Bimbingan Pernikahan Mampu Atasi Kemiskinan, Benarkah?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Bimbingan Pernikahan Mampu Atasi Kemiskinan, Benarkah?

Arini Faaiza
Pegiat Literasi

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama resmi menerbitkan aturan baru yang akan berlaku mulai Juli 2024, yakni bimbingan pernikahan (Binwin). Nantinya semua calon pengantin wajib mengikutinya sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan. Bagi yang tidak mengikuti, jika tidak maka mereka tidak akan bisa mencetak surat nikah. Dengan diberlakukannya peraturan ini diharapkan angka stunting dapat ditekan dan kesejahteraan keluarga akan meningkat. (m.tribunnews.com, 27/03/2024)

Langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya calon pengantin patut dipertanyakan. Pasalnya stunting dan kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Baik secara langsung maupun tidak langsung, individual maupun sistemik. Sebagaimana diketahui bahwa penyebab utama stunting adalah kekurangan nutrisi dalam jangka panjang (kronis), hal ini dapat terjadi semenjak bayi berada di dalam kandungan, karena tidak tercukupinya nutrisi ibu selama kehamilan. Rendahnya status ekonomi keluarga dan kondisi sanitasi lingkungan yang tidak memadai, secara tidak langsung juga bisa menjadi penyebab lainnya.

Sementara itu, kemiskinan yang dapat memicu stunting dan terbentuknya keluarga yang tidak sejahtera bukan semata disebabkan karena kurangnya edukasi, melainkan akibat penerapan kapitalisme di negeri ini. Harus diakui bahwa faktor ini telah menjadi masalah sistemik yang tidak mungkin dapat diselesaikan secara individual.

Dari sini jelas, bahwa program Bimbingan Pernikahan (Binwin) saja tidak akan mampu menyelesaikan problem stunting dan meningkatkan kesejahteraan. Apalagi fakta yang sering terjadi saat ini, berbagai program yang digulirkan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini seolah hanya formalitas tanpa menyentuh akar masalah yang sesungguhnya.

Alih-alih menyelesaikan stunting dan meningkatkan kesejahteraan, Binwin ini justru akan mempersulit pasangan baru untuk mendapatkan surat nikah. Dari sini nampak jelas bahwa penguasa mencoba lepas tangan dari kewajibannya mengurus rakyat, termasuk dalam menjamin kesehatan dan kesejahteraan warganya. Demikianlah watak pemimpin dalam sistem kapitalisme yang sebenarnya, mereka hanya mengambil peran sebagai regulator dan menyerahkan sepenuhnya pemenuhan kebutuhan warganya kepada korporasi atau swasta. Kalaupun negara mengambil bagian, selalu mengedepankan untung rugi seolah-olah mereka berdagang dengan rakyat.

Sementara itu, urusan rakyat dibangun di atas landasan bisnis. Para korporat yang mengambil untung besar dari pengelolaan SDA negara, justru diperlakukan istimewa bak menggelar karpet merah. Mereka dibiarkan menguasai milik rakyat, melakukan komersialisasi pendidikan, kesehatan dan berbagai layanan publik lainnya. Termasuk masalah distribusi kebutuhan sandang, pangan, papan masyarakat. Padahal seluruh regulasi ini akan menjerumuskan rakyat ke jurang kemiskinan.

Satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan stunting dan kemiskinan hanya dengan menerapkan aturan Islam secara total. Sebab syariat memiliki tata cara yang sempurna untuk menjawab problematika manusia. Sehingga rakyat bisa merasakan kesejahteraan, aman dan tenteram jauh dari ancaman yang dapat membahayakan kehidupan.

Dalam Islam telah ditetapkan bahwa seorang penguasa harus berjalan di atas syariat Islam, sehingga seluruh kebijakannya tidak akan keluar dari hukum syariat. Seorang pemimpin adalah pelayan umat, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
“Seorang imam adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari)

Kemiskinan dan stunting yang sudah demikian kronis akan tersolusikan ketika negara menerapkan aturan Islam secara keseluruhan. Dengan begitu kesejahteraan rakyat akan terwujud secara menyeluruh. Penguasa akan menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan yang luas bagi laki-laki atau kepala keluarga, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhannya seperti sandang, pangan dan papan keluarganya.

Konsep ini akan menutup celah stunting karena gizi anak-anak terpenuhi. Aturan Islam melarang privatisasi SDA oleh para pemilik modal, karena kekayaan tersebut adalah milik rakyat yang seharusnya dikelola oleh negara. Dari pengelolaan SDA inilah penguasa dapat memberikan jaminan kesehatan dan keamanan secara gratis. Setiap anak akan mendapatkan layanan kesehatan berkualitas, orang tua pun mendapatkan edukasi terbaik dalam upaya mencegah anak dari stunting. Pelayanan kesehatan tanpa biaya juga dapat dimanfaatkan untuk memantau tumbuh kembang anak dengan mudah. Sungguh, hanya penerapan sistem Islam dalam bingkai negara lah yang akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan manusia, termasuk kemiskinan dan stunting baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.

Wallahu’alam bish-shawwab.

Untuk itu diperlukan adanya sebuah institusi pemerintahan Islam untuk mewujudkannya. Yang akan menerapkan hukum-hukum Allah di setiap aspek kehidupan. Yang akan membawa umat agar mampu meraih kemuliaan dan kesejahteraan.

Wallahu a’lam bi ash shawab.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *