Oleh : Fatimah Salma, SP(Pendidik Generasi Home Shooling Mandiri)
Bupati Kuningan H Acep Purnama, SH MH hadir dalam acara Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM di Hotel Grage Sangkan Kuningan, yaitu Pelatihan Penerapan Teknologi Digital dan Pembuatan Website bagi UKM. Beliau mengatakan era industri 4.0 menuntut pelaku UMKM harus memahami dan menguasai digitaliasi di berbagai sektor industri. Penguasaan ini penting agar usahanya bisa semakin berkembang maju dan dengan digitaliasi para pelaku UMKM bisa beroperasi secara efektif dan efisien, serta produknya berkualitas baik dan bernilai harga bersaing. ( Kuningamass.com/4/7/2020)
KOMENTAR POLITIK
Pembangunan ekonomi bangsa merupakan hal yang sangat penting. Dengan kemajuannya, menjadi indikator sejahteranya suatu bangsa dan target Bangsa nol nilai kemiskinan di dalamnya.
Demikianlah pemerintah di negeri ini terus berfokus mengatasi kemiskinan. Kemajuan tekhnologi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah di dalamnya. Semua Perangkat baik infrastruktur maupun suprastrukur dirancangnya untuk menyesuaikan dengan kemajuan tekhnologi.
Zaman dengan era digitalisasi yang begitu pesat, membuat semua elemen di negeri ini harus segera beradaptasi. Dari elemen pemerintahan dalam menjalankan proses pemerintahannya, elemen kementrian dengan masing-masing kebijakannya dalam menjalankan semua proses nya, elemen hukum dan lain-lain. Tak terkecuali dalam program pemajuan ekonomi, yaitu seluruh kegiatan perekonomian harus segera beradaptasi dengannya. Maka tak heran dengan apa yang dilakukan oleh Bupati Kuningan H Acep Purnama dalam mengadakan Pelatihan Penerapan Teknologi Digital dan Pembuatan Website bagi UKM.
Hal ini sejalan dengan komando pusat yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, yang telah menyiapkan Lima program strategis agar Koperasi dan UMKM “naik kelas”, dan bertekad membawa produk-produk Koperasi dan UKM memiliki daya saing tinggi supaya bisa masuk dalam global value chain.
“Lima program ini sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Koperasi dan UMKM yang jumlahnya lebih dari 60 juta itu sebagai andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penyerapan tenaga kerja, terutama di tengah situasi perekonomian global yang kurang baik saat ini,” kata Menteri Koperasi Dan UKM Teten Masduki, dalam jumpa pers sekaligus acara perkenalan dengan wartawan di kantor Kemenkop dan UKM.
Lima program tersebut yaitu pertama, memperbesar akses pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga tercipta peluang dan permintaan terhadap produk-produk Koperasi dan UMKM. Salah satu caranya adalah dengan mendukung dan membantu penjualan secara online, dengan membuat regulasi agar perusahaan aplikasi dari luar negeri turut mempromosikan dan menjual produk Koperasi dan UMKM kita. Kedua, peningkatan kualitas produksi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa yang dihasilkan. Ketiga, menyangkut agregasi pembiayaan yang akan menjadi solusi untuk meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan UMKM. Keempat, pengembangan kapasitas manajemen dan usaha Koperasi dan UMKM yang diwujudkan antara lain melalui pemberian konsultasi, pelatihan dan pendampingan oleh para ahli. Selain untuk memperbaiki kualitas layanan, program ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk memasarkan produk ke luar negeri. Dan kelima adalah memberikan kemudahan dan kesempatan mengembangkan usaha bagi Koperasi dan UMKM.
Hanya saja ada hal yang patut dikritisi, mengingat ironisnya kebijakan ini. Fokus mengatasi masalah UMKM dan memajukannya, namun disisi lain kenyataan kebijakan ekonomi berpihak pada para kapital. Program pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang dilakukan pemerintah dinilai tidak efektif. Disisi lain, justru banyak program yang sangat kapitalistik, menguntungkan perusahaan besar. Ini diungkapkan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kuningan, Sadam Husen. Dia melihat pemerintah mulai melakukan kebijakan dalam penyelamatan UMKM tetapi masih pada posisi lebih ke pelatihan penggunaan teknologi dan perbaikan layanan dari UMKM. Beliau juga mengatakan bahwa program TKSK, BPNT, PKH sampai ke bantuan sandang dan pangan dana covid 19 oleh pemerintah kabupaten yang Leading sektornya ada di gugus tugas covid 19 sangat terlihat kapitalistik. Berapa ratus milyar dari program-program social dan dana covid 19 yang tersentralistik di perusahaan-perusahaan besar. (Kuninganmass.com, 5/7/2020)
Benar, senyatanya di negeri ini berlangsung penerapan sistem ekonomi kapitalis liberal. Hal ini perlu disadari, senyatanya program-program pemberdayaan UMKM adalah tipuan belaka. Di balik semua itu adalah demi mewujudkan kokohnya ekonomi liberal. Bagaimana tidak, dari adanya pengkelasan model usaha UMKM, koprasi hingga PT saja nampak jelas adanya liberalisasi, yaitu mengokohkan rantai dagang mereka. Dengan keberadaan UMKM dan koperasi menjadikan pasokan bahan baku dari nya tetap ada dan kokoh, disamping itu akan bisa memelihara daya beli masyarakat. Disamping itu kelas UMKM dan koperasi didesign tidak akan pernah bisa menangani bisnis skala besar menyaingi PT. Apalagi harus sampai target ekspor ataupun impor. Jika pun mau harus melalui birokrasi yang panjang dan ribet. Keberadaan UMKM dan koperasi hanyalah menyukseskan strategi monopoli pasar para pemilik modal.
Selain itu semua program pembangunan di negeri ini, sejalan dengan program SDGs, yang mana telah menjadi komitmen negeri ini.
Menlu Retno di Kementerian Luar Negeri RI menyatakan dalam peringatan hari jadi PBB ke-71 dapat menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya kemitraan Indonesia dan PBB, khususnya dalam pencapaian Agenda 2030 dan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan Indonesia juga berkomitmen mewujudkan agenda SDGs 2030 dan Perjanjian Paris terkait perubahan iklim. PBB sangat memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan SDGs. (https://www.medcom.id/24/10/2016)
SDGs adalah instrument PBB yang dikenal sebagai alat untuk melancarkan program hegemoni kapitalis dunia. SDGs yang sebelumnya MDGs berfokus diantaranya pada pengentasan kemiskinan dengan menyerahkan pada seluruh elemen masyarakat agar membangun sinergis, artinya pemerintah angkat tangan dalam hal ini.
Dari semuanya nampak program kemajuan ekonomi berada dibawah kendali kapitalis. Negeri ini tidak punya kedaulatan mengatur negerinya sendiri. Ini terjadi karena yang diterapkan didalamnya adalah sistem pemerintahan kapitalis sekuler, yang menjadikan pemimpin adalah pelayan para kapital.
Hal ini sangat berbeda dengan Islam. Islam sebagai sebuah ideologi yang diturunkan oleh Sang Maha Pencipta memiliki sistem aturan yang terpancar dari aqidah. Islam menjadikan bahwa pemimpin adalah wakil umat, dalam menerapkan seluruh hukum Allah dan dalam mengelola semua sumber daya alam yang diciptakanNya. Pemimpin bertanggungjawab atas semuanya dan dalam implementasinya pemimpin diibaratkan sebagai penggembala.
Program kesejahteraan umat menjadi fokus dalam menjalankan pemerintahannya. Kesejahteraan secara ekonomi akan diwujudkannya melalui mekanisme yang sama sekali tidak dibawah kendali kapitalis. Islam tidak menjadikan pengkelasan model usaha untuk memutar roda ekonomi masyarakat, melainkan memberikan ruang yang sangat luas bagi siapapun untuk melakukan kegiatan ekonominya, sampai pun dalam skala besar (ekspor/impor). Islam menetapkan birokrasi yang mudah, bahkan memudahkan akses bagi semuanya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ketika mengalami kemajuan tekhnologi seperti sekarang ini, Islam juga membuka ruang bagi semuanya untuk beradaptasi, bahkan akan mendorong kemajuan-kemajuan seperti ini. Tentu dengan catatan tekhnologi yang sangat ramah dan berperadaban.
Dalam mengatasi kemiskinan, islam tidak menyerahkannya pada elemen masyarakat. Melainkan negara lah yang bertanggungjawab melalui mekanisme yang sangat khas. Dari mulai keluarga dengan aturan hirarki jalur penafkahan, mendorong kepekaan dan kepedulian masyarakat dengan sistem zakat, infaq, dan shodaqoh, hingga negara dalam sistem pembiayaan dari baitul mal. Untuk masalah penafkahan, sangat berhubungan erat dengan dorongan kegiatan berekonomi masyarakat.
Demikianlah aturan Islam tentang bagaimana mengatasi persoalan kemiskinan yang sangat berbeda dengan sistem kapitalis sekuler.
Wallahu a’lam bish showab.
