Dilema Kesehatan dan Ekonomi Bagi Pedagang Pasar Dikala Pandemi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh : Nisa Andini Putri (Mahasiswi Bengkulu)

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKPPI) mencatat sebanyak 529 pedagang positif corona (Covid-19) di Indonesia. Kemudian, di antara ratusan pedagang yang positif corona tersebut sebanyak 29 lainnya meninggal dunia (dikutip dari okezone.com, 13 juni 2020). Dan dari Ketua Bidang keanggotaan DPP IKAPP, Dimas Hermadiyansyah mengatakan bahwa terdapat 13.450 pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Sebanyak 12,3 juta orang tercatat menjadi pedagang di pasar tersebut. (dikutip dari okenews.com, sabtu 13 juni 2020).

Angka yang tidak sedikit tentunya, pasar bisa menjadi tempat klaster baru penambahan kasus (covid-19) di Indonesia. Beberapa upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan (Covid-19) di sejumlah pasar. Diantaranya, melakukan kebijakan untuk melakukan Rapid test secara massal kepada mereka agar mampu medeteksi pedagang yang terpapar Covid-19. Namun para pedagang memberikan reaksi penolakan terhadap hal ini, bahkan mereka mengusir petugas kesehatan yang mendatangi mereka. Hal ini terjadi pada ratusan pedagang dan pengunjung pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengusir petugas Covid-19 yang akan memeriksa pedagang (dikutip dari kumparannews.com, rabu, 10 Juni 2020).

Dengan melihat sudah adanya penolakan dari pedagang untuk dilakukannya Rapid Test ini membuktikan bahwa mereka belum sepenuhnya paham terhadap kondisi yang terjadi, serta bahaya nya Wabah ini, yang sudah menjadi persoalan di dunia. Sehingga pemerintah dan pihak dinas terkait harus memikirkan cara yang mampu membuat masyarakat sadar akan pemutusan rantai penyakit menular ini. Karena keberhasilan untuk memutuskan rantai wabah juga merupakan salah satunya keberhasilan dalam melakukan edukasi dan promosi kesehatan ke tengah-tengah masyarakat. Masyarakat hanya mengetahui, bahwa mereka di pasar hanya sekedar melakukan transaksi jual beli. Hal ini seharusnya mampu membuat pemerintah memberikan edukasi dengan detail dan rinci bahwa pasar adalah komunitas berkerumunan banyak orang yang menjadi penularan terbanyak dari Pandemi ini.

Persoalan lainnya adalah bahwa interaksi di pasar bukan hanya melibatkan manusia, namun juga barang yang diperjual belikan dan juga uang. Padahal virus bisa berpindah tempat bukan hanya dengan perantaraan manusia, tapi juga melalui benda, seperti uang dan barang lain nya. Inilah yang meningkatkan risiko penyebaran virus secara massal di pasar. Selain memahamkan tentang bahaya dari Wabah, Masyarakat juga harus dipahamkan perannya sebagai rakyat untuk dapat patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, upaya pemerintah baru sebatas melakukan tes massal dan menerapkan protokol kesehatan. Padahal tes semacam ini hanya efektif untuk mengetahui siapa yang sakit dan yang sehat. Sementara itu bila pasar tetap beroperasi seperti biasa, upaya pencegahan penyebaran virus super kecil ini, bak api jauh dari panggang. Alih-alih mencegah, virus justru semakin leluasa menemukan celah menginfeksi manusia.

Dilema antara ekonomi dan kesehatan
Wabah Pandemi covid-19 mau tidak mau harus memiliki solusi terbaik di dalam semua sisi. Termasuk dari sisi ekonomi dan kesehatan. Dari hati kecil pedagang tentu mereka merasakan takut dengan Virus yang sudah memakan jutaan rakyat di Dunia, disisi lain mereka harus mencari untuk menafkahi kebutuhan yang ada didalam kehidupan mereka. Menjadi persoalan yang pelik, antara ekonomi dan kesehatan.

