Oleh : Ummu Hamdah
Bagi seorang kepala negara tentu amat penting merangkul seluruh elemen masyarakat. Terlebih di negara kita indonesia yang memiliki beragam suku bangsa, yang tentu bergam pula aspirasinya. Tapi tidak dengan Presiden Indonesia yang lebih banyak menarik aspirasi dari kelompok pendukungnya. Presiden Jokowi beberapa kali mengundang relawan, influencer, atau buzzernya ke Istana Kepresidenan.
Terbaru, Jokowi mengundang mereka ke Istana Bogor, Jawa Barat pada Selasa,18 Februari 2020. Bahkan pertemuan itu menyinggung soal keputusan politik tinggi, yakni reshuffle kabinet.
Hal ini membuat Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, angkat bicara. Beliau mengatakan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kerap mengundang relawan atau pendukungnya untuk bicara keputusan politik penting menunjukkan sikapnya yang bias. Menurutnya, Jokowi terkesan tidak menghormati pimpinan-pimpinan formal, seperti staf ahli atau menteri terkait.
Selain itu, jokowi juga kerap memberikan banyak fasilitas agar program- program pemerintah bisa berjalan maksimal dengan dukungan opini kelompok tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran Rp72 miliar untuk influencer akan merogoh kocek APBN 2020.
Hal ini tentu sangat disayangkan saat hutang negara makin membesar, anggaran dana justru dialokasikan untuk sesuatu yang tidak begitu penting. Disisi lain, kebijakan ini terkesan meminggirkan suara kelompok yang berbeda pandangan dengan rezim saat ini. Lalu siapa yang akan mendengarkan suara mereka? Ini menjadi bukti bahwa aspirasi rakyat dalam demokrasi adalah fiktif.
Kalau kita lihat bagaimana Islam mengatasi persoalan ini tentu kita akan terkagum tentang bagaimana Khilafah menyerap aspirasi publik. Di negara Khilafah semua aspirasi publik akan diterima tidak hanya dari orang-orang terdekat peguasa saja. Bahkan dalam khilafah tidak diperlukan suara mayoritas, andai suara hanya 1 orangpun ketika itu benar maka akan diperhitungkan.
Ingatkah kita kisah perang Khandaq, Salman Al Farisi satu satunya orang yang mengusulkan agar membuat parit untuk menghadang serangan musuh. Ternyata pada saat itu Rasulullah SAW menyetujui usulan Salman dan usulan itu membuat musuh kebingungan. Saat Khalifah Umar bin Khattab sedang berpidato di tengah masyarakat kala itu, ada seorang muslimah yang protes tentang kebjakan Umar, seketika Umar langsung berkata, wanita ini benar aku yang salah. Sungguh sikap yang luar biasa bagi seorang pemimpin pada masa khilafah yang tidak dimiliki oleh peguasa saat ini.
Di negara Khilafah, aspirasi publik bukanlah suatu hal yang tabu, bahkan sudah menjadi budaya dalam kepemimpinan islam. Aspirasi publik akan di fasilitasi oleh negara dengan adanya Majelis Umat. Anggota majelis dapat dengan bebas menyampaikan aspirasi mereka tanpa takut akan dibayangi sikap represif penguasa, atau khawatir aspirasi mereka tidak disampaikan, karena yang menjadi anggota majelis umat adalah orang orang yang amanah.
Di dalam majelis umat, tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan aspirasi umat, tapi juga sebbagai wadah untuk muhasabah lil hukam atau mengoreksi penguasa.
Wallahu’alam bish shawab
