Apakah Tapera, Solusi Kesejahteraan?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Apakah Tapera, Solusi kesejahteraan?

 Shevina Azzahro

Kontributor Suara Inqilabi

Booming mengenai tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang masih banyak sekali kontra dari para buruh. Pasalnya setiap peserta pekerja mandiri wajib iuran 3% dan peserta pekerja 2,5% sisanya 0,5% ditanggung pemberi pekerja. Dan tentunya banyak sekali kontroversi dari berbagai pihak.

Dasar hukum tapera ini sudah ada sejak tahun 2016 Undang-undang No. 4. Walaupun sebelum tapera ada (Taperum-PNS) pembiayaan perumahan bernama Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang di kelola oleh Bapertarum-PNS. Yang sebelumnya hanya untuk PNS, setelah itu pemerintah memperluas untuk pekerja mandiri dan swasta juga.

Tentu saja ini menambah beban para pekerja swasta dan mandiri. Banyak iuran yang dibayar setiap bulannya lalu akan di tambah lagi dengan iuran wajib tapera. Belum lagi banyak sekali kebutuhan yang dikeluarkan dan mau di tambah lagi dengan iuran tapera, tentu saja banyak kontroversi terkait progam tapera ini.

Jika dilihat dari PNS yang sudah ikut progam ini bertahun-tahun, berbagai keluhan dan cuitan netizen diberbagai platform rasanya jadi sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dana Tapera tahun 2020-2021 yang menunjukkan ada lebih dari 124.000 pensiunan peserta belum menerima dana mereka.(CNBC.com/05/06/2024)

Banyak kenyataan lain bahwa mereka yang sudah ikut progam tapera bertahun-tahun tidak mendapatkan manfaat dari tapera tersebut. Selain sedikit yang di dapatkan, juga belum lagi tergerus inflasi, itupun tidak akan bisa untuk membeli rumah. Progam ini akan di wajibkan tahun 2027, wajar saja kalau banyak kontroversi, kalau progam ini adalah sukarela atau keinginan buruh sendiri mungkin tak banyak yang protes.

Seharusnya menjadi kewajiban negara untuk memastikan setiap warga negaranya mempunyai tempat tinggal yang layak seperti tercantum dalam UUD dibawah ini :

UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemenuhan kewajiban oleh negara untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman bagi rakyatnya.

Tapi kenyataan sekarang tidak seperti itu, masyarakat banyak yang tidak mempunyai rumah dan ada pun progam untuk membangun rumah tapi juga di potong dari gaji setiap bulannya. Apa lagi progam nya tidak membawa manfaat atau dapat yang signifikan jika dilihat dari data dan pernyataan yang mengikuti progam tapera. Ini juga disebabkan sistem yang salah, semakin tahun masyarakat semakin faham bahwa sistem sekarang itu banyak kelemahan dan merugikan masyarakat.

Berbanding berbalik jika kita melihat sejarah peradaban islam, betapa makmur dan sejahtera masyarakat, apa lagi hal tresier atau pokok itu menjadi kewajiban negara. Hal ini juga di dukung dengan sistem yang hebat yaitu sistem islam, sistem yang didalamnya banyak sekali kebaikan dan tentu saja keadilan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat dan alam semesta. Dan yang mempimpin sistem islam ini adalah pemimpin yang disebut Khalifah, dengan sistem islam ini akan menjamin warga negara nya mempunyai rumah dan kebutuhan pokok yang layak tanpa membebani ummat. Bukankah kita sudah lihat sejarah peradaban islam yang memakmurkan ummat?, peradaban yang memakai sistem islam dalam bernegara dan kehidupan sehari-hari. Bukan sesuatu yang baru tapi sesuatu yang perlu di ulang.

Wallahu a’lam bish-shawwab

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *