Oleh: Ari Sofiyanti (Alumni Universitas Airlangga)
Gelombang Covid semakin mengganas, dimana-mana kita saksikan perjuangan kehidupan yang semakin sulit. Berita sakit dan kematian pun susul menyusul. Ekonomi juga kian ambruk, rakyat kecil menjerit tak berdaya memikirkan makan apa keluarga mereka esok hari atau untuk biaya sekolah, biaya layanan kesehatan dan pajak yang harus dibayarkan.
Kemudian datang kabar yang sebentar menjadi meledak viral karena adanya 20 orang tenaga kerja asing (TKA) asal China yang masuk ke wilayah Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, padahal tengah diberlakukan PPKM Darurat Jawa Bali. Rakyat pun memprotes, mengapa TKA diizinkan masuk ke Indonesia? Mengapa mereka diperbolehkan bekerja di Indonesia sedangkan rakyatnya sendiri dibiarkan menderita untuk mengais nafkah?
Pihak imigrasi lalu berdalih, masuknya TKA itu tak masalah karena merupakan penerbangan domestik. Kepala Divisi Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan, Dodi Karnida mengungkapkan bahwa 20 TKA China tersebut awalnya masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta sebelum PPKM diterapkan. TKA itu lantas menjalani karantina selama 14 hari. Setelah proses karantina tuntas, mereka terbang ke Makassar hari Sabtu (3/7).
Menanggapi ramainya pemberitaan TKA ini, Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara mengatakan tujuan pekerja asing datang ke Indonesia adalah untuk uji coba kemampuan dalam bekerja di Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan.
Masuknya TKA tentu bukan hanya sekali ini, bahkan selama pandemi Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan 15.760 izin kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk Indonesia dari Januari sampai Mei. Ini seolah mengesampingkan fakta bahwa rakyat Indonesia sendiri juga membutuhkan lapangan kerja. Luar biasa bukan? Di saat pandemi masih menghantui, kebijakan pemerintah di luar nalar. Seakan tidak mempertimbangkan berkembangnya varian-varian virus Corona baru yang lebih ganas karena bebasnya manusia keluar-masuk Indonesia. Ini juga membuat kita bertanya-tanya, apakah benar pemerintah memprioritaskan keselamatan nyawa rakyatnya, ketimbang terus menjalankan proyek-proyeknya?
Penanganan pandemi Covid 19 ini sudah tidak efektif sejak awal. Sebelum Covid masuk wilayah Indonesia, pemerintah masih tidak serius menanggapi kehadiran pandemi ini, sehingga tak pelak wabah menghantam Indonesia yang tak siap menghadapinya. Kebijakan pemerintah pun terkesan inkonsisten, bertabrakan sana sini dengan kebijakan lainnya. Misalnya, ketika masjid yang aktivitasnya hanya di waktu-waktu tertentu dan hanya sebentar justru dilarang, akan tetapi mall, wisata, restoran malah dibuka. Ditambah lagi TKA mudah memasuki Indonesia.
Inilah masalah-masalah yang muncul jika negara tidak memiliki pedoman yang benar dalam mengambil kebijakan. Aturan-aturan yang dibuat akhirnya ala-ala kapitalisme sekulerisme. Dibuat oleh akal manusia sendiri dengan pertimbangan untung rugi, trial and error. Sedangkan nyawa rakyat? Entah jadi nomor yang kesekian.
Bukankah kita adalah negeri muslim? Kita memiliki pedoman hidup dari Pencipta Alam Semesta. Mengapa kita malah menjauh dari pedoman hidup shohih ini? Islam memiliki aturan yang universal dan dapat diterapkan untuk seluruh umat manusia. Semenjak datangnya wabah, Allah memerintahkan segera menerapkan lockdown. Rakyat Indonesia tidak boleh memasuki wilayah yang terkena wabah, demikian juga orang asing yang wilayahnya terjangkit wabah tidak boleh memasuki Indonesia. Artinya WNA pun tidak boleh bebas keluar masuk Indonesia.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
“Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid)
Pemimpin dalam Negara Islam Khilafah akan melindungi rakyat dengan amanah termasuk melindungi nyawa rakyat dari wabah. Jika wabah sudah masuk wilayah Indonesia, harus segera melakukan penguncian di wilayah yang terjangkit. Orang-orang yang sakit benar-benar diisolasi dan dirawat. Layanan kesehatan disediakan oleh negara dengan kualitas terbaik dan tanpa ditarik biaya sepeserpun. Sementara rakyat yang dilockdown akan dipenuhi kebutuhannya oleh negara dengan mekanisme terbaik. Tidak ada pemimpin dalam sistem Islam yang boleh mendzolimi rakyatnya, membahayakan nyawa manusia hanya karena memikirkan ekonomi. Ini merupakan syariat yang diwajibkan oleh Allah, maka pemimpin yang takut kepada Allah pasti bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tentu saja keadaan ini sudah pernah terjadi dalam sejarah peradaban Islam, misalnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Hasilnya, wabah tertangani dengan baik.
Islam tidak hanya memiliki mekanisme sempurna dalam menangani wabah, tetapi juga sempurna dalam seluruh sistem kehidupan. Termasuk sistem kesehatan dan ekonomi. Rakyat daulah Khilafah juga tidak perlu khawatir ekonomi collaps karena Islam punya sistem yang shohih, misalnya pengelolaan SDA secara mandiri oleh negara bukan diserahkan kepada asing. Sistem ekonomi Islam ini sudah terbukti tangguh dalam membiayai anggaran kesehatan dan anggaran lainnya. Demikian juga persoalan tenaga kerja, Khilafah akan memprioritaskan rakyat daulah. Di sini rakyat dan daulah akan bekerja sama dan saling percaya dengan landasan iman.
Semua hal ini seharusnya membuat kita tersadar bahwa yang bisa menyelamatkan umat manusia seluruhnya hanyalah dengan kembali kepada Islam. Menerapkan seluruh syariatnya dengan landasan iman dan takwa.
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 50).
Wallahua’lam bishawab.
