Oleh: Jusniati Dahlan ( Aktivis Majelis Birul Dakwah dan Anggota AMK)
Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona ( Covid-19), kasus pertama yang terjadi di tanah air menimpa dua warga Depok, Jawa Barat. Hal ini diumumkan langsun presiden Joko Widodo di istana kepresidenan, Jakarta, Senin ( 3/2/2020).
Bahkan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk mengonfirmasi suspect virus corona adalah salah satu karyawan mereka. Suspect virus corona covid-19 ini meninggal dunia pada Selasa ( 3/3) dirumah sakit dokter hafist, Cianjur ( CNN. Indonesia).
Suspect corona adalah istilah medis yang mengatakan seorang pasien diduga mengidap corona, namun belum dipastikan positif atau negatif.
Klaim rezim sebelumnya bahwa negara +62 zero kasus corona adalah klaim dusta alias bohong. Pemerintah diwakili presiden Joko Widodo mengatakan sudah berupaya maksimal mencegah virus mematikan ini masuk ke Indonesia. Meski demikian kata dia masih ada kekurangan, sebab alat kondisi tubuh kadang tak akurat.
Namun solusi pemerintah sungguh nihil, bagaimana tidak jika untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah di seluruh dunia telah melakukan pembatasan perjalanan. Namun, Indonesia malah mengundang wisatawan datang ke Indonesia, Arab Saudi saja rela kehilanggan pemasukan sangat besar saat menhentikan umroh, Jepang menutup taman hiburan disneyland di Tokyo.
Lain hal dengan pemerintah Indonesia yang dikabarkan bakal mengelontorkan dana Rp 72 milyar dari APBN 2020 untuk influenser, dana itu bagian dari insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor wisata untuk menangkal dampak infeksi virus corona terhadap ekonomi domestik. Kebijakan pesawat murah hingga diskon 50% dicanakan pemerintah untuk memulihkan sektor para wisata untuk menhinbau masyarakat untuk melakukan travaling, ( CNN. Indonesia).
Virus corona yang telah menelan korban lebih dari 2.300 korban jiwa ini menimbulkan ketakutan yang nyata diseluruh penjuru dunia. Solusi abal-abal pemerintah ini memang tidak aneh, sebab sebelumnya menteri BUNM Erick Thohir khawatir virus corona mengancam investasi di Indonesia, ( MMC. Chanel).
Maka bisa dikatakan penguasa di negeri ini lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi dibandingkan menyelamatkan rakyat dari dampak wabah corona. Pengumuman virus corona ini lebih kepada tuntutan dampak internasional, bukan atas dasar kepentingan rakyat atau nasional.
Nalar rezim saat ini semakin cacat, bahkan direktur IPO ( Indonesian Politeknical Opinion) Dedi Kurnia Saputra menilai bahwa sikap Jokowi saat ini menunjukan sikap bias. Pasalnya dalam kepemimpinannya saat ini sering kali menggundang relawan dan pendukungnya untuk bicara urusan politik.
Bahkan disaat wabah virus corona tengah menhantui, alih-alih memberikan perlindungan kepada masyarakat, ia malah membayar influenser Rp 72 milyar dengan dalih menangkal virus corona terhadap sektor parawisata Indonesia.
Sungguh aneh solusi yang diberikan rezim saat ini, bukankah dengan banyaknya turis datang ke Indonesia akan memberikan peluang tersebarnya virus kepada rakyat Indonesia?. Dengan mempertahankan eksistensi dan pencitraan didepan rakyat. Rezim lebih banyak menarik aspirasi dari kelompok pendukungnya dan memberikan banyak fasilitas agar banyak program-program pemerintah bisa berjalan maksimal dengan dukungan opini dari para pendukungnya.
Imbal baiknya adalah kebijakan tersebut akan nampak positif karena diolah sedemikian rupa oleh pendukungnya dan meminggirkan suara kelompok yang berbeda pandangan atau kritis dengan berbagai tuduhan seperti anti pemerintah atau setikmah negatif lainnya seperti anti NKRI atau anti pancasila.
Jika rezim terus menerus bersikap seperti ini, ujung-ujungnya rakyat kecillah yang akan menderita. Karena mereka terus dibohonggi dengan data-data yang masif diopinikan oleh pendukungnya.
Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem Islam atau Khilafah. Dalam Islam mengoreksi penguasa atau Khalifah yang menyimpang adalah sebuah kewajiban, karena Khalifah adalah manusia biasa. Islam mengingatkan pentingnya menggoreksi kezholiman penguasa meskipun beresiko.
Rasulullah SAW, bersabda:
“ Pemimpin para syuhada adalah Hamzah Bin Abdul Muthalib dan seorang yang berdiri menentang penguasa zholim dan ia terbunuh karenanya”. HR. Abu Daud.
Sebagai pengimbang kekuatan eksekutif Khalifah didalam negara Khilafah terdapat majelis ummat dan mahkamah mazholim. Majelis ummat tidak memiliki kekuasaan legislasi sebagaimana halnya lembaga perwakilan dalam sistem demokrasi.
Namundemikian anggota majelis dapat menyuarakan aspirasi politik mereka secara bebas tanpa dibayanggi ketakutan terhadap sikap refresif penguasa.
Sedangkan mahkamah mazholim adalah hakim yang akan menyelesaikan perkara antara penguasa dengan rakyatnya, sehingga yang merasa dizholimi oleh penguasa boleh mengandukan perkaranya pada mahkamah ini. Qodhi atau hakim ini juga secara berkala mengawasi seluruh pejabat negara dan hukum perundang-undangan yang dilaksanakan, untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan syariah tanpa ada penindasan pada rakyat.
Disisi lain individu warga negara maupun keadaan partai politik yang melakukan koreksi terhadap penguasa bukan hanya boleh, tetapi wajib. Sesuai dengan ( QS. Ali-Imran,103), inilah jaminan penyaluran aspirasi rakyat dalam negara Khilafah, ( MMC Channel).
Wallahu a’lam bissawab.
Makassar, 22 Maret 2020
