Oleh : Ismawati (Aktivis Dakwah Banyuasin)
Penyebaran virus corona sudah menjangkit sejak beberapa bulan terakhir. Karena cepatnya penularan virus ini, per 14 Mei 2020 di Indonesia pasien positif corona sudah mencapai 16.006 orang. Dan sudah menyebar ke berbagai negara-negara lain di dunia. Aktivitas manusia seolah terhenti karena pemerintah menerapkan kebijakan karantina mandiri dirumah. Bahaya yang lebih parah adalah krisis kelaparan yan mengancam orang diseluruh dunia.
Lembaga dunia World Food Program (WFP) mengatakan masyarakat dunia menghadapi ancaman kelaparan besar-besaran akibat pandemic virus corona. Saat ini ada 135 juta orang menghadapi ancaman kelaparan. Proyeksi dari WFP menunjukkan jumlahnya bisa meningkat dua kali lipat menjadi 270 orang. Jumlah ini akan terus bertambah karena ada sekitar 821 juta orang yang kurang makan. Sehingga apabila ditotal warga dunia yang mengalami kelaparan melebihi 1 miliar orang (tempo 23/4).
Sementara di Indonesia, negeri dengan semboyan “gemah ripah loh jinawi” yang makmur dan sangat subuh tanahnya. Memiliki banyak sekali kekayaan Sumber Daya Alam yang luar biasa seperti, Emas, Batubara, Minyak dan lain sebagainya. Faktanya, penduduk Indonesia mengalami krisis kelaparan yang juga luar biasa. Dilansir dari CnnIndonesia, dalam laporan bertajuk “Policies to support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045” ADB (Asian Development Bank) bersama International Food Policy (IFP) melaporkan 22 juta orang di Indonesia masih menderita kelaparan.
Kelaparan yang diderita 22 juta orang tersebut, atau 90% dari jumlah orang miskin di Indonesia versi BPS yang sebanyak 25,14 juta orang dikaraenakan masalah di sektor pertanian, seperti upah buruh tani yang rendah dan produktivitas yang juga rendah.
Ancaman kelaparan akan terus terjadi apabila negara menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi yang bertumpu pada kepentingan individu ini akan terus menyengsarakan rakyat. Pasalnya, pengelolaan SDA saja tidak sepenuhnye demi kepentingan rakyat. Melainkan, para pemilik modal yang siap menggelontorkan dana karenanya. Padahal, data yang menunjukkan sebanyak 22 juta orang yang didera kelaparan merupakan masalah besar bagi negara. Seharusnya, perlu penanganan signifikan agar tidak terus terjadi.
Terlebih lagi saat ini Indonesia di dera pandemic virus corona. Badai PHK, hingga sulitnya mendapat lapangan kerja membuat keluarga banyak mengalami kelaparan. Lambannya pemerintah menghentikan wabah corona semakin membuka peluang krisis pangan dan kelaparan akan terus terjadi. Bantuan sosial sembako misalnya atau BLT tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat terdampak, karena terhambat administrasi. Lagi-lagi birokrasi menjadi alasan klasik. Sungguh ironi!
Masalah kelaparan merupakan masalah lama yang tak kunjung menemukan solusi. Begitu rakusnya negara kapitalis. Sudah memeras rakyat malah semakin membuatnya sengsara. Harga kebutuhan pokok terus naik. Jaminan kesehatan tidak memadai, biaya kesehatan pun semakin naik. Padahal, apabila kekayaan alam milik sendiri di kelola, akan tersedia kebutuhan pangan bagi rakyatnya. Hanya saja, Indonesia sebagai negara sekuler tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kapitalis asing. Negara sangat bergantung padanya. Sehingga, kebijakan negara tak lepas dari dikte asing yang menguasai Indonesia.
Krisis pangan semakin membuat rakyat berperilaku apa saja untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Alhasil, ancaman kriminalitas semakin nyata. Selama pandemi sudah banyak warga mencuri karena kelaparan. Seperti tidak ada pilihan lain, bantuan tak kunjung turun. Mencuri menjadi jalan pintas untuk sekedar menghilangkan rasa lapar.
Islam memandang, kekayaan Sumber Daya Alam merupakan kekayaan yang wajib dijaga dan dikelola oleh negara karena termasuk harta kepemilikan umum untuk kepentingan rakyat. Dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah) negara wajib memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, termasuk menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya. Urusan perut saja dijamin apalagi urusan hal yang lainnya. Kesehatan, pendidikan dan keamanan akan menjadi tanggung jawab negara kepada rakyatnya.
Itulah keagungan sistem negara Khilafah. Karena pemimpin yang memimpin menjadikan amanah kepemimpinan sebagai sesuatu yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia akan bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)
Dalam mengatasi wabah, kebijakan lockdown adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memutus penyebaran wabah. Selama lockdown, kebutuhan pangan masyarakat akan dijamin oleh negara. Bahkan negara akan memberikan fasilitas yang memadai selama lockdown. Menjamin keamanan warga negara dengan memberikan sanksi tegas atas tindak kriminalitas. Semoga ramadhan tahun ini menjadi Ramadhan terakhir tanpa adanya Khilafah. Aamiin.
Wallahu a’lam bishowab.
