yang diklaim sebagai wilayah milik China. Klaim tersebut ditentang oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Kepulauan Natuna tengah terancam dampak dari konflik Laut China Selatan (LCS). Konflik memanas usai China mengklaim sepihak 90 persen dari perairan LCS. Terkait hal tersebut, Retno mengatakan menolak berbagai klaim maritim di wilayah perairan tersebut. Ia mengatakan konvensi PBB tentang hukum laut atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) merupakan acuan hukum yang harus diterapkan dan dihormati semua negara. Sikap tersebut sejalan dengan upaya AS menentang klaim China tersebut. Bahkan, kedua negara telah sepakat bekerja sama untuk melindungi ketahanan LCS. Di sisi lain, kapal patroli Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China kerap mengganggu Indonesia dengan memasuki zona maritim NKRI di Kepulauan Natuna. Aparat militer Indonesia tak bisa berbuat banyak karena Beijing menyatakan wilayah tersebut masuk dalam zona bebas terkait klaim sembilan garis putus-putus (nine dash line).

Sementara itu, Duta Besar China Xiao Qian menyebut kedatangan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo ke Indonesia memprovokasi hubungan bilateral China-Indonesia. Xiao Qian menentang keras tindakan Menlu AS tersebut, menurutnya, pernyataan keliru Pompeo juga justru semakin menunjukkan intensi buruk AS, disamping telah mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan. Dilansir dari situs resmi Kedutaan Besar China di Indonesia, menurut Qian, di tengah kunjungannya ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo telah melakukan serangan yang tidak berdasar terhadap China, telah memprovokasi hubungan China-Indonesia, serta telah mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan (new.detik.com, 29/10/2020).

Indonesia memang negara yang sangat potensial, bak gadis seksi yang menjadi incaran para pria. Kekayaan alam yang melimpah, bonus demografi, dan letaknya yang sangat strategis menjadi alasan adanya tarik menarik kepentingan antara Kapitalisme Barat yang diusung AS dan kapitalisme Timur yang diusung China. Baik AS maupun China sangat berkepentingan mencengkeram Indonesia lebih kuat. Sementara itu, kunjungan Menlu AS merupakan upaya mendesakkan kepentingannya atas Indonesia, sayangnya pihak Indonesia semakin lemah kedaulatan politiknya, sehingga kebijakan Indonesia bisa didikte AS.

Selain bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menlu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo juga bertemu dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdlatul Ulama (NU). Acara tersebut digelar di Hotel Four Season Jakarta dengan tajuk “Nurturing The Share Civilization Aspirations of Islam Rahmatan Lil Alamin The Republic of Indonesia and The United Stated of America (nasional.okezone.com, 29/10/2020).

Sebenarnya bila kita cermati, kunjungan Menlu AS ke Ormas Islam ini sangat jelas untuk mengarahkan bagian dari umat di negeri ini agar bangga pada pandangannya yang sesat tentang Moderasi Islam. Moderasi Islam tidak lain merupakan upaya mengambil Islam sebagaimana yang diinginkan Barat.

Umat Islam yang moderat tidak akan mempermasalahkan neoimperialisme Barat terhadap negeri muslim, tidak mempermasalahkan upaya liberalisasi budaya dan agama yang dilakukan secara masif terhadap negeri muslim, tidak akan mempermasalahkan penghinaan dan pelecehan yang dilakukan Barat terhadap Islam, Rasulullah saw. dan kaum muslimin. Intinya, lebih cenderung kepada orang kafir dibandingkan kepada sesama muslim.

Inilah yang sangat diinginkan oleh Barat, yakni memberikan gambaran dan pemahaman yang keliru tentang Islam rahmatan lil’alamin.
Islam sesungguhnya merupakan rahmatan lil’alamin, namun rahmatan lil’alamin-nya Islam itu karena kemuliaan dan kebenaran seluruh ajarannya yang universal, bukan harus disesuaikan dengan ajaran agama lain. Islam rahmatan lil’alamin hanya akan terwujud bila kaum muslimin menerapkan aturan Islam secara kafah. Sangat dikhawatirkan, apabila perbedaan ini terus terjadi pada hal-hal yang ushul (pokok-dalam agama) akan berpotensi memunculkan perpecahan di tengah umat.

Dalam Islam, sikap umat Islam terhadap kaum kafir didasarkan pada istilah dan kategorisasi kaum kafir yaitu kafir harbi dan kafir dzimmi. Negara Kafir harbi adalah negara kafir yang memerangi umat Islam. Kafir harbi, yang kadang disebut juga dengan ahl al-harb atau disingkat harb saja (Haykal, 1996:1411), dikategorikan lagi menjadi kafir harbi hukman (kafir harbi secara hukum/de jure) dan kafir harbi haqiqatan/kafir harbi fi’lan (kafir harbi secara nyata/de facto).

Interaksi dengan kaum kafir harbi asasnya adalah interaksi perang; tidak boleh ada perjanjian apa pun dengan negara kafir seperti ini, misalnya penjanjian politik (seperti hubungan diplomasi), perjanjian ekonomi (seperti ekspor-impor), dan sebagainya. Perjanjian hanya boleh ada setelah ada perdamaian (ash-shulh). Warga negaranya tidak diberi izin masuk ke dalam negara khilafah, kecuali jika dia datang untuk mendengar kalamullah (mempelajari Islam), atau untuk menjadi dzimmi dalam naungan negara Khilafah. Jika warga negara dari negara kafir ini tetap masuk ke negara Khilafah, bukan untuk mendengar kalamullah, juga bukan untuk menjadi dzimmi, maka jiwa dan hartanya halal, yaitu dia boleh dibunuh, atau dijadikan tawanan, dan hartanya boleh diambil (AnNabhani, 1990: 293). Hal ini membuat khilafah mampu menutup celah dikte asing atas kebijakan politiknya, juga melindungi ancaman perpecahan umat.

Selain itu, bila negara Islam akan melakukan kerjasama dan mengundang investor dari negara kafir -selain kafir harbi-harus memperhatikan empat hal, yakni: 1) Investasi tidak pada sektor strategis, 2) tidak membahayakan umat, yakni bukan bidang yang vital bagi kehidupan umat, 3) Barang yang dikelola dan diproduksi merupakan barang halal, 4) Tidak mengelola kepemilikan umum negara Islam.

Itulah prinsip pengelolaan dan tata cara bermuamalah dengan negara kafir. Hendaklah kita menaati apa yang telah Allah Swt. tetapkan, bersegera dalam memenuhi seruanNya. Mari kita renungkan terjemahan QS. Ali Imran: 28 berikut:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (teman akrab, pemimpin, pelindung, penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin”

Wallahu’alam bishshawab []

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *