Oleh : Opa Anggraena
Dilema, sekolah dibuka saat pandemi masih belum usai. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengizinkan pemerintah daerah untuk memutuskan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka disekolah di seluruh zona risiko virus corona mulai Januari 2021.
“Perbedaan besar di SKB sebelumnya, peta zonasi risiko tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Tapi Pemda menentukan sehingga bisa memilih daerah-daerah dengan cara yang lebih detail,” ungkap Nadiem dalam konferensi pers daring dikutip dari akun Youtube Kemendikbud RI, “Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Jadi bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah sampai sekarang kalau siap tatap muka ingin tatap muka, segera tingkatkan kesiapan untuk laksanakan ini,” lanjutnya. CNN INDONESIA(20/11)
Jika dicermati, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah soal PJJ memang kurang tepat, karena faktanya masih banyak anak di daerah terpencil yang tidak bisa melaksanakan PJJ karena pra sarana yang tidak memadai, tidak adanya gawai dari siswa dan akses internet yang tidak merata. Akan menjadi suatu kebijakan yang tepat jika saja pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diiringi penjaminan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Tapi faktanya, PJJ menjadi kebijakan yang tidak tepat, bahkan sampai bisa menelan korban jiwa, lalu fakta yang mengejutkan kembali banyak anak yang memutuskan untuk tidak sekolah karena sulitnya belajar daring ini, ada juga anak yang rela bekerja untuk membeli kuota internet dan orangtua yang rela mencuri handphone agar anaknya bisa belajar daring. Sungguh miris, kebijakan yang dikeluarkan nyatanya jauh dari meri’ayah umat. Dari awal pemerintah memang kurang siap untuk menangani wabah. Sehingga kasus covid terus bertambah meski kebijakan belajar daring sudah ditetapkan.
Dan kebijakan pemerintah yang baru tentang pembukaan sekolah di tengah kasus covid yang belum usai malah semakin bertambah dirasa juga bukan kebijakan yang tepat. Pasalnya kebijakan ini tentu akan membuat para orang tua dilema sekaligus khawatir. Kekhawatiran terpapar virus karena tidak ada jaminan dari pemerintah akan keselamatan rakyatnya namun juga tak mudah jika terus belajar daring.
Lalu bagaimana Islam dengan sistemnya? Tentu akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terbaik. Karena dari awal pemimpinnya akan serius dan sigap menangani pandemi yang mengutamakan nyawa rakyatnya. Salah satunya jika diketahui adanya kasus virus covid 19 pertama kali langsung dilakukan rapid atau swab test serta terus dilakukan tracking, menutup wilayah yang menjadi tempat pertama kali terjadinya kasus akan bisa memutus rantai penularan. Melakukan pengawasan pada wilayah yang tidak terpapar agar tidak ada penularan sehingga wilayah tersebut bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara aman. Namun jika mengharuskan semua wilayahnya melakukan PJJ tentu pemerintah akan menjamin sarana dan prasarana. Menjamin fasilitas seperti gadget dan laptop hingga ke pelesok daerah agar kegiatan pembelajaran tetap efektif seperti pembelajaran offline dan materi pembelajarannya pun tidak akan membuat siswa dan guru stres. Pemerintah juga akan menyediakan kuota gratis bagi siswa maupun pengajar, membangun jaringan internet diseluruh pelosok negeri dan mengadakan pelatihan bagi para guru untuk mengawasi proses PJJ. Semua pelayanan pendidikan secara daring ataupun tidak akan diperoleh secara gratis dan memadai oleh semua siswa tanpa terkecuali baik dia kaya atau miskin, muslim atau non muslim. MaasyaaAllah, tidakkah kita rindu akan sistem yang benar benar dapat meri’ayah umat dengan baik? Karena Islamlah yang mampu memberikan kebijakan yang disertai dengan rasa aman pada rakyatnya.
Wallohu’alam Bishawab
