Oleh: Rina Yulistina
Departemen luar negeri Amerika Serikat sejak 1940 telah menyelenggarakan International Visitor Leadership Program (IVLP), program ini merupakan program utama pertukaran profesional untuk melakukan kunjungan ke AS. Disana para peserta akan mempersentasikan keunggulan atau potensi apa saja yang dimiliki oleh daerahnya selain itu peserta juga akan mendapatkan banyak ilmu yang diberikan cuma-cuma oleh AS. Indonesia sendiri telah mengikuti program ini sejak tahun 1952. Dan kepala daerah untuk bisa bergabung di ajang internasional ini harus melalui lima tahap wawancara. Untuk tahun ini terdapat enam perwakilan dari berbagai daerah dan profesi.
Seperti yang dilansir antaranews.com, hal apa saja yang akan dibahas di IVLP “Bidang tata kelola pemerintahan, kondisi organisasi masyarakat (ormas), investor, dan sebagainya. Tak kalah penting adalah keselarasan kultur dan budaya.” selain itu peserta juga diberikan ruang untuk menyampaikan potensi daerah seperti: pertanian, perekonomian, dll. Keunikan dari potensi setiap daerah inilah yang menjadi daya tarik di ajang internasional ini, seluruh kepala daerah di berbagai belahan dunia berkumpul untuk saling menyampaikan potensi daerah masing-masing, mereka saling berdiskusi, menyerap ilmu dan sebagainya.
Ketika kepala daerah hadir di ajang internasional, tujuannya mulia untuk mengenalkan daerahnya kepada dunia luar dan ingin kedepannya daerahnya maju namun sayangnya pihak AS tidak memiliki niat semulia itu, AS negara berideologi kapitalis maka “tidak akan ada makan siang gratis” apapun yang menjadi kebijakan AS pasti akan menguntungkan bagi negaranya. AS bukan negara yang kaya akan sumber daya, maka dia akan mencari negara jajahan yang mampu menyokong bahan bakunya selain itu AS butuh negara yang memiliki penduduk banyak yang bisa dijadikan pasar bagi produk AS. Selain itu untuk selalu menjadi negara nomor satu dunia maka dia harus terus menyebarkan ideologinya keseluruh dunia hingga seluruh dunia tunduk akan titahnya.
Ketika kita berbicara tentang politik luar negeri maka informasi tentang potensi yang dimiliki oleh setiap daerah di seluruh dunia begitu sangat berharga bagi negara lain terutama AS, sebagai negara adidaya, memahami potensi negara-negara di dunia suatu hal yang wajib dimiliki. Mengetahui potensi daerah merupakan kunci bagi AS untuk memudahkan memetakan arah kebijakannya. Percaturan perpolitikan dunia memang harus difikirkan dengan cermat oleh AS, jika AS tetap ingin mempertahankan hegonominya maka AS harus memegang kendali negara-negara lain baik bersifat nasional hingga daerah. Potensi daerah yang dimiliki oleh Indonesia tidak bisa dianggab sebelah mata. Indonesia merupakan negara kaya dan multikultur sangat bisa diolah oleh AS. Karena memang potensi daerah merupakan penyokong ketahanan nasional, dan ketahanan nasional penyokong kedudukan AS sebagai polisi dunia.
Arah kebijakan politik luar negeri AS akan disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah yang bersangkutan, contohnya seperti: potensi ekonomi yang nanti arah kebijakannya kepada investasi, potensi pertanian yang arah kebijakannya terkait ketahanan pangan, kekayaan alam yang arah kebijakannya digali lalu dikuasai, potensi kultur dan budaya yang nanti kebijakannya ke arah liberalisasi, potensi ormas yang arah kebijakannya ke islam moderat.
Di dalam ajang IVLP tentunya akan banyak ilmu yang diserap oleh setiap kepala daerah yang nantinya akan dijadikan sumber inspirasi untuk menata daerahnya masing-masing. Sehingga kebijakan daerah tidak akan jauh-jauh dari arahan AS, apalagi jika daerah tersebut merupakan pusat karisidenan maka tidak menutup kemungkinan kebijakannya akan mempengaruhi daerah disekitarnya. Ketika kebijakan yang diterapkan di suatu daerah tersebut dinilai bagus maka study banding ke daerah tersebut juga akan mengalir.
Bentuk penjajahan semacam ini seringnya tidak disadari oleh bangsa Indonesia, penjajahan secara pemikiran sangat lembut masuk kedalam pola pikir kita, membius pemahaman kita sehingga menganggab AS bak pahlawan yang memberikan solusi paripurna tiada tara.
Politik luar negeri AS sangat bertolak belakang dengan politik luar negeri Khilafah. Asas yang menjadi dasar sangat bertolak belakang, di dalam islam asas politik luar negeri adalah aqidah islam sehingga kebijakan yang diambil oleh khalifah bukan dari hawa nafsunya. Khalifah ketika hendak melakukan kerjasama dengan negara lain akan memilah apakah negara tersebut bisa diajak kerjasama ataukah tidak, maka katagori negara kafir harbi dan negara kafir harbi fi’lan sangat diperhartikan oleh khalifah.
Negara kafir harbi merupakan negara kafir yang tidak masuk dalam perjanjian (dzimmah) dengan kaum Muslim. Jika Khilafah mengadakan perjanjiam dengan suatu negara kafir, warga negaranya disebut kaum mu’ahidin (An-Nabbani, 1994:232). Sedangk negara kafir harbi fi’lan adalah negara kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam.
Khilafah hanya akan bekerjasama dengan negara kafir harbi saja karena jelas negara kafir harbi adalah negara kafir yang tidak berkeinginan u tuk menyerang Islam sehingga bisa di ikat dengan perjanjian. Ketika khilafah melakukan kerjasama tidak akan merugikan pihak lain apalagi menjadi negara imperialis seperti AS. Ketika khilafah melakukan futuhat bukan untuk menguasai negara itu dan menjarah seluruh isi negara tersebut. Bukan, namun ketika khilafah melakukan futuhat tujuannya untuk menyebarkan islam ke pelosok dunia, membebaskan manusia dari pengambaan manusia ke penghambaan Allah saja sehingga cahaya Islam menyinari diseluruh aspek kehidupan manusia.
