Oleh: Endah Parasati (tsani)
BENGKULU – Sekira 24 tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus Bengkulu, menjalani perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah tanpa bertemu keluarga.Mereka secara keseluruhan sedang menjalani masa karatina di gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bengkulu. Sehingga silaturahmi dengan keluarga besar hanya bisa dijalin secara virtual.”Sudah menjadi tugas kami, tanggungjawab sesuai sumpah. Kali ini pun lebaran cuma bisa melalui video call,” ujar salah satu perawat di RSUD M Yunus Bengkulu, Desmi Lindawati, Senin (25/5/2020).Senada dengan Desmi, Dedi Andreas mengaku merasa kesepian pada masa perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah.
Tradisi lebaran tidak bisa dirayakan sebagaimana idealnya karena petugas medis sedang berperang melawan virus corona (Covid-19).”Takbiran saja kami menyendiri di kamar, tapi alhamdulillah keluarga mengerti pekerjaan yang sedang saya hadapi. Saya juga tersanjung, gubernur datang silaturahmi ke sini, beri dukungan dan menyapa langsung kami yang ada di sini,” ucapnya.Guna memberikan support kepada tenaga kesehatan yang sedang menjalani masa karantina, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah memang bersilaturahmi sebagai support kepada tenaga medis.”Saya bisa merasakan betul bagaimana kondisi tenaga medis yang menangani COVID-19 ini harus menjaga jarak sementara dengan keluarga. Apa lagi suasana lebaran seperti saat ini,” kata Rohidin.
Dari berita di atas yang di paparkan para pejuang wabah di antaranya tenaga medis, dokter, perawat, dan lain sebagainya sedang berjuang dan berusaha sepenuh tenaga untuk memulihkan dunia kembali sehat.
Contoh nya di indonesia, banyak Para tenaga medis, perawat, dokter, yaitu di garda terdepan untuk berusaha menyembuhkan juga memulihkan indonesia karena kasus pandemi Covid – 19 yang tengah mewabah di tengah – tengah ummat. Untuk kasus Indonesia: pemerintah bersikap denial dan meremehkan pada awalnya, bahkan ada menteri yang mengatakan Indonesia kebal corona karena biasa makan nasi kucing.
Setelah korban mulai berjatuhan, kelambanan sikap pemerintah juga sangat terlihat dan akhirnya setelah menyadari ini darurat karena pemerintah malah semakin bertindak blunder dengan mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang beraroma oligarki dan lebih terlihat ingin menyelamatkan ekonomi dan dunia bisnis dibanding menangani korban Covid-19, solusi utang luar negeri plus peluang defisit anggaran lebih dari 3% sangat kental dengan pendekatan kapitalisme. Wabah corona mereka jadikan pembenaran untuk memelihara oligarki kapitalis di negeri muslim terbesar ini. Dari pemaparan di atas kita bisa mengetahui lebih dalam bahwa banyaknya tenaga medis seperti perawat dan dokter yang berguguran satu per satu karena melawan Pandemi Covid – 19. Namun upaya negara belumlah tepat untuk mengurus wabah Covid – 19. Pemerintah memberikan solusi yang pragmatis tanpa tahu mana yang benar dan harus di lakukan. Pada Faktanya di tengah Pandemi saat ini para tenaga medis kurang di perhatikan oleh pemerintah.
Semakin banyak korban tenaga medis yang berguguran saat menangani wabah tidak mendapat perhatian memadai. tidak memberikan perlindungan utuh dengan kebijakan agar pasien covid – 19 tidak terus melonjak . dan bahkan finansial juga tidak diberikan. Dan sebagian tenaga medis tidak mendapat tunjangan seperti THR perawat honorer yang dipotong gajinya bahkan ada yang dirumahkan atau di pulangkan tanpa di beri tunjangan finansial. karena RS daerah dan pemerintah daerah kesulitan dana dalam penanggulangan Pasien Covid – 19 yang semakin hari semakin meningkat angka penyebaran nya. Amat di sayangkan sungguh miris yang seharusnya para pejuang tenaga medis di muliakan saat ini namun malah di abaikan dan tidak di berikan pelayanan terbaik dari pemerintah. seharusnya para tenaga medis mereka lah yang saat ini harus di berikan Apresiasi dan support dalam memerangi dan memulihkan negeri ini dari pandemi Covid – 19. lalu jika benar pemerintah pusat tidak ada dana untuk memenuhi kebutuhan para tenaga medis bagaimana dengan Para Mentri, Pejabat, atau yang berperan dalam Pemerintahan indonesia dengan asyik nya bernyanyi dan koser virtual secara serentak dan juga tak segan – segan dengan mengundang para Artis yang jelas pasti mengeluarkan dana yang besar. Lalu bagaimana Rencana pembagian Bansos yang di berikan pemerintah dalam pandemi Covid – 19 apakah terpenuhi? Dan apakah sudah merata juga bisa menjamin kebutuhan rakyat nya? Meskipun di kala sulit saat ini.
Bagaimana pemerintah bisa tulus untuk memenuhi kebutuhan dalam pangan yang sangat sulit di massa pandemi Covid – 19 ini. Begitu miris dan pelit nya Pemerintahan Saat ini untuk memenuhi kebutuhan dalam bahan pokok terutama terhadap rakyat kecil dan rakyat miskin. tindakan yang di lakukan pemerintah sudah cukup tepat untuk memutus rantai penyebaran Covid – 19. Namun yang di sayangkan adalah banyak masyrakat kecil yang terkena dampak pandemi. Karena sangat berpengaruh dampaknya ketika masyrakat kecil yang tidak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup nya. Dalam menghadapi covid – 19 juga akan menerapkan PSBB di Cimahi mungkin banyak masyarakat yang beranggapan bahwa untuk aktivitas masyarakat menjadi terhambat bahkan sampai tidak bisa untuk bekerja. Yang membuat masyarakat kecil bingung karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Seharusnya ada kebijakan dari pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan terutama pada Rakyat kecil. Agar walaupun adanya penerapan PSBB semua masyarakat bisa tertib dan tidak kebingungan untuk pemenuhan kebutuhan hidup di tengah pandemi wabah Virus Covid – 19. Oleh karena itu minim proteksi dari pemerintah untuk tenaga medis yang jelas – jelas sekarang sedang berjuang di garda terdepan.
Lalu dari pemaparan di atas bagaimana solusi islam bisa berperan dan menjadi solusi bagi seluruh ummat. Dan bagaimana pandangan islam dalam menangani Pandemi Covid – 19 ?
Pertama, dalam masalah ketenagakerjaan, Islam memandang bekerja adalah kewajiban bagi setiap laki-laki yang telah akil balig. Kewajiban ini berkaitan dengan tanggung jawab syariat yang dibebankan padanya untuk menanggung orang yang ada dalam walinya.Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kewajiban ini agar dapat terlaksana dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, menyediakan keterampilan yang dibutuhkan, bantuan modal sehingga ia bisa menunaikan kewajibannya.Sementara yang tidak memiliki kemampuan karena sakit, cacat, janda yang tidak memiliki kerabat yang menanggung nafkahnya, maka negara yang akan menanggungnya.
Sehingga dalam kondisi tidak ada wabah saja penguasa memiliki tanggung jawab seperti itu, apalagi dalam kondisi wabah tentu ada tanggung jawab yang semakin besar.Negara juga masih memiliki lahan yang luas agar dapat dimanfaatkan untuk padat karya. Dalam Islam, tanah yang telantar selama lebih dari tiga tahun akan diambil alih negara dan diserahkan kepada pihak yang membutuhkan dan sanggup mengelolanya. Demikianlah yang terjadi dalam catatan sejarah penerapan Islam.Sistem pemerintahan Islam diperintah oleh seorang Khalifah yang bertanggung jawab penuh terhadap semua urusan rakyat di dunia dan akhirat. Seorang Khalifah adalah orang yang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah karena ia akan ditanya tentang semua hal yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab ini bersifat sentralistik mencakup seluruh wilayah kekuasaan Daulah Islam.Kedua, menyikapi tidak harmoninya kebijakan pusat dan daerah. Dalam sistem kekhilafahan, Khalifah akan mengangkat orang sebagai wakilnya di daerah untuk membantu tugas-tugas pemerintahan sesuai kebutuhan Khalifah. Wakil-wakil Khalifah ini yang disebut sebagai Wali dan Amil sebagai kepanjangan tangan Khalifah di daerah.Mereka bertugas untuk memastikan seluruh aturan diterapkan secara kafah dan berfungsi sebagai pengurus sekaligus penjaga. Artinya adanya kewenangan bagi khalifah untuk berbagi amanah ini tak melepas tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang wajib memastikan seluruh rakyat terurus dan terjaga.
Bahkan jika ada penguasa daerah yang lalai, maka Khalifah berhak memecatnya bahkan memberi sanksi sesuai dengan kesalahannya.Sang Khalifah Umar ketika mengangkat pejabat akan membuat perjanjian terlebih dahulu. Umar mensyaratkan kepada pejabat tersebut untuk tidak mengendarai kuda, tidak makan makanan berkualitas tinggi, tidak memakai baju yang empuk dan lembut serta tidak menutup pintu rumahnya bagi orang yang membutuhkan bantuannya. Jika itu dilakukan, maka akan ada sanksi bagi pejabat tersebut.Jadi pada dasarnya baik Khalifah maupun Wali atau Amil memiliki tanggung jawab yang sama ketika berurusan dengan kepentingan dan kemaslahatan umat. Hanya karena Wali maupun Amil posisinya lebih dekat dengan rakyat, maka tentu mereka yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban. Meski secara keseluruhan, tanggung jawab itu ada pada Khalifah.Maka untuk meminimalisir miskomunikasi maupun meminimalisir dampak keterlambatan info kebijakan pusat yang dibutuhkan daerah, hukum syara menetapkan bahwa hal-hal yang bersifat teknis administratif atau implementasi pengurusan umat, diniscayakan bagi pemimpin daerah untuk menetapkan keputusan sesuai kebutuhan riil yang dihadapi. Bahkan untuk administrasi dan birokrasi, penguasa bisa mengambil uslub atau teknik atau washilah atau sarana berdasar prinsip kemudahan dan hukum syariat.Pada kondisi seperti sekarang ini, semestinya semua pihak tegak di atas spirit dan paradigma yang sama. 3. Meng evaluasi kerja sama antara hubungan Luar negeri dan memutuskan hubungan kesepakatan Terhadap ASING ataupun ASENG.kebutuhan negara sebagai pengurus dan pelayan umat. Terdapat perbedaan yang mencolok antara sistem kapitalis dan Islam dalam penyelenggaraan urusan bernegara.
Dalam sistem kapitalis lahirnya kebijakan yang ber asaskan untung dan rugi yaitu Pemerintahan adalah pedagang dan rakyat nya pembeli nya. Yang di mana keuntungan yang di berikan pemerintah pada penanggulangan pandemi Covid – 19 ini kurang tepat dan salah dalam memberikan solusi yang pragmatis.
Wallah a’lam bisshowab.
Sumber : Kompas. Com, MuslimahNewsID , Oke zone. Com, https://news.okezone.com/read/2020/05/25/340/2219214/curhat-tenaga-medis-kesepian-dan-menyendiri-di-kamar-saat-takbiran-idul-fitri
