Banjir Kalsel: Akibat Hujan atau Buruknya Pengelolaan Hutan?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh: Ummu Khalid (Ibu rumah tangga dan pengisi kajian komunitas remaja)

 

Teka-teki penyebab banjir bandang di Kalimantan Selatan (Kalsel) nampaknya terus bergulir di tengah masyarakat. Presiden Jokowi mengatakan tingginya curah hujan yang terjadi hampir selama 10 hari berturut-turut menjadi penyebab banjir Kalsel. Seperti dilansir oleh Tempo.co (18/1/2021), Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana banjir Kalsel, tepatnya di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar pada Senin, 18 Januari 2021.

Namun benarkah banjir Kalsel terjadi semata-mata karena curah hujan yang tinggi ataukah ada faktor lain. Tentu pasca terjadi banjir bandang di beberapa daerah di Kalsel, publik bertanya-tanya apa penyebab banjir di sana. Tak sedikit pihak yang menuding bahwa penyebab banjir Kalsel adalah karena masifnya pembukaan lahan. Manajer Kampanye Walhi Kalimantan Selatan M Jefri Raharja menyebutkan, banjir di Kalimantan Selatan sebagai bencana ekologi. Sebab, terlepas dari tingginya curah hujan tinggi, banjir juga terjadi karena adanya kontribusi dari dampak pembukaan lahan. Tak ayal, banjir kali ini pun lebih parah dibandingkan periode-periode sebelumnya. (Kompas.com, 21/1/2021)

Usai kejadian pun sejumlah pemerhati lingkungan mengaitkannya dengan penggundulan atau deforestasi hutan di Kalimantan. Greenpeace Indonesia mengungkap 304.225 hektare tutupan hutan hilang pada 2001-2019. Sementara itu, Forest Watch Indonesia menyebut tutupan hutan di Kalimantan turun dari 33,2 juta hektare pada 2000 menjadi 24,8 juta hektare pada 2017. Inilah yang terjadi pada hutan di Kalimantan ketika dikelola oleh manusia yang zalim dan serakah. Dalam melakukan pembangunan harus memperhatikan aspek analisis dampak lingkungan. Karena jika eksploitatif, yang terjadi adalah kerusakan alam. Akhirnya fungsi hutan berubah, asalnya sebagai daerah resapan air kini menjadi perkebunan sawit dan lahan tambang.

Inilah buah dari penerapan sistem kapitalisme dimana manfaat materi menjadi tujuan dalam berbuat. Dalam sistem kapitalisme manusia bebas dalam memiliki apapun, maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan karena tidak bijak dalam pengelolaan. Selain kebebasan dalam kepemilikan, dalam sistem kapitalis demokrasi aturan dibuat oleh manusia. Dimana manusia hanyalah makhluk yang serba kurang dan terbatas. Dalam membuat aturan akan sangat dipengaruhi kepentingan individu dan kelompok. Maka aturan yang dihasilkan pun akan jauh dari kata sempurna dan tak mampu menjadi solusi bagi setiap problematika manusia.

Ketika musibah datang menimpa, hendaknya manusia bermuhasabah terhadap apa yang telah diperbuatnya serta merenungi firman Allah SWT di bawah ini:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Qur’an Surat Ar-Rum, Ayat 41)

Hasil perenungan terhadap ayat di atas adalah manusia yang harus mengubah perilakunya terhadap alam. Pengaturan bagaimana tata cara dalam pengelolaan hutan telah diatur di dalam syariat Islam. Islam datang bukan hanya sebagai agama ritual semata, namun sempurnanya Islam adalah karena memuat akidah dan aturan. Posisi hutan dalam Islam merupakan kekayaan milik umum (milkiyah ‘ammah) bukan milik individu ataupun negara. Maka hak mengelola ada di tangan negara dan hasil pengelolaan hutan akan masuk ke dalam kas negara (Baitulmal) yakni pos kepemilikan umum untuk digunakan memenuhi kemaslahatan rakyat.

Negara haram menyerahkannya kepada individu ataupun korporasi baik untuk pembukaam lahan tambang, perkebunan sawit ataupun pembangunan infrastruktur. Namun negara tidak melarang pengelolaan hutan secara langsung oleh individu dalam skala terbatas. Baik untuk pengambilan ranting-ranting kayu, penebangan pohon secara terbatas ataupun pemanfaatan hutan untuk berburu hewan liar, mengambil madu, buah-buahan maupun air dari dalam hutan. Negara tetap akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat.

Demikianlah pengaturan yang sempurna oleh Islam dalam pengelolaan hutan. Tidak akan terjadi eksploitasi yang tidak bertanggungjawab dan menimbulkan kerusakan, sebaliknya yang terjadi adalah penjagaan hutan sebagai paru-paru dunia dan resapan air, sehingga manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat. Pengaturan Islam ini tentu hanya bisa dirasakan jika Islam diterapkan secara kafah dalam bingkai negara Khilafah.

Wallahu a’lam bi ash-shawwab.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *