BLT, Bantuan Langsung yang Tergantung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh : Ismiiaya (aktivis muslimah)

Sejak mewabahnya virus covid-19, berbagai masalah Indonesia semakin muncul kepermukaan. Yang paling senter saat ini adalah terkait pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digadang-gadang akan diberikan oleh pemerintah pusat. Namun belum juga menyentuh rakyat miskin akibat tersandung oleh permasalahan klasik seperti validasi data (vivanews.com), prasarat berbelit hingga membuat banyak rakyat miskin tidak menerimanya.

Keseriusan Pemerintah pusat dalam mengurusi rakyat membuat Bupati Bulang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar menjadi geram. Kemarahannya viral melalui video dan dimuat oleh detik.com.
“Kalau sistem pembagian BLT tanya saja di Kemensos dan Kemendes, itu program kedua kementerian itu. Kalau program saya menelangi kesulitan rakyat yang sangat mendesak, mereka butuh makan hari ini, bukan disuruh menunggu besok, atau sampai administrasi tentang BLT selesai. Kebutuhan untuk isi perut rakyat tidak bisa menunggu onggokan kertas yang diminta oleh para menteri, sebagai syarat untuk mendapatkan uang Rp 600 ribu, rakyat saya bahkan memohon biar tidak dapat duit BLT,” Jelas Sehan saat dikonfirmasi, Minggu (26/4/2020).

Kebijakan yang menggantung ini tak hanya dikeluhkan oleh banyak aparat daerah. Namun juga banyak diprotes oleh rakyat. Dan menjadikan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah karena ketidakjelasan kebijakan semakin memperburuk kondisi ditengah wabah. Dilansir melalui katadata.com, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menuturkan, “Di awal awal orang dapat pengumuman ini berkomentar di sosial media cukup positif, tapi kemudian keluhan di tingkat daerah cukup banyak terkait pelaksanaannya, sehingga persepsi publik pun turun,” kata Eko dalam video conference, Minggu (26/4).

Hadirnya peran negara sangatlah dibutuhkan oleh rakyat dalam mengurusi kehidupan masyarakat. Karena untuk itulah rakyat memberi kepercayaan kepadanya. Terlebih dalam kondisi mewabahnya virus covid-19 seperti saat ini. Rosulullah Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik dalam memimpin negara. Beliau bersabda, “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari dan Ahmad). Islam memberikan panduan kepada pemimpin dalam mengurusi rakyat agar para pemimpin selamat ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak. Khususnya dalam memberikan hak rakyat baik dalam kondisi wabah maupun tidak.

Pertama dengan memperjelas status kepemilikan harta. Islam membedakan 3 jenis kepemilikan harta yaitu harta milik negara, harta milik umum/masyarakat dan harta milik individu. Dari hasil pengelolaan harta milik umum inilah nantinya hak-hak dan kebutuhan rakyat akan dipenuhi tanpa melihat lagi miskin atau kaya. Namun pengaturan yang demikian tidak akan bisa dilaksanakan secara parsial dan membutuhkan penerapan secara menyeluruh atas apa yang sudah dituntunkan oleh nabi Muhammad SAW. Sehingga negara mampu menjadi negara yang kuat dalam segala kondisi sebagai gambaran negara yang telah didirikan oleh Rosulullah Muhammad SAW.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *