Oleh : Marselia
Idul fitri di tahun ini masih sama seperti tahun sebelumya, dimana umat muslim menjalankan ibadah shaum Ramadhan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi. Aktivitas mudik yang lumrah terjadi di hari-hari istimewa seperti Hari Raya Idul fitri adalah salah satu yang diperhatikan oleh pemerintah.
Pandemi virus Covid19 masih belum usai, bahkan telah ditemukannya salah satu varian corona yang telah mengalami mutasi secara struktur yang dinamai dengan B.117. (Kompas.com,08/03/2021). Hal ini memerlukan penangan khusus dan berkelanjutan supaya dapat menekan jumlah angka positif Covid-19. Untuk itu, pemerintah memberlakukan larangan mudik baik dalam wilayah aglomerasi maupun luar wilayah aglomerasi yang berlaku. (detiknews.com,03/05/2021).
Aglomerasi adalah istilah umum yang merujuk kepada upaya pengumpulan beberapa elemen ke dalam suatu tempat (wilayah). Dalam ilmu ekonomi, memiliki pengertian pemusatan beberapa perusahaan ke dalam satu wilayah. (Wikipedia.org).
Melihat pengertian di atas, aglomerasi lebih diperuntukkan untuk dunia usaha seperti digunakan untuk pengelompokkan atau pemusatan beberapa perusahaan dalam satu wilayah sehingga membentuk daerah khusus industri. Sehingga, pelarangan mudik tidak tepat apabila menyesuaikan dengan aglomerasi yang berlaku. Mudik bukanlah satu-satunya aktivitas yang dapat membuat virus Covid- 19 tersebar luas, melainkan aktivitas publik lainnya yang berinteraksi secara langsung pun perlu menjadi penting untuk diperhatikan. Pariwisata, misalnya. Aktivitas mudik atau berkunjung ke rumah sanak saudara setidaknya masih terbatas dari keluarga internal saja. Sedangkan wisata, aktivitas yang memungkinkan bertemu dengan banyak orang tanpa batas.
Sayangnya, dalam aspek wisata ini pemerintah belum bertindak tegas karena alasan ekonomi. (ayobandung.com, 07/05/2021). Kebijakan yang diberlakukan sangatlah tidak efektif. Disatu sisi mudik dilarang dengan alasan untuk mencegah penyebaran Covid-19, namun disisi lain objek wisata tetap dibuka dan dibolehkan dengan alasan perekonomian. Penyelesaian kasus Covid-19 ini haruslah dilihat dari bagaimana menjaga dan memelihara nyawa manusia bukan hanya mementingkan aspek ekonomi saja.
Upaya pemutusan mata rantai Covid-19 ini memang bukanlah perkara mudah untuk saat ini. Selain adanya keterlambatan dalam mengantisipasi dan pencegahan juga dibarengi dengan kebijakan yang tidak efektif. Sistem kapitalis mementingkan ekonomi yang harus tetap stabil dalam kondisi apapun, maka tak heran dengan kebijakan yang diberlakukan saat ini. seharusnya masyarakat mulai menyadari bahwa lambannya dalam penangan virus Covid-19 ini bukan semata-mata masalah teknis, melainkan masalah sistemik dimana pemerintah berjalan sesuai dengan sistem yang saat ini dijadikan asas, yaitu sistem kapitalis. Maka, penyelesaian dalam menangani masalah ini harus secara sistemik pula. Tiada lain adalah sistem Islam. Wallahu’alaam bishshowwab.
