Berdikari Tanpa Pajak, Mampukah?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Berdikari Tanpa Pajak, Mampukah?

Oleh Maya A (Muslimah Gresik)

 

Pemerintah secara resmi mengatur tarif baru pajak penghasilan (PPh) orang pribadi atau karyawan yang berlaku mulai 1 Januari 2023. Penyesuaian tersebut dalam rangka menekan defisit anggaran dan meningkatkan tax ratio, sehingga pemerintah mengambil langkah kebijakan fiskal. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan.

Secara resmi, aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh yang diteken Jokowi 20 Desember 2022. Dalam PP tersebut, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berupa penghasilan merupakan objek pajak. Artinya, setiap penghasilan yang diterima karyawan baik dari dalam maupun luar negeri akan dikenai pajak. (kontan.co.id, 01/01/2023)

Target penerimaan pajak sebesar Rp 1.718 triliun pada 2023 juga membuat pemerintah menyusun berbagai strategi dan kebijakan baru guna merespon sejumlah ancaman dan tantangan global tahun depan yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan setidaknya terdapat 4 kebijakan utama. Diantaranya pertama, optimalisasi perluasan basis pemajakan melalui tindak lanjut program pengungkapan sukarela dan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kedua, penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan. Ketiga, percepatan reformasi bidang sumber daya manusia, organisasi, proses bisnis dan regulasi. Keempat, pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan memberikan kemudahan investasi. (cnbc.indonesia.com, 02/12/2022)

Begini nasib jadi rakyat jelata di negara penghamba kapitalisme. Ada saja kado nylekit yang dihadirkan penguasa tiap tahunnya. Mulai dari melejitnya harga bahan pokok, hingga tarif baru pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi maupun karyawan. Segala keluh kesah yang kerap berseliweran, tampaknya tak cukup mampu menembus rasa iba para pemangku kebijakan. Karena yang utama, masalah defisit anggaran bisa terselesaikan, tax ratio bisa ditingkatkan.

Sebagai penganut sistem kapitalisme, pajak memang dinobatkan sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk mencapai kestabilan ekonomi. Oleh karenanya, negara akan terus mencari legitimasi. Bila utang menempati urutan kedua pemasok APBN, maka pajak adalah jawaranya. Bisa dilihat dalam realitanya, objek pajak dan besarannya terus mengalami modifikasi. Hingga Oktober 2022, Kementerian Keuangan bahkan mencatat penerimaan pajak mencapai 97,5% dari target APBN.

Kondisi semacam ini tentu bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Karena hal tersebut justru menunjukkan bagaimana gagalnya negara dalam mengelola SDA untuk membiayai belanja negara. Dari sini juga, rakyat mestinya sadar bahwa sistem kapitalisme neoliberal tak pernah gentar untuk memposisikan kepentingan pengusaha sebagai fokus utama. Bahkan pengusaha diijinkan untuk menjalin kolaborasi yang baik dengan penguasa dalam rangka mengeruk keuntungan sebesar besarnya dari rakyat dan eksploitasi SDA. Tak heran bila seberapa pun melimpahnya kekayaan di suatu negara, tetap tidak mampu memberi kebaikan dan menjamin kesejahteraan.

Lebih parah lagi, adalah ketika rakyat dipalak sedemikian rupa, pengusaha swasta dan konglomerat justru mendapat insentif pajak, pengampunan (tax amnesty), bahkan penurunan pajak penghasilan badan.

Bila kapitalisme tidak bisa diharapkan, apalagi sosialisme komunis, maka tidak ada opsi lain selain mengharapkan Islam sebagai solusi atas problema yang ada. Islam tegak di atas landasan yang benar, melahirkan aturan yang juga pasti benar. Dalam hal kepengurusan negara, maka harus dipahami bahwa Islam menetapkan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat sebagai poin utama dalam menetapkan kebijakan dengan tetap bersandar pada syariat Islam.

Hal ini bisa diawali dengan keseriusan negara dalam mengeksekusi konsep ekonomi politik yang meliputi kepemilikan, pengelolaan dan distribusinya. Dimana pemanfaatan kepemilikan umum seperti sumber daya alam tidak boleh dialihkan kepada segelintir individu/korporasi/ asing begitu saja. Melainkan harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat 100%. Bila sistem ekonomi islam ini berani diterapkan secara utuh bersamaan dengan aturan Islam yang lain, doktrin ekonom neolib bahwa Indonesia tidak mampu berdikari tanpa pajak dan utang dipastikan dapat terpatahkan. Bahkan sangat mungkin keduanya terblack list dari deretan solusi masalah ekonomi.

Keyakinan ini bukan tak berdasar. Namun telah teruji secara historis pada masa pemerintahan Abdurrahman III yang mempu mengumpulkan pendapatan sebesar 12.045.000 dinar emas. Jumlah tersebut bahkan diduga kuat melebihi pendapatan pendapatan negeri negeri Masehi Latin jika digabungkan. Yang lebih menakjubkan, sumber pendapatan ini bukan berasal dari pajak yang tinggi, melainkan salah satu pengaruh dari pemerintahan yang baik serta kemajuan di bidang pertanian industri dan pesatnya aktivitas perdagangan.

Di luar potensi kekayaan alam, negara juga masih memiliki pos penerimaan yang lain seperti jizyah, gantilah, fai, kharaj, rikaz dan zakat. Dipastikan pula bahwa negara tidak akan mengambil pungutan semacam pajak sebagaimana saat ini. Jikapun ada pungutan, maka ia adalah dharibah yang konsep penarikannya tidak kontinyu, melainkan temporer ketika kas negara kosong dan upaya lain telah ditempuh secara maksimal. Dharibah ini pun hanya diambil dari kaum mukminin yang kaya saja.

Adapun terkait pendistribusian harta/alokasi anggaran, selain pos zakat, maka otoritas tersebut sepenuhnya ada di tangan Khalifah menurut pandangan dan hasil ijtihadnya dalam berbagai urusan negara dan rakyat. Seperti halnya menciptakan keseimbangan finansial di tengah masyarakat, upaya pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, keamanan) masyarakat, hingga menjaga stabilitas domestik dikala terjadi bencana alam, pandemi, maupun krisis.

Dari sini jelaslah bagaimana pentingnya menyadarkan umat dari keterbuaian mereka selama ini. Mengajak mereka untuk kembali ke pangkuan Islam, mendakwahkan Islam dan bersama sama mengupayakan tegaknya hukum Islam secara kaffah. Karena selain mampu mewujudkan kekuatan politik yang disegani dan ekonomi yang berdikari, penerapan Islam kaffah (khilafah) merupakan tajul furudh (mahkota kewajiban) yang dengannya sebagian besar syariah Islam di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintahan, hukum/peradilan bisa terlaksana dengan sempurna. Pun kewajiban mengemban risalah Islam ke seluruh dunia dan memimpin umat dalam jihad fii sabilillah.

 

Wallahua’lam Bishshawab

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *