Demokrasi sebuah Ilusi, Islam Solusi Hakiki
dr. Retno
Ribuan massa mewakili berbagai elemen masyarakat berdemonstrasi di depan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Perwakilan Rakyat (DPR/MPR), di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (22/8) .
Massa menolak revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pilkada. Sehari sebelumnya ramai di medsos tagar kawal putusan MK dan peringatan darurat disertai gambar garuda Pancasila. Massa bergerak serentak tidak hanya di Jakarta tetapi juga di kota-kota besar lainnya. Rakyat menganggap bahwa Indonesia dalam kondisi darurat karena Undang-Undang dipermainkan sesuka hati. (voaindonesia.com, 22/8/2024)
Hal ini dipicu karena Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati revisi UU Pilkada dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dan revisi Undang-Undang ini akan menganulir putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengusungan calon Kepala Daerah di Pilkada dan putusan MK No 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon Kepala Daerah dihitung saat penetapan paslon di. KPU.
Salah satu massa demonstran Sineas Joko Anwar, yang kondang dengan nama Jokan, mengatakan dia mengikuti demo karena sudah muak dengan para penguasa yang selama ini menggunakan instrumen hukum untuk melenggangkan apa yang mereka mau.Padahal menurut pakar hukum Universitas Gadjah Mada Oce Madril bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Dan memiliki kekuatan eksekutorial. Jadi tinggal melaksanakan dan tidak boleh dirubah lagi.
Masyarakat mulai sadar dan melek politik. Mereka merasa harus bergerak dan menyuarakan kebenaran. Mereka menganggap ini bentuk kecurangan. Bahkan para komedian yang turun ke jalan. Kalangan mahasiswa dan buruh juga ikut aktif turun ke jalan. Mereka terpanggil karena Undang-Undang bisa diubah-ubah sesuka hati untuk memuluskan kepentingan individu atau kelompok.
Rakyat saat ini sudah menderita dan berharap ada figur pemimpin yang bisa mengayomi rakyat dan menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat. Kesengsaraan dan semua problematika rakyat Indonesia saat ini sejatinya bukan terpaku pada siapa yang memimpin negeri ini atau siapa kepala daerahnya. Tetapi karena penerapan sistem Kapitalisme yang akan melahirkan orang-orang yang haus akan kekuasaan dan akan melakukan segala upaya untuk bisa sampai pada kekuasaan yang diinginkannya.
Merubah Undang-Undang bukanlah sesuatu yang sulit. Karena dalam sistem Kapitalisme Undang-Undang memang dibuat oleh manusia/wakil rakyat.
Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam dimana hak pembuat Undang-Undang adalah Allah SWT sebagai Al-Khaliq dan Al Mudabbir (pengatur). Akibat penerapan Undang-Undang buatan manusia inilah yang membuat rakyat sengsara, hidup semakin sempit.
ISLAM SOLUSI HAKIKI
Tidak ada perubahan tanpa menjadikan Islam sebagai landasan perubahan. Pergerakan rakyat saat ini patut diapresiasi, tetapi tidak akan menghasilkan suatu kebangkitan yang hakiki selama sistem yang diterapkan adalah sistem Kapitalisme buatan manusia. Karena sistem bathil ini adalah sistem yang rusak dan merusak.
Dengan 4 pilar kebebasannya akan melahirkan manusia-manusia yang serakah, pemimpin yang tidak amanah, sistem sosial masyarakat yang rusak, perekonomian berbasis riba yang carut marut. Yang pada akhirnya kesenjangan sosial semakin jauh. Dan negara akan dikuasai oleh oligarki/segelintir orang saja. Kepemilikan umat dikelola oleh oligarki. Para oligarki ini bisa mengatur negara sesuai keinginannya. Saat kedzaliman semakin keras menimpa rakyat maka akan membuat rakyat bergerak.
Dan bila saatnya rakyat bergerak, maka bergeraklah atas dasar pemikiran yang cemerlang dan shahih yaitu aqidah Islam. Aqidah Islam inilah yang akan menyadarkan manusia bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Dan tujuan diciptakannya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT.Dan dalam kehidupan ini manusia butuh diatur dengan aturan Allah SWT. Meyakini bahwa Islam bukan sekedar agama yang mengatur masalah ibadah. Tetapi sebuah sistem kehidupan yang akan menyelesaikan seluruh permasalahan rakyat sekarang ini.
Pergerakan umat harus dikawal dengan pemikiran yang shahih agar bisa tercapainya kebangkitan umat. Islam juga mengatur sistem pemerintahan dan politik. Politik dalam Islam bukan sesuatu yang kotor. Politik dalam Islam adalah memelihara urusan umat. Berbeda dengan politik dalam sistem kapitalisme yang berlomba-lomba meraih kekuasaan dan memperoleh materi sebanyak-banyaknya.
Pergerakan ini harus berjalan terus,tidak bersifat sesaat saja. Umat harus dibina pemikirannya dengan pemikiran Islam ideologis. Untuk itu sangat diperlukan hadirnya kelompok dakwah ideologis yang bergerak untuk memimpin pemikiran umat, membina umat,mengganti pemikiran umat saat ini dengan pemikiran Islam. Agar Islam kaffah bisa diterapkan sebagai solusi dari kemelut problematika umat. Sehingga keberkahan dan ridlo Allah SWT akan diturunkan pada negeri ini. Menjadi negeri baldatun toyyibatun warobbun ghofur.
Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin
Wallahu’alam Bish-shawwab
