CABUT PERPRES INVESTASI MIRAS, BUKTI SUARA RAKYAT DITERIMA?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh: Siti Ma’rufah, S. Pd. (Guru)

 

Tepat berusia sebulan pasca diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021, kini tanggal 2 Maret 2021 Perpres investasi miras resmi dicabut. Perpres yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah menuai pro dan kontra. Banyak sekali kalangan yang menentang baik dari tokoh agama, provinsi, daerah dan rakyat Indonesia pada umumnya yang terwakilkan melalui trending  media sosial twitter dengan tagar #BatalkanPerpresMiras dan #RezimPerusakMoral. Sehingga membuat presiden Jokowi mengambil keputusan untuk mencabut Perpres tersebut dengan menyampaikan secara resmi di media youtube sebagai berikut:

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut.”

Artinya, yang dicabut bukan Perpres-nya, tetapi hanya lampirannya. Itu pun hanya lampiran Bidang Usaha No. 31 dan No. 32. Adapun lampiran Bidang Usaha No. 44 tentang Perdagangan Eceran Minuman Keras atau Beralkohol dan No. 45 tentang Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau Beralkohol tidak dicabut.

Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa :

Pertama, rakyat Indonesia semakin solid dalam menyuarakan kebenaran. Hal ini terlihat dari viralnya beberapa sosial media yang mengutuk keras terhadap Perpres tersebut sehingga akhirnya trending. Sebagaimana cuitan dari beberapa akun twiter rakyat Indonesia sebagai berikut:

“Makanya kalau bikin kebijakan itu harus mendengar aspirasi rakyat, masyarakat akan menolak kebijakan yg imbasnya merusak generasi bangsa,” tulis akun twitter @AsfaKhairy dengan tagar #BatalkanPerpresMiras.

Selanjutnya dari warganet pemilik akun @Rataslimand yang secara tegas menolak Perpres tentang legalitas miras. “Saya Mendukung dipecatnya penandatangan legalitas Miras di Indonesia.!,” tulis @Rataslimand sembari menuliskan #RezimPerusakMoral.

Sementara, warganet pemilik akun twitter @Salma2D yang menyatakan bahwa, “Generasi penerus bangsa yg akan melanjutkan estafet pembangunan. Jangan racuni mereka. Jangan rusak akal sehat mereka. Bangsa akan rusak manakala generasi penerusnya dirusak,” tulis @Salma2D sambil menuliskan #RezimPerusakMoral.

https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1171522666/tagar-batalkan-perpres-miras-dan-rezim-perusak-moral-trending-topik-twitter-warganet-jangan-racuni-mereka?page=2

Kedua, keputusan dicabutnya Perpres tersebut lantaran kritik dan masukan dari berbagai pihak bukan berarti membuktikan bahwa rezim menerima suara rakyat. Faktanya beberapa kebijakan sebelumnya, yang juga sarat dengan tuaian kecaman rakyat. Misal, pada 2019 lalu, mahasiswa dan rakyat Indonesia turun ke jalan menolak kebijakan revisi UU Korupsi yang di dalamnya dinilai menguntungkan pihak penguasa dan pengusaha. Namun UU tersebut tetap saja diketok palu. Tak lama kemudian di tahun 2020 RUU Ciptakerja juga tuai kecaman keras dari rakyat Indonesia. Di tengah pandemi , rakyat berjamaah turun aksi menolak RUU ini, namun  tetap saja dilegalisasi.

Ketiga, apakah ini cara membuktikan bahwa rezim saat ini menerima kritik? Karena media sosial seakan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia telah sepakat yakni rezim ini anti kritik. Sebuah status negatif yang disematkan kepada rezim saat ini. Faktanya, pada beberapa waktu lalu secara resmi presiden Jokowi meminta agar rakyat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan. Namun beliau mendapat respon negatif dari rakyat Indonesia atas pernyataannya teraebut. Seperti komentar dari politikus Rocky Gerung menyatakan,  “Dia berusaha untuk memberikan semacam sinyal bahwa kami tidak anti kritik, padahal di saat yang sama, dia suruh orang untuk perkarakan si pengritik. Itu paradoks”.  Selain itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan bahwa permintaan Jokowi tersebut bisa dilihat sebagi upaya pulihkan citra yang mulai merosot di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita326967/jokowi-minta-dikritik-masyarakat-respons-pengamat-menusuk-hati-jleb

Maka dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pencabutan Perpres investasi miras tersebut tidaklah menunjukkan bahwa mulai saat ini suara rakyat diterima. Hal ini memang akan terjadi ketika sistem yang diterapkan adalah sistem kapitalisme. Sebuah sistem yang dijalankan untuk meraih keuntungan belaka. Apapun akan dilakukan asalkan raih keuntungan. Kepalsuan demi kepalsuan akan dilakukan. Sungguh tidak nyaman hidup di tengah kepalsuan serta hanya dijadikan objek kerakusan. Kemalangan hidup yang tidak pernah terjadi pada masa kekhilafahan Islam. Era dimana tidak ada seorangpun yang merasakan kekurangan hingga tidak ada yang mau menerima bantuan dari negara. Hal ini menunjukkan begitu sejahteranya pada masa itu. Rakyat mencintai pemimpinnya karena ia juga mencintai rakyatnya. Begitulah sistem Islam menerapkannya.

Selain itu, di dalam sistem Islam (khilafah) tidak anti kritik. Dalam struktur negara terdapat Majelis Umat (Majelis Syura) sebagai majelis yang terdiri dari para individu yang mewakili kaum muslim dalam memberikan pendapat sebagai tempat merujuk bagi Khalifah dengan meminta masukan mereka dalam berbagai urusan. Majelis ini juga mewakili umat dalam melakukan muhasabah (koreksi) terhadap Khalifah dan semua pegawai negara. Keberadaan Majelis Umat ini diambil dari aktivitas Nabi Muhammad yang sering meminta pendapat sejumlah orang di antara kaum Muhajirin dan Anshar yang mewakili kaum masing-masing. Khulafaur Rasyidin sering meminta pendapat para ulama dan ahli fatwa di kalangan mereka.

(Wallahi a’lam bish Showaab)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *