Benarkah, Rakyat Puas dengan Kinerja Pemerintah?
Oleh : Ika Suciati
Berbagai survei dan polling menunjukkan angka-angka positif yang menggambarkan rasa puas masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Namun pertanyaannya adalah benarkah rakyat benar-benar puas dengan kinerja pemerintah?
Mendapati info dari Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menghargai hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Sisi terbaru menyebutkan kepuasan publik terhadap Jokowi menjelang akhir masa jabatannya mencapai 75 persen.
Yusuf Permana pun menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah saat ini telah mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat dengan baik di berbagai bidang. Mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, penanganan pandemi hingga pemulihan ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan selama ini. Namun, betulkah survei tersebut menunjukkan fakta yang sesuai realita atau sekedar klaim semata? (tempo.co.id, 04/10/2024).
Salah satu indikator utama kepuasan rakyat adalah layanan publik. Ketika masyarakat melihat pemerintah mampu memberikan pelayanan yang efisien, transparan dan mudah diakses. ditambah dengan melihat hasil survei, tentu rakyat dibuat takjub dengan angka-angka positif tersebut. Akan tetapi perlu diingat rasa puas tidak selalu berarti bahwa semua kebijakan pemerintah berjalan dengan baik.
Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa angka-angka survei tidak sesuai dengan fakta realita yang ada. Selain itu kepuasan rakyat merupakan hal yang subyektif dan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya dari sisi ekonomi, tingkat pengangguran masih tinggi, kurangnya ketersediaan lapangan kerja. Dimana akses kebijakan dalam seluruh aspek kehidupan masih di kuasai para pemilik modal yang dibangun dan didukung diatas sistem kapitalisme demokrasi serta tolak-ukur segala sesuatunya adalah berdasarkan materi.
Dan ketika dalam penilaian kinerja, pemerintah mampu memberikan contoh yang baik, bersikap transparan dan mendengarkan keluhan rakyat. Maka rasa kepuasan akan meningkat. Namun ketika pemerintah terlibat skandal atau tidak mampu menepati janji, tentu rakyat akan kecewa. Rakyat memiliki harapan yang selalu berkembang dan pemerintah harus mampu beradaptasi dengan harapan tersebut. Misal saat ini Rakyat sudah melek teknologi dan mengharapkan adanya pelayanan publik yang berbasis digital.
Namun Program-program pemerintah terlihat semakin bobrok ketika ketidaktepatan sasaran dan merebaknya kezaliman yang semakin merajalela diberbagai sudut kehidupan rakyat dalam hal cyber digital. Dimana ruang lingkup suara kritikan rakyat dan oposisi semakin dipersempit. Ditambah paradigma kepemimpinan yang semakin Otoriter yang merupakan buah hasil penerapan dari sistem sekuler yang sangat liberal membuat masyarakat lebih mengutamakan nilai materialitis sehingga semakin jauh dari nilai-nilai moral, ruhaniah bahkan kemanusiaan.
Berbeda jika kita hidup dalam pemerintahan islam /khilafah yang menerapkan sistem Islam yang berlandaskan syariatNya secara Kaffah. Khilafah menjadikan negara sebagai pengurus rakyat dalam berbagai aspek kehidupan. Dimana kepuasan rakyat yang adil dan merata menjadi salah satu tujuan utama dibawah kepemimpinan khalifah bukan hanya sekedar sebagai pencitraan.
Dalam Khilafah, seorang pemimpin/khalifah bukan sekedar memberikan pelayanan dan bertanggung jawab kepada rakyat tetapi menjadi amanah dari Allah swt yang kelak akan dimintai tanggungjawabnya atas kepemimpinannya.
Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak pada Hari Kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin.” (HR Muslim).
Wallahu a’lam bishawab
