“New Normal Life : Normalkah?”

Oleh : Dayang Sari Ahmad (Aktivis BMI Kota Makassar)

Dunia saat ini tengah dihebohkan dengan pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease) yang telah menjangkiti jutaan orang dari berbagai belahan benua, bukan hanya Cina, bahkan negara adidaya sekelas Amerika pun dibuat takluk oleh virus ini.

Di Indonesia sendiri hingga saat ini, kasus Covid-19 telah menyentuh angka 43.803 kasus, dengan penambahan jumlah korban lebih dari 500an/hari. Bahkan update terbaru penambahan kasus pada 19 Juni 2020 mencapai 1.041 kasus dalam kurun waktu 24 jam (detiknews).

Di tengah situasi yang berbahaya ini, pemerintah yang notabenenya merupakan tumpuan harapan masyarakat dalam menyelesaikan problem pandemi ini malah membuat kebijakan yang tak kalah membahayakan, yakni mengajak masyarakat berdamai dengan corona.

Di lansir dari media CNBC Indonesia, Bapak Joko Widodo lewat akun twitternya, meminta kepada masyarakat untuk berdamai dengan corona. Hal ini diperkuat dengan adanya persiapan terkait protokol kesehatan untuk menghadapi fase New Normal Life.

Menanggapi kebijakan tersebut, epidemiologi FKM Universitas Hasanuddin Ridwan Amiruddin menilai, rencana penerapan hidup normal baru atau New Normal Life yang dipilih pemerintah terkesan prematur. Pasalnya, penerapan new normal dilakukan ketika kasus virus corona di tanah air masih tinggi. (kanalkalimantan.com).

Tanggapan serupa juga datang dari Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) Agus Samsudin, beliau menilai bahwa langkah pemerintah dalam menerapkan New Normal ini tidak tepat. Mengingat pergerakan kasus positif baru terus naik dari hari ke hari dan di sana ada nasib para nakes dan warga yang terpapar dipertaruhkan. Beliau juga menyampaikan bahwa yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah melawan virus corona, bukan malah berdamai. (tirto.id)

Penolakan terkait kebijakan New Normal tak hanya datang dari dua tokoh di atas, masih banyak penolakan dari berbagai macam lapisan masyarakat yang masih mempertanyakan dan menyayangkan sikap yang diambil pemerintah yang justru sangat berpotensi menciptakan lonjakan kasus COVID-19 jilid dua.

Penolakan ini tak hanya dilontarkan begitu saja, sebab yang memberikan argumen adalah para ahli sains yang memang kapabel di bidangnya, yang dalam mengeluarkan pendapat pastinya disertai pengkajian terhadap fakta dan data yang ada. Begitu pula perwakilan dari tokoh masyarakat yang notabenenya merupakan perpanjangan aspirasi dari rakyat.

Namun sayang, negara dengan slogan merakyat, yang katanya dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat ini nyatanya mengesampingkan urusan dan aspirasi rakyat. Memilih mengabaikan pendapat para pakar sains dan tokoh masyarakat, pemerintah justru memilih tetap memberlakukan New Normal dengan menurunkan aparat yang malah berpotensi menimbulkan permasalahan baru dan tak menutup kemungkinan hal ini akan menyebabkan chaos. Sebab pada dasarnya, pelanggaran rambu-rambu protokol kesehatan oleh warga tak hanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran mereka, namun juga disebabkan kebijakan pemerintah yang kontraproduktif.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwasanya Indonesia sejatinya sedang dalam keadaan tidak normal yang dipaksakan untuk normal, yang mana justru akan semakin memicu ketidak normalan dari berbagai bidang kehidupan. Walaupun pemerintah juga bernarasi bahwa penerapan New Normal ini adalah upaya untuk mempertahankan ekonomi negara, statement ini justru menimbulkan penafsiran bahwa pemerintah lebih peduli pada ekonomi serta abai terhadap keselamatan dan nyawa rakyat.

Hal ini ditandai dengan dibukanya Pariwisata Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam video conference, Kamis, 28 Mei 2020. Beliau meminta para pelaku Pariwisata Indonesia untuk beradaptasi dengan new normal sebelum pariwisata dibuka di masa pandemi. Beliau juga mengingatkan akan ada perubahan perilaku pariwisata global setelah adanya Covid-19, di mana protokol kesehatan menjadi faktor penting.

Kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif pun diminta menyiapkan strategi khusus terkait promosi pariwisata di era New Normal.

Di tengah kasus Covid-19 di negeri ini yang tak kunjung melandai, kebijakan pembukaan pariwisata saat New Normal justru menimbulkan risiko yang lebih besar. Hal ini diakui oleh Deputy of President ASEAN Tourism Association (ASEANTA) Eddy Krismeidi Soemawilaga. Beliau mencontohkan kasus Covid-19 di Korea Selatan yang kembali melonjak seiring dengan pembukaan kembali pariwisatanya pada akhir Mei 2020.

Tak dapat dipungkiri bahwasanya sektor Pariwisata merupakan salah satu aspek penyokong ekonomi dalam sistem ekonomi-kapitalis yang diterapkan di negeri ini. Meskipun telah diketahui bersama bahwasanya pariwisata adalah salah satu tempat yang sulit dijauhkan dari keramaian bahkan Social Distancing pun tidak bisa dijadikan solusi, namun pemerintah tetap kekeuh untuk kembali membuka sektor Pariwisata dengan dalih mempertahankan ekonomi.

Dari sini jelas bahwa diberlakukannya New Normal termasuk sektor pariwisata di masa pandemi oleh pemerintah adalah demi mengejar keuntungan dan menaikkan perekonomian negara yang sedang melemah karena wabah. Bahkan kebijakan pembukaan pariwisata ini nampak sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha di bidang pariwisata yang merugi sejak masa pandemi.

Memilih kebijakan ini dengan risiko besar yang harus mempertaruhkan nyawa rakyat jelas menunjukkan bahwa betapa murah nyawa rakyat di mata rezim. Inilah gambaran rezim yang menerapkan sistem sekuler-kapitalis yang berorientasi pada materi tanpa mempertimbangkan apakah kebijakannya adalah solusi yang tepat atas persoalan umat ataukah tidak. Maka tak heran jika kebijakan yang muncul cenderung inkonsistensi dan memaksakan.

Islam Solusi Hakiki atasi Pandemi
Sejak awal istilah New Normal ini sejatinya merupakan bahasa konfirmasi bahwasanya rezim telah gagal mengatasi pandemi ini.

Padahal tak perlu pusing apalagi sampai panik menangani wabah ini, sebab sedari jauh hari Islam memiliki solusi atas problem pandemi yang masih layak digunakan hingga saat ini. Sesekali, bahkan sangat boleh berkali-kali rezim ini melirik pada setumpuk solusi yang ditawarkan oleh Islam, sebab Ad-diin (agama) ini adalah rahmatan lil ‘aalamiin, bukan hanya kumpulan teori tentang ritual ibadah pribadi.

Perlu untuk diceritakan lagi, bagaimana Khalifah Umar bin Khattab menghadapi wabah Tha’un di Syam pada tahun 18 H. Lewat kebijakan Lockdown yang berdasar pada Hadits Nabi Saw, sebagaimana yang disampaikan ulang oleh Abdurahman bin Auf bahwasanya :

“Saya tahu tentang masalah ini. Saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, ‘Jika berada di suatu tempat (yang terserang wabah), maka janganlah kalian keluar darinya. Apabila kalian mendengar wabah itu di suatu tempat, maka janganlah kalian mendatanginya.’”

Lockdown, terdengar simple tapi sungguh kebijakan ini sangat teramat sulit untuk direalisasikan oleh rezim yang menjadi kaki tangan kapitalis, yang kepemimpinannya syarat akan hitungan untung rugi bukan berporos pada kemaslahatan umat.

Alih-alih melakukan lockdown, rezim ini malah memilih berdamai dengan corona. Lalu normalkah memilih jalan damai? Sementara kita tahu bersama bahwasanya corona ini adalah virus bukan manusia yang bisa diajak kompromi lewat jalur damai, yang mana wataknya bisa saja berubah disesuaikan dengan waktu dan kondisi. Hal ini justru menjadi pertanyaan baru dibenak umat bahwa, siapa sebenarnya yang tidak normal dan butuh dinormalkan, pandemi ini atau para elit pemerintahan?

So, menurut kamu bagaimana? Normalkah kebijakan New Normal ini?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *