Mutu Infrastruktur Jalan Buruk, Bukti Kegagalan Pemerintah Mewujudkan Sistem Transportasi Aman

Oleh: Anggun Permatasari (Aktivis Muslimah dari Jakarta Utara)

Infrastruktur digadang-gadang memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Konon, dengan adanya infrastruktur yang menunjang pendistribusian dan transportasi di masyarakat, pemerintah berharap roda perekonomian berjalan lebih baik dan harga barang menjadi lebih murah. Seperti pada laman berita tirto.id tertulis “Cegah Indonesia Resesi, Indonesia genjot Infrastruktur di Jawa”.

Memang, pembangunan infrastruktur beberapa tahun belakangan ini menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat. Hampir di setiap provinsi, jalan yang katanya bebas hambatan dibangun.

Namun, menurut pakar ekonomi dan pemerhati transportasi pembangunan infrastruktur kurang memiliki perhitungan yang matang. Liputan6.com.

Tanggal 12 Desember 2019 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan Tol Layang Jakarta Cikampek atau Japek Elevated. Tol ini membentang mulai Cikunir sampai Karawang Barat.

Sangat disayangkan, baru beberapa waktu lalu dibuka sudah mendapat banyak kritik. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai tol layang Jakarta Cikampek (Japek) gagal mengatasi kemacetan saat libur panjang akhir pekan.

Pemerintah berkelit, kemacetan yang terjadi hanya disebabkan euforia masyarakat saja. Kalaupun kemarin terjadi lonjakan kendaraan, itu disebabkan euforia atau ekspektasi orang untuk menggunakan itu tinggi sekali.

Harusnya, pemerintah sebelumnya sudah memperhitungkan secara matang panjang dan lebar ruas jalan yang dibangun agar mampu menampung volume dan arus kendaraan bahkan di musim-musim liburan.

Selain masalah kemacetan, tol layang yang baru diresmikan dan dioperasikan beberapa waktu lalu sudah tampak tanda kehancurannya, kontur jalan bergelombang, sambungan lantai jalan yang tidak rata menyebabkan genangan air dan terbukti menimbulkan kecelakaan.

CNBC Indonesia melaporkan, Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated pada Minggu (22/12/2019). Belum jelas kronologi terjadinya kecelakaan tersebut, namun informasi yang beredar insiden itu berlangsung di KM 27 Tol Layang Japek.

Namun, Menhub menolak mengakui kekurangan hasil proyeknya. Pemerintah hanya akan melakukan evaluasi, pengawasan terhadap laju dan volume kendaraan. Jumlah kendaraan yang melintas nantinya akan dibatasi.

Walaupun kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu tidak sampai memakan korban jiwa. Namun, kondisi jalan yang bergelombang menuntut pengemudi untuk konsentrasi penuh dalam berkendara. Karena, apabila pengemudi sedikit saja lengah pastinya akan membuat kendaraan menjadi oleng sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan sangat tinggi dan bisa membahayakan nyawa pengguna jalan.

Pembangunan yang memakan biaya tidak sedikit ternyata tidak menjamin kualitas yang baik. Padahal, setelah dioperasikan jalan tol tidak gratis. Masyarakat tetap harus membayar. Narasi mengenai pajak yang dibayarkan rakyat akan kembali ke rakyat dalam bentuk salah satunya pembangunan jalan hanya omong kosong.

Bisa dikatakan, pembangunan ruas tol yang massif dilakukan di setiap wilayah justru menjadi beban bagi masyarakat. Sudahlah harus membayar, tarifnya pun tidak murah. Walaupun faktanya tidak ada jaminan bagi pengendara bebas dari kemacetan.

Kian nyata wajah sistem neolib dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Faktanya, sistem yang hanya mementingkan keuntungan bagi segelintir orang tidak segan mengorbankan kepentingan publik.

Pembangunan dengan biaya fantastis tidak menjamin memecahkan polemik dalam pemenuhan hajat publik. Yang ada, semakin menambah masalah bagi rakyat.

Pemerintah abai menjadi penanggungjawab layanan transportasi dan perhubungan bagi rakyat. Padahal, infrastruktur merupakan poin unggulan yang dikampanyekan para elit menjelang pemilu.

Sudah menjadi rahasia umum, proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam penyediaan fasilitas umum malah dijadikan barang dagangan saat kampanye.

Kondisi jalan dengan kualitas buruk bukan hanya pada jalan tol sebagai akses cepat untuk mobilitas rakyat saja. Jalan desa bahkan jalan-jalan di pemukiman warga masih belum masuk kategori aman dan nyaman bagi masyarakat.

Negeri yang mahsyur di dunia dengan kualitas aspalnya yang oke punya ternyata belum memberikan fasilitas terbaik bagi rakyatnya dalam sarana dan prasarana transportasi.

Hal ini juga disebabkan kekuatan politik Indonesia yang lemah. Kebijakan, undang-undang dan tata kelola sumber daya alam masih didikte asing sehingga rela menyerahkan pembangunan kepada swasta dan asing.

Sangat bertolak belakang dengan sistem Islam. Islam mengatur tentang pembangunan infrastruktur negara. Infrastruktur milik negara disebut maràfiq, yaitu seluruh sarana yang dapat dimanfaatkan meliputi sarana yang ada dipedesaan, provinsi, maupun yang ada di pusat pemerintahan. Contohnya: jalan-jalan umum, jembatan, sungai, danau, kanal.

Dari sisi pembiayaan dan tata kelola Islam pun mengaturnya, infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan publik harus dikelola oleh negara dan dibiayai negara dari dana milik umum, atau bisa juga dari dana milik negara.

Negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya, jika ada pungutan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk lain.

Kualitas jalan yang dibangun tentunya sangat diperhatikan. Kita bisa belajar dari sejarah pada masa kepemimpinan Umar Bin Khattab RA. jangankan manusia, beliau tidak rela jika ada seekor keledai terperosok. Dikisahkan, “Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, nicaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya dan ditanya, ‘Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?’.”

Umar bin al-Khaththab, juga menyediakan pos dana khusus dari Baitul Mal untuk mendanai infrastruktur, khususnya jalan dan semua hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana jalan. Tentunya dana tersebut bukan dari dana utang ribawi.

Sangat jelas dan begitu terperinci. Oleh karena itu, rakyat tidak perlu seperti sekarang ini dibebankan dengan utang negara yang kian melambung atau tarif jalan umum yang mahal.

Dengan hidup di bawah naungan syariat Islam, manusia akan sejahtera lahir dan batin
Wallahualam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *