Oleh: Aulia Rahmah (Kelompok Penulis Peduli Umat)
Kenaikan harga pangan terus berulang. Sudah beberapa hari ini konsumen tahu dan tempe mengeluh karena makanan kesukaannya menghilang di pasaran. Para penjual mengatakan bahwa akibat kenaikan harga kedelai impor, produsen tahu dan tempe gulung tikar. Jika keadaan seperti ini terus bertahan, dan negara enggan mewujudkan ketahanan pangan secara penuh, bukan tidak mungkin negeri kita tercinta ini akan kembali terjebak pada arus penjajahan. Indonesia akan mudah dijajajah karena sistem ketahanan pangannya lemah.
Bukankah penghasilan para produsen dan penjual makanan dari kedelai akan berkurang? Bukankah sumber protein termurah dan mudah diperoleh adalah tahu dan tempe? Bukankah ini akan berbengaruh terhadap gizi masyarakat? Tidakkah pemerintah terketuk hatinya untuk memberdayakan para petani dalam mewujudkan ketahanan pangan?
Menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso, kemandirian pangan terbukti rusak oleh ketentuan World Trade Organization (WTO) Agreement of Agriculture. Organisasi PBB yang menangani pangan dunia itu mengintruksikan agar Indonesia mengintegrasikan sistem pangan ke pangan dunia. Ini berarti Indonesia harus membuka keran impor bahan pangan untuk negerinya.
Dwi mencontohkan sebelum tahun 90 an, negeri kita dapat mencapai swasembada bawang putih dan kedelai. Namun ketika pemerintah membuka keran impor untuk komoditas keduanya, maka sampai hari ini 90 persen kebutuhan bawang putih dipenuhi dari Cina. Dan sekitar 80-90 persen kebutuhan kedelai Indonesia juga dipenuhi dari Amerika. “Konsep itu sudah mematikan petani bawang putih. Menyebabkan petani kedelai hilang juga. 2000-an dibuka keran impor dan kita sekarang full impor” Ucap Dwi kepada reporter Tirto.id(22/10/2020)
Dari peristiwa diatas kita dapati bahwa tidak selalu mengikuti regulasi PBB berdampak positif bagi kelangsungan hidup bernegara. Kemandirian pangan yang sudah diwujudkan justru rusak oleh tangan pemerintah sendiri. Pemerintahan yang menganut Sistem Ekonomi Kapitalisme Liberalisme gagal mewujudkan ketahanan pangan. Korporasi lebih diutamakan daripada kepentingan petani, produsen makanan, dan gizi masyarakat.
Dengan membanjirnya bahan pangan impor, distribusi dan harga pangan dikendalikan oleh korporasi, akibatnya kenaikan harga tak dapat terkendali. Ditambah dengan disahkannya UU Ciptaker baru-baru ini maka alih fungsi lahan pertanian akan terus berjalan. Petani dibuat was-was. Sudah produksi pangan berbiaya mahal, harganya pun tak dapat bersaing dengan bahan pangan impor.
Bagi bangsa yang benar-benar merdeka, kemandirian dan kedaulatan pangan adalah anugerah yang harus terus dilestarikan. Dengan Sistem Khilafah yang bersumber dari wahyu Allah, akan menjadikan sebuah negara benar- benar merdeka. Sistem Islam kaffah akan menutup jalan bagi asing untuk menguasai negeri.
Sistem Islam yang sempurna mampu mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Pasalnya, khalifah menjamin penuh kehidupan masyarakat yang menjadi tanggungannya. Dengan melestarikan kultur pertanian, negara memberi kemudahan kepada para petani segala akses terhadap lahan, pupuk, dan modal. Negara juga akan memberikan fasilitas pendidikan untuk melakukan riset-riset, pelatihan, dan pengembangan.
Negara juga akan menjamin semua tanah terkelola dengan maksimal. Negara juga akan mengadakan sarana dan prasarana untuk petani dari jalan, alat komunikasi, teknologi pertanian terbarukan, dan perairan.
Amat jelas terlihat perbedaannya antara negara yang benar-benar menunaikan tanggung jawabnya secara sempurna dunia akhirat dengan negara yang tanggung jawabnya abal-abal. Bagi negara penganut Demokrasi ketahanan pangan dengan memberdayakan para petani hanya akan buang-buang waktu dan tenaga saja, sebab nihil nilai materinya. Dalam Sistem Islam tujuan materi bukanlah yang hendak diraih, melainkan ridha Ilahi dan restu masyarakat yang diriayahi.
Wallahu a’lam bi ash-showab