Kebijakan pemerintah seperti “New Normal“ pun ternyata menyumbangkan hasil angka tinggi kasus Covid-19 per hari. Sehingga harus ada kebijakan terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Sejatinya kesehatan dan keselamatan rakyat juga harus menjadi prioritas, bukan alih untuk membuka ekonomi, sehingga memakan angka kematian dan terinfeksi melonjak tinggi tentu bisa dibayangkan jika angka selalu melonjak tinggi, maka pemutusan rantai terhadap Covid-19 akan sulit di lakukan. Mengingat pasar adalah tempat berkerumun yang paling banyak, pemerintah harus melakukan kebijakan tegas terhadap hal ini. Penetapan protokol kesehatan yang tegas dan memberi pemahaman edukasi betapa Covid-19 bukanlah virus biasa. Baik terhadap pedagang maupun juga rakyat yang menjadi pembeli.

Sungguh, semua persoalan yang membelit manusia saat ini bermuara pada pengurusan yang rusak oleh penguasa terhadap berbagai hajat hidup masyarakat. Sistem kapitalisme dengan ciri materialismenya telah meniscayakan urusan rakyat bukan menjadi prioritas bagi penguasa.

Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang penguasa sebagai pengurus urusan umat. Aturan Islam menghadirkan jaminan bahwa kemaslahatan umat menjadi hal penting yang harus menjadi prioritas Negara. Dalam kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi, Islam menyelesaikannya dengan memperhatikan seluruh aspek secara menyeluruh. Negara hadir untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi ditengah rakyat, bukan hanya sebagai regulator. Rasulullah SAW bersabda:

…الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia uru”. (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Sesungguhnya apa bila perekonomi yang terdampak wabah akan sesegera mungkin diatasi terlebih dahulu, dan akan sesegera mungkin menuntaskan persoalan pokoknya. Selain itu Negara akan memberikan jaminan ekonomi, serta memenuhi kebutuhan hidup rakyat, baik saat pandemi, maupun tidak. Juga akan memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan rakyat. Baik pada keamanan pasar, kebersihan, sarana dan prasarana pasar, serta akan memeberlakukan dan memeperketat protokol yang suda dianjurkan pemerintah. Begitupun tempat masyarakat bertransaksi akan disediakan sesuai dengan prosedur kesehatan. Negara juga wajib menyediakan pasar yang kondusif dan bersih sehingga rakyat bisa beraktivitas didalamnya dengan nyaman dan aman, tanpa perlu berdesak desakan.

Rakyat akan diberikan edukasi yang jelas dan menyeluruh agar mematuhi aturan yang diterapkan demi keselamatan semuanya. Masyarakat yang dibangun diatas dasar Aqidah Islam, akan mentaati semua aturan yang didorong oleh ketakwaannya kepada Allah SWT. Tidak ketinggalan, sanksi yang tegas diterapkan dan diberikan apabila ada yang melakukan pelanggaran. Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu”. (TQS. An. Nisa’ [4]: 59).

Demikianlah sistem Islam menyelesaikan berbagai persoalan manusia dengan tuntas dan memuaskan. Sebab Islam adalah sistem yang lahir dari Sang Pencipta alam semesta, yang memahami bagaimana seharusnya manusia diatur dalam kehidupannya didunia. Dengan Islam, manusia akan hidup dalam keamanan dan kesejahteraan yang sesungguhnya.

Negara harus memiliki peran Riayah dan Junnah, yaitu mampu mengurusi dan menjadi pelindung rakyatnya. Hal ini akan didapatkan dalam konsep sistem pemerintahan Islam, sehingga dilema antara ekonomi dan kesehatan tidak terjadi di tengah-tengah wabah saat ini. Wallahu a’lam bisshawab

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

One thought on “Dilema Kesehatan dan Ekonomi Bagi Pedagang Pasar Dikala Pandemi

  • Memang tiada tempat bersandar yang paling nyaman kecuali kepada Allah, Dalam Sistem Islam Pemimpin tidak hanya sebagai Pengurus urusan rakyat tetapi Pemimpin juga sebagai Pelindung rakyat. Kalau kedua fungsi ini tidak melekat lagi kepada seorang Pemimpin maka tak layak disebut “Pemimpin”.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *