Oleh : Dinda Al Qarni (Member Pena Muslimah Cilacap)
Para elit politik nampaknya belum puas dalam meraup keuntungan yang ada di depan mata. Hal ini terbukti dari kebijakan-kebijakan yang diambil, selalu menuai air mata rakyatnya. Bukan hanya air mata bahkan nyawa rakyatnya pun diabaikan. Mulai dari UU Omnibus Law sampai bersih keukeuh menyelenggarakan pemilu ditengah wabah membuktikan kerusakan sistem yang sangat kritis.
Jika kita amati dengan teliti menggunakan akal yang jernih, maka akan kita dapati bahwa setiap kebijakan penguasa saat ini menuai banyaknya aksi demo yang jumlahnya tidak main-main. Hal ini membuktikan ketidakberesan sistem yang mengenyampingkan kepentingan rakyatnya.
Demi melindungi kedudukan dan mengembalikan kepercayaan rakyatnya, berbagai upaya telah ditempuh dengan penuh kehati-hatian agar rakyat tidak curiga. Contohnya, dengan mengganti beberapa tokoh yang terlalu kritis terhadap kebijakan penguasa dengan kaki tangannya. Perbuatan semacam ini sudah digencarkan penguasa, salah satu contohnya tergantikannya tokoh-tokoh lama di MUI.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu (26/11) malam. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang seiring pengumuman Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025.
Misalnya, nama Din Syamsuddin dan sejumlah ulama identik dikaitkan dengan Aksi 212 terdepak dari kepengurusan. Nama Din digeser Ma’ruf Amin. Wakil Presiden RI itu kini mengemban jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI. (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201127151741-32-575375/wajah-baru-mui-manuver-maruf-amin-dan-pembersihan-212)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, yang memiliki ruang lingkup tugas bidang keagamaan, Ace Hasan Syadzily menyatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan organisasi politik.
Hal itu disampaikannya merespon terdepaknya sejumlah nama dari kelompok Alumni 212 yang kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin dari kepengurusan MUI periode 2020-2025, seperti Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain. (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201127151414-32-575371/dpr-soal-geng-212-terdepak-mui-bukan-organisasi-politik)
Beginilah jadinya jika penguasa menggunakan sistem kapitalis, sistem buatan manusia yang tidak menyelesaikan masalah. Malahan menimbulkan permasalahan baru yang akan membuat dunia lebih carut marut lagi. Bagaimana tidak? Pada dasarnya manusia itu lemah, serba kurang, dan membutuhkan yang lain, jadi tidak berhak membuat aturan untuk mengatur dunia. Walhasil, jika aturan manusia tetap diterapkan maka pastilah dunia akan terpuruk, jauh dari rasa aman dan tenteram.
Lantas aturan siapakah yang seharusnya diterapkan? Tentu aturan pencipta langit dan bumi beserta isinya yaitu Allah SWT. Dialah yang berhak mengatur ciptaan-Nya termasuk mengatur kita, manusia yang lemah. Tidak perlu diragukan lagi tentang aturan Allah SWT, karena pasti akan menjadikan dunia ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghofur. Hanya ketenteraman dan keamanan yang akan kita dapatkan jika menerapkan aturan Allah SWT.
Wallahu’alam Bishawab.
