Oleh : Annisa Dinda Apriansyah
Rencana pemindahan Ibu Kota yang sejak tahun lalu tercanang oleh pemerintah, rupanya hanya wacana. Juru Bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) dan Kementerian Koordinator Marves Jodi Mahardi menyatakan proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) hingga kini masih terus berjalan sesuai rencana. Menurutnya tak ada perubahan di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19).
“Saat ini persiapan masih on the track,” ujarnya dalam konferensi video kepada wartawan. (detikfinance.com, 25-03-2020)
Entah apa yang terbesit di benak pemerintah yang tetap keukeuh menjalankan rencana pemindahan ibu kota, padahal dapat kita indera bersama bahwa yang berstatus ODP, PDP, bahkan yang telah terenggut nyawanya oleh virus Covid-19 ini tidak ada penurunan yang signifikan. Jumlah yang tak berkurang, tetapi malah semakin bertambah.
Tindakan penanggulangan pun tak kunjung dirasakan oleh rakyat. Pemerintah hanya senang basa-basi tanpa memberikan yang pasti. Tak ada jaminan bagi rakyat untuk hidup aman, nyaman, dan damai di tengah wabah yang terus mengganas ini. Namun, seharusnya sudah dapat diprediksi, berharap pada sistem kapitalis hanyalah Sebuah delusi. Tak ada ruang bagi rakyat biasa untuk bisa hidup tentram, yang ada hanya penguasa yang senantiasa mengelukan asing sebagai tuan.
Sama halnya dengan Jodi, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Sumadilaga juga mengatakan bahwa, saat ini kementeriannya terus menyiapkan pemindahan ibu kota di tengah pandemi Corona. Persiapan itu meliputi penyusunan desain urban yang ditargetkan tuntas pada medio tahun 2020. Di samping perancangan konsep, pemerintah sedang menyiapkan terbentuknya Badan Otorita Ibu Kota Baru. Presiden Joko Widodo pada bulan lalu menyatakan telah mengantongi empat nama sebagai calon kepala badan.
Nama-nama Kepala Badan Otorita yang ditunjuk diantaranya adalah Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tumiyono. Kemudian tugas Kepala Badan Otorita Ibu Kota tersebut nantinya akan mengurus segala kebutuhan pemindahan ibu kota, mulai perizinan hingga investasi. (tempo.com 25/3/2020)
Para pejabat seolah menutup mata atas pandemik yang terus merenggut rakyat. Meski banyak publik yang menentang keras IKN ini, pemertintah tetap saja bersikeras, keras kepala melanjutkannya.
Akhirnya kondisi menimbulkan tanda tanya besar dari rakyat. Apakah akhirnya pemindahan IKN ini lebih penting ketimbang nyawa rakyat yang jika kita lihat peningkatan pasien dan juga kematiannya semakin meningkat? Lalu sebetulnya untuk kepentingan siapa rencana IKN baru ini? Betulkah untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingn pengusaha dan para asing, tuan-tuan mereka?
Yang lebih absurd, pemerintah malah berencana membuka rekening untuk menampung donasi bagi penanggulangan corona. (republic.co.id. 26-3-2020). Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy bahkan berkomentar dengan menganggap aneh rencana pemerintah membuka rekening tersebut. Beliau juga menuturkan bahwa ini menjadi pembuktian jika pemerintah gagap dalam upaya penanganan corona. (gelora.co. 28-03-2020)
Jelas, semua ini terjadi karena diterapkannya sistem Kapitalisme yang menjadikan kepentingan pengusaha yang paling utama. Sibuk urusi investasi untuk ibu kota sampai enggan mengurusi wabah secara sempurna, dan itulah yang menyebabkan Indonesia sampai saat ini belum bisa lepas dari jerat pandemi Covid-19. Wajah sistem kapitalistik begitu adanya. Menempatkan prioritas yang menguntungkan adalah hal yang paling terpenting. Sebab, tentulah mengurusi urusan rakyat memerlukan dana yang tak sedikit, sedangkan membangun IKN akan mengucurkan keuntungan berupa dana dari investasi yang ditanamkan.
Oleh karena itu rakyat membutuhkan solusi yang jelas memihak padanya. Rakyat memerlukan pemimpin yang peduli terhadap mereka dan pemimpin yang penuh kasih sayang. Islam satu-satunya sistem yang memiliki jawaban atas solusi umat, Islamlah satu-satunya sistem yang mampu melahirkan pemimpin yang berkredibel, memiliki pemimpin yang dapat dengan penuh melayani umat.
Islam tentunya telah memberikan solusi ampuh, baik secara preventif maupun kuratif, yang dapat diterapkan di tengah wabah yang terus melanda negara ini.
Solusi pencegahan yang Islam terapkan dalam menghentikan penyebaran wabah yaitu dengan diterapkannya karantina. Solusi ini tentunya pernah Rasulullah dan para sahabat terapkan saat wabah thaun melanda pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sebagaimana dahulu Rasulullah Saw pernah menerapkan metode karantina saat wabah kusta terjadi. Rasulullah Saw pernah bersabda,
“Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meningggalkan tempat itu.” (HR al-Bukhari).
Tak cukup sampai di sana, selama masa karantina umat muslim diminta untuk menjaga kebersihan dan makan-makanan yang tidak hanya sehat namun juga halal dan thayib. Hal ini tentunya tak lepas dari peran penguasa yang mengharuskannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kala wabah melanda selama karantina terus berlangsung.
Sedangkan upaya lainnya yang dilakukan adalah menyembuhkan masyarakat yang sudah terkena dampak dari wabah tersebut. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh negara. Bukan pelayanan kesehatan yang apa adanya, tetapi pelayanan kesehatan yang memang serba ada dan itu tentunya tidak membutuhkan anggaran yang sedikit. Islam memiliki baitul mal, baitul mal ini adalah kas negara yang digunakan untuk mengurusi segala keperluan administrasi rakyat, salah satunya dalam bidang kesehatan. Kas baitul mal ini didapatkan salah satunya dari pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Sehingga kebutuhan rakyat sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara.
Tak hanya mendapatkan perawatan, jika seandainya wabah yang sedang terjadi belum juga memiliki obat yang mampu menyembuhkan, maka pemerintah menerjunkan peneliti dan ilmuwan untuk bersama-sama melakukan penelitian juga pengembangan untuk menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit dari wabah tersebut. Saat wabah telah menyebar, negara pasti akan melakukan pemeriksaan kepda orang-orang yang diduga telah terpapar oleh wabah, tentunya dengan melakukan tes yang akurat dan tak sembarangan, tes yang dilakukannya pun pasti sudah atas pertimbangan para ahli bidangnya.
Semua peangana ini tentunya hanya mampu diwujudkan jika sistem Islam diterapkan secara kaffah. Mulai dari sistem ekonomi yang akan menjamin segala kebutuhan masyarakat juga membiayai keselurahan selama proses penyembuhan berlangsung, kemudian sistem kesehatan yang begitu memperhatikan para tenaga kesehatan dengan alat dan perlindungan diri selama berjibaku merawat rakyat, dan sistem sosial yang menjadikan masyarakat tidak apatis tidak egois, sehingga bisa saling bisa menjaga antarmasyarakat, serta sistem politik yang dapat menjalankan keseluruhan solusi yang tersedia dalam mengurusi rakyat.
Wallahu’alam bishowab
