Oleh : Heni Andriani
Ibu Pemerhati Umat dan Member AMK
Berbagai kebijakan yang diberikan penguasa saat ini begitu merepotkan dan tidak tepat sasaran. Terkesan ogah-ogahan dalam memberikan pelayanan kepada rakyat. Padahal kondisi rakyat saat ini sangat memerlukan bantuan secara tunai dan tidak berbelit-belit birokrasinya.
Hal inilah yang membuat bupati Boltim geram, sebuah ungkapan perasaan yang mewakili hati rakyat saat sekarang yang dilanda kekhawatiran akan ancaman virus corona dan ancaman kelaparan karena kebutuhan pokok hidup yang tidak ada jaminan.
Hal ini seperti yang dilansir detik.Com
Menurut Sehan pemberian BLT tersebut sangat menyulitkan warga.
Warga, menurutnya, tak bisa harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan itu.
“Kalau sistem pembagian BLT tanya saja di Kemensos dan Kemendes, itu program kedua kementerian itu. Kalau program saya menelangi kesulitan rakyat yang sangat mendesak, mereka butuh makan hari ini, bukan disuruh menunggu besok, atau sampai administrasi tentang BLT selesai. Kebutuhan untuk isi perut rakyat tidak bisa menunggu onggokan kertas yang diminta oleh para menteri, sebagai syarat untuk mendapatkan uang Rp 600 ribu, rakyat saya bahkan memohon biar tidak dapat duit BLT,” Jelas Sehan saat dikonfirmasi, Minggu (26/4/2020).
Apa yang disampaikan oleh bupati seharusnya ditanggapi oleh penguasa negeri ini secara serius. Hal ini karena berurusan dengan kondisi perut rakyat yang sangat mendesak dan jangan ditunda-tunda.
Jika hal ini dibiarkan akan terjadi kericuhan yang sangat luas. Banyak dari masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan. Ada yang tidak seharusnya mendapatkan justru menerima pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial.
Hal ini yang diungkapkan oleh Eko Listiyanto
Perspektif publik terkait program pemberian bantuan sosial (bansos) untuk menanggulangi dampak negatif pandemi virus corona (Covid-19), berubah dari positif menjadi negatif. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, melalui pemantauan media sosial Twitter awalnya terlihat publik menyambut baik kebijakan pemerintah menetapkan sejumlah bansos, mulai dari bansos sembako hingga bansos tunasi. “Di awal awal orang dapat pengumunman ini berkomentar di sosial media cukup positif, tapi kemudian keluhan di tingkat daerah cukup banyak terkait pelaksanaannya, sehingga persepsi publik pun turun,” kata Eko dalam video conference, Minggu (26/4).
Adapun, berdasarkan hasil riset analisis yang diterbitkan indef ditemui pada 7 April 2020 kebijakan mengenai jaring pengaman sosial mendapatkan 56% sentimen negatif dan 44% positif dari 17.781 perbincangan.
Dari sini sudah bisa dibaca selama ini publik hanya diberikan janji yang tidak sesuai harapan. Pada akhirnya kepercayaan pun kian menurun.
Inilah karakter sistem Kapitalis dalam hal apapun tidak pernah memberikan yang terbaik untuk rakyat. Keuntungan, pencitraan untuk menutupi berbagai kebobrokan dilakukan demi melanggengkan kekuasaan. Sistem birokrasi yang dibuat di sistem Kapitalis sangat menyulitkan belum lagi ditambah dengan korupsi, suap menyuap mengiringi ketika ada bantuan yang disalurkan.
Sistem demokrasi Kapitalis telah menjelma menjadikan manusia-manusia yang rakus kekuasaan, harta, pencitraan maka hal yang tidak aneh ketika bantuan sosial digelontorkan tidak menjadikan rakyat sejahtera apalagi bahagia.
Permasalahan demi permasalahan terus timbul dan tidak ada solusi tuntas. Sistem demokrasi tidak memperbaiki dari akarnya hanya memecahkan secara tambal sulam
Islam sebagai Penyelesai Masalah
Jika kita cermati sistem Islam lahir dari akidah yang kuat dan mendasar. Memahami bahwa setiap apapun yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Maka hal ini menjadi karakter dari akhlak yang dimiliki oleh setiap penguasa muslim. Mereka akan berusaha mengurusi urusan umat secara amanah.
Pelayanan kepada rakyat diberikan secara merata baik terhadap kondisi yang berada terlebih bagi kaum miskin dan dhuafa. Kondisi terjadi wabah ataupun tidak diberikan secara mudah dan tepat sasaran. Hal inilah yang menjadi prinsip administrasi dalam pemberian bantuan kepada rakyat dengan landasan kaidah : “Sederhana Dalam Peraturan, Cepat Dalam Pelayanan, serta Profesional Dalam Penanganan.”
Hal ini diambil dari realitas pelayanan terhadap kebutuhan hidup itu sendiri. Karenanya umumnya orang ingin kebutuhan hidup segera dilayani dengan cepat dan memuaskan.
Dengan demikian sistem Islam mampu memberikan pelayanan kepada rakyat secara mudah, tepat dan memuaskan. Oleh karena itu saatnya kita terus bersama untuk menyampaikan ajaran Islam yang mulia dan berjuang untuk menegakkan syariat-Nya agar kesejahteraan rakyat dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini.
Wallahu a’lam bi bishowwab.
